Anggota DPRD Sumatera Utara Mendesak Walikota Medan Untuk Segera Membongkar Bangunan Ruko

Ir. Washington Pane, M. Sc., Anggota DPRD Sumatera Utara

Medan. Seputar Nusantara. Anggota DPRD Sumut, Ir Washington Pane MSc mendesak Walikota Medan membongkar bangunan rumah toko yang dibangun hanya 2 meter dari lahan SD Negeri 060926 di Jalan AH Nasution Medan. Pasalnya, bangunan tersebut menggangu proses belajar mengajar.
Dalam tinjauan atas permintaan orang tua murid dalam rangkaian reses di Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas, Kamis (31/5), itu, anggota dewan dari Fraksi PPRN yang didampingi Sekcam Medan Amplas A Barli M Nasution dan Lurah Harjosari II Muktar Lubis ini mendapati bangunan tersebut dibangun persis dekat bagian depan sekolah yang berdiri sejak 1954 itu.

“Itu fasilitas pendidikan, tidak boleh diganggu dengan kegiatan apapun, termasuk pembangunan bangunan ini. Atas nama wakil rakyat, saya meminta Walikota Medan membongkarnya, sekali lagi tidak boleh dibangun bangunan ini karena mengganggu aktivitas belajar anak didik,” jelas Washington dengan nada tegas.

Washington mengaku geram karena ulah Pemko Medan yang seolah-olah tidak mengerti peraturan tentang sarana pendidikan sekolah. Ketua Komisi B DPRD Sumut ini pun menuding ada konspirasi dibalik lolosnya pembangunan bangunan tersebut. “Pasti ada yang tidak beres, kok dipaksakan kali pembangunannya, ini kan sekolah. Semestinya dong walikota men-dukung pendidikan,” ujarnya bertanya.

Sementara dari peninjauan itu, tampak pembangunannya baru dimulai dan pengerjaannya sedang berlangsung. Jarak bangunan dari bagian depan sekolah hanya sekitar 2 meter, sehingga membuat kegiatan upacara, baris berbaris dan bermain para siswa terhalang. Kemudian bangunan itu membuat ruang terbuka hijau nyaris tidak ada.

“Lihatlah Pak, kami tidak pernah lagi upacara, tidak ada baris berbaris lagi, anak-anak pun saat istrahat tidak lagi bisa bermain. Kami semua di sini tidak nyaman lah, udara tidak bebas, sinar matahari terhambat, tidak nyamanlah pokoknya Pak,” terang Kepala SDN 060926 Bertaria br Sirait kepada Washington.

Bertaria yang didampingi para guru, Ketua Komite Sekolah DM Hondo dan orang tua siswa Kelengi Sembiring dan para siswa mengatakan, keberadaan bangunan tersebut sekaligus mendiskreditkan keberadaan sekolah tersebut.

Padahal sesuai perundang-undangan pendidikan, katanya, fasilitas pendidikan seperti sekolah harus berada dalam suatu kondisi yang aman dan nyaman dan wajib bagi siapa saja untuk mendukung agar tidak terjadi gangguan belajar mengajar. “Para siswa resah dan orang tua murid pun gelisah, mereka terus mendatangi kami,” sebutnya.

Bangunan itu, terangnya, dibangun oleh Sukanto, seorang ahli waris anak dari Sutar. Sutar sendiri menerima tanah tersebut dari Goliong Hok, seluas 40 m x 50 m (2000 m), di mana penyerahannya tertuang dalam suatu surat keterangan tertanggal 17 Desember 1970.

Surat itu antara lain berisikan penyerahan tanah 20 m x 40 m (800 m) dari luas tanah 40 m x 50 m tersebut, tidak dapat diganggu dalam bentuk apapun juga selagi sekolah masih berdiri. “Nah, ini kan sekolah masih berdiri, berarti dengan pembangunan bangunan ini, kami terganggu, artinya dari surat keterangan itu, ini sudah menyalah,” ujar Bertaria.

Bertaria mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Dinas Pendidikan Kota Medan. Dari dinas sendiri sudah pernah datang meninjau sekolah tersebut. Namun, katanya, belum ada tindakan dari dinas, apakah SD itu dipindah atau apakah tetap dipertahankan meski bangunan itu tetap ada.

Kekecawaan juga disam-paikan Ketua Komite DM Hondo. “Kami sangat merasa keberatan dengan adanya bangunan diba-ngun persis di depan SD sehingga tidak ada lagi halaman sekolah,” katanya. Demikian halnya dengan Kelengi Sembiring. Orang tua murid yang juga lulusan SD ini sangat sedih dengan terga-nggunya SD itu oleh adanya bangunan tersebut. (Barita Sinaga )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.