Kemendikbud Kaji Temuan BPK Terkait Penyimpangan Bansos Rp 20,6 Triliun

Kemendikbud Kaji Temuan BPK Terkait Penyimpangan Bansos Rp 20,6 Triliun

8 - Jul - 2013 | 19:09 | kategori:Headline

Jakarta. Seputar Nusantara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelidiki dugaan kebocoran dana bantuan sosial (Bansos) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihaknya akan mempelajari hasil laporan serta rekomendasi tersebut

“Jadi untuk data ada lebih bagus kalau diklarifikasi dulu temuan dari BPK mesti terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, kita beri perhatian rekomendasinya apa, Rekomendasi BPK itu misalkan ini, transfer gaji belum diterima, oleh karena itu segera diselesaikan,” papar Nuh ketika diminta tanggapan mengenai adanya dugaan penyimpangan BPK itu.

Hal itu dikatakan Nuh di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/7). Nuh mengatakan jika persoalan tersebut hanya permasalahan gaji yang menyangkut di kabupaten atau kota, maka akan diselesaikan. Oleh karena itu tidak semua hasil temuan dari BPK merupakan penyimpangan.

“Oleh karena itu kita akan baca dulu di kolom belakang, lalu apa rekomendasinya,” tuturnya. Meski begitu ia belum membaca temuan penyimpangan hasil dari BPK secara detail. Menurutnya kalau sampai Rp 20 triliun itu luar biasa banyaknya.

“Saya bukan bantah. Tapi harus pelajari apa rekomendasi dari BPK dari situ apakah benar terjadi penyimpangan atau tidak,” tandasnya.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis penyimpangan dana Bansos di tahun 2012 di Kemendikbud berdasarkan audit BPK tahun 2012. Berdasarkan hasil audit BPK, Kemendikbud menjadi urutan pertama dari 12 kementerian dengan penyimpangan dana sebesar Rp 20,6 triliun. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.