Soal Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Ibu- Ibu Demo Balai Kota Medan

Medan. Seputar Nusantara. Puluhan kau ibu tergabung dalam Forum Rakyat Miskin Kota Medan (Formikom) mendatangi Kantor BalaiKota Medan, Rabu (23/5) siang. Kedatangan pengunjuk rasa dari Lingkungan 7 Tegal Sari, Kec. Medan Tembung dan Lingkungan 14, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan, menuntut kejelasan atas pendataan nama masyarakat yang masuk dalam katagori miskin sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami mau bulan enam ini agar nama kita dimasukkan ke masyarakat miskin dan mendapatkan hak kita. Selama ini banyak dari kami yang benar-benar miskin tapi tidak ikut terdata dan tidak mendapatkan hak kami sebagai masyarakat miskin,” ujar koordinator aksi Lipen Simanjuntak saat menyampaikan orasi di depan Kantor Wali Kota Medan.
Lipen menilai, masyarakat miskin yang terdata cenderung dari keluarga dekat Kepala Lingkungan. Sehingga warga yang benar-benar miskin tidak mendapatkan haknya seperti program raskin. Selain raskin, pembagian Jamkesmas, maupun Jamkesda, bantuan langsung tunai program keluarga harapan (BLT PKH).
Kabag Perekonomian Pemko Medan Dahniar Siregar yang menerima kedatangan puluhan kaum ibu tersebut mengatakan, data masyarakat miskin sepenuhnya ditentukan oleh BPS.
“ Terkait siapa saja nama yang masuk dalam kategori miskin, kita tunggu hasil data dari BPS datang. Sejauh ini nama-nama yang terdata oleh BPS telah dikirimkan ke Pusat. Data ini merupakan pendataan baru yang akan keluar pada Juni 2012,” ucapnya.
Dijelaskannya, jika masih ada masyarakat miskin tidak terdata bisa dilaporkan ke Lurah untuk menentukan mana yang paling layak dianggap miskin. Mengenai tuntutan lainnya, Dahniar tidak memberikan komentar karena bukan bagian dari kapasitasnya. (Barita Sinaga)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Hukum
- Syarief : Tangkap Pemilik Akun Trio Macan
- Teroris di Batang Terlibat 2 Perampokan
- Susno Duadji Ada Yang Melindungi di Balik Persembunyiannya?
- Polda Jawa Barat Lindungi Susno Duadji Dari Eksekusi, Ada Konflik Kepentingan
- Gratifikasi Seks Pejabat Tak Pernah Diusut, Kasus Setyabudi Bisa Jadi Contoh
- Badan Pemeriksa Keuangan : Kartel Daging Harus Ditindak Tegas !
- Revisi UU Advokat Bisa Jerumuskan
- Wasekjen Gema MKGR Dicecar Transfer Duit Proyek Alquran
- Puslabfor Polri Selidiki Kebakaran Setneg
- Vila Diduga Milik Artis dan Pejabat di Taman Nasional Gunung Halimun- Bogor Gagal Dieksekusi
- Korupsi PBB (Pajak Bumi & Bangunan), Mantan Bupati Buleleng Putu Bagiada Divonis 2 Tahun Penjara
- Untuk Menekan Kriminalitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Akan Memasang CCTV di Daerah- Daerah Rawan
- Dua Orang Bukan Suami Istri Pegawai Pengadilan Agama Tertangkap Basah Sedang Mesum di Sebuah Hotel
- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyyah Syafii Maarif Sebut Kisruh ‘Sprindik’ KPK itu Adalah Masalah Yang Sangat Serius
- Tak Kunjung Ditembak Jaksa, Gembong Narkoba Mati Diserang Sakit
- KPK : Penangkapan Terkait Suap Daging Impor Terhadap Anggota DPR LHI
- IPW Kritik Anggaran Polri Rp 1,8 Triliun, Harga Kuda Per- Ekor Rp 468 Juta
- KPK Terus Selidiki dan Telusuri Aset Irjen Pol. Djoko Susilo Yang Diduga Dari Hasil Pencucian Uang
- KPK Akan Periksa Anggota Komisi X DPR RI Primus Yustisio Sebagai Saksi Kasus Hambalang
- Puluhan Pedagang Kios Yang Berjualan di Stasiun UI (Universitas Indonesia)- Depok Menolak Penggusuran


