Perlu Peran Serta Aktif Dari Kementerian Agama Untuk Mengatasi Masalah Pembakaran Mushola dan Rumah di Sampang- Madura

Perlu Peran Serta Aktif Dari Kementerian Agama Untuk Mengatasi Masalah Pembakaran Mushola dan Rumah di Sampang- Madura

30 - Dec - 2011 | 06:38 | kategori:Agama dan Opini

Jakarta. Seputar Nusantara. Musala dan rumah kelompok Syiah di Desa Karang Gayam, Karang Penang, Sampang, Jawa Timur, dibakar. Untuk mengatasi kekerasan dengan latar belakang agama semacam ini, peran Kementerian Agama sangat diperlukan.

“Itu peran Kementerian Agama untuk mengatasi tindak-tindak kekerasan yang dilatarbelakangi agama atau sekte. Lebih ke peran pemuka agama untuk menyadarkan,” ujar Menko Polhukam, Djoko Suyanto, usai rapat di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (30/12/2011).

Menurut Djoko, perlu sosialisasi yang efektif agar setiap perbedaan dan perselisihan tidak selalu berujung kekerasan. Aparat keamanan juga akan menjamin keselamatan warga. Jika warga belum diperkenankan kembali ke rumahnya, tentu karena ada pertimbangan keamanan.

“Kepolisian pasti akan menjamin keselamatan akan disesuaikan dengan kondisi. Tugas aparat pemda memberikan jaminan keamanan,” sambungnya.

Apakah akan koordinasi dengan Kemenag? “Menag sudah paham langkah-langkah yang harus diambil. Kita menyesalkan adanya kejadian dengan latar belakang seperti itu,” ucap Djoko.

Ketika ditanya apakah perlu relokasi bagi warga Syiah, menurut Djoko masih akan dilihat lagi. Untuk menyelesaikan konflik karena agama maka perlu peran serta pemuka agama.

“Kalau Polhukam kan bergerak setelah itu. Kebebasan beragama dijamin oleh negara,” ujar dia.

Pada Kamis (29/12) kemarin, penyerangan dan pembakaran dilakukan ribuan orang yang mengaku kelompok Sunni. Kelompok Syiah yang tinggal di sekitar tempat yang dibakar pun lari kocar-kacir. Mabes Polri berpendapat peristiwa dipicu masalah kakak beradik yang berbeda aliran keagamaan.

Sementara itu terkait kasus kekerasan di Bima, NTB, Djoko memastikan Polri akan mengecek adakah anggotanya yang melakukan tindakan di luar kepatutan. Dia enggan berbicara soal sanksi lantaran belum menerima informasi pasti bentuk kesalahan aparat di lapangan.

“Polri akan cek apakah ada anggota Polri yang melakukan tindakan di luar kepatutan. Polri punya rekaman yang cukup mumpuni,” kata Djoko. (dtc/Riz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Agama dan Opini | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.