Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi : Pemekaran Desa Hampir Tidak Terkendali

Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri RI
Padang. Seputar Nusantara. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemekaran desa belakangan ini hampir tidak terkendali, bahkan sudah mendekati 70 ribu desa di seluruh Indonesia. ” Pemekaran kecamatan sekarang terlalu besar dan pemekaran desa juga terlalu besar, mungkin karena ingin mendapatkan uang bantuan desa lebih banyak,” kata Gamawan Fauzi di Padang, Kamis.
Oleh karena itu, kata Mendagri, perlu mengatur masalah pemekaran tersebut, dan tidak hanya berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD setempat. Menurut dia, ke depan untuk pemekaran desa atau nagari harus ada izin gubernur dengan ketentuan dan persyaratan yang diperketat, termasuk pemekaran daerah di Indonesia.
” Kemendagri sedang membuat grand design persyaratan pemekaran dan yang tidak seringan dulu lagi. Dulu ada daerah dengan penduduk hanya 6.000 ingin jadi kabupaten juga dan ini terjadi pada beberapa provinsi,” katanya.
Justru itu, kata dia, sekarang persyaratan lebih ketat dan ada tiga persyaratan umum, pertama, syarat administrasi, kedua, geografis yang didalamnya dilihat problema-problema di wilayah tersebut.
Ia mencontohkan Kabupaten Pasaman, Sumbar, yang wilayahnya 85 persen adalah hutan lindung, bagaimana masyarakat setempat akan sejahtera kalau hanya 15 persen nonhutan lindung.
Akibat dari itu, kata dia, kerja kepala daerahnya setelah pemekaran hanya mengurus alih fungsi kawasan itu. Setelah habis masa jabatannya, baru keluar izin alih fungsi kawasan tersebut.
Persyaratan ketiga, berkaitan dengan demografis atau kependudukan, karena hanya 5.000 jiwa penduduknya ingin jadi kabupaten juga, katanya. Padahal jumlah penduduk tersebut, hanya sebanyak warga satu RT saja kalau di Jakarta. ” Jangan-jangan kalau dimekarkan sebanyak 50 persen isinya PNS saja dari jumlah 5.000 penduduk tersebut. Oleh karena itu, persyaratan harus lebih ketat,” katanya menandaskan. (ant./Anggi)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- FPD Tunggu Laporan Resmi Dari BK
- 100% Bacaleg PKS Tak Lolos Verifikasi, Tifatul : Ah Jangan Lebay!
- PDIP, Gerindra & PKS: Kompensasi Kenaikan BBM Jangan Jadi Alat Politik
- KPU Mulai Verifikasi Persyaratan 6.576 DCS dari 12 Partai Politik
- Gubernur Aceh Temui Presiden SBY
- Isu Reshuffle Kabinet, Mensesneg : Bisa Ganti, Bisa Perombakan
- DPR RI Kebut RUU Pilkada
- Komisi II Janji Bahas Usulan Pemekaran
- Sutiyoso Minta KPU Segera Gelar Pleno
- Jelang KLB Partai Demokrat, SBY Kantongi Calon Ketua Umum PD yang Diterima Semua Kubu
- Pilgub Jateng : Maju Dari Parpol Lain, Cagub Hadi Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke PDIP
- Hari Pertama Pendaftaran Bakal Cagub- Cawagub Jawa Tengah Sepi
- Hitung- Hitungan Jenderal (Purn). Endriartono Sutarto di Pilpres 2014
- Ini Alasan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Tidak Meloloskan PKPI Pimpinan Sutiyoso ke Pemilu 2014
- Pemilu Pada Tahun 2014 Bakal Panas, Partai Politik Bakal Saling Lempar ‘Bom’ & Buka Kartu
- Gara-gara Ahok Jadi Wagub DKI, Gerindra Kebanjiran Caleg
- PDI Perjuangan Tak Ingin Tergesa-Gesa ‘Buka Pintu’ Untuk Hary Tanoesoedibjo
- Aburizal Bakrie Tidak Masalah Kader Golkar Loncat ke Partai Nasdem
- 10 Partai Politik Peserta Pemilu Bakal Kebanjiran ‘Kutu Loncat’
- PDI Perjuangan Nilai Politik Saling Sandera Marak Pada Tahun 2013


