Linda Megawati, SE., M.Si. : Kemensos & BNPB Harus Sinergi Tangani Bencana
Linda Megawati, SE., M. Si., Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat
Jakarta. Seputar Nusantara. Akhir- akhir ini Indonesia sering dilanda musibah bencana alam. Mulai dari tanah longsor, gunung meletus, banjir, angin puting beliung hingga gempa bumi.
Bencana alam memang tidak dikehendaki oleh manusia, tetapi kalau itu sudah terjadi maka penanganan bencana harus segera dilakukan. Pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat untuk mengelola negara dan mengurus rakyat, sudah barang tentu merupakan pihak yang harus bertanggungjawab dalam rangka penanganan bencana.
Menurut Linda Megawati, SE., M. Si., Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa pemerintah dalam hal ini Kemensos (Kementerian Sosial) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) harus berkoordinasi dalam rangka penanganan bencana alam. Sebab dua Lembaga tersebut merupakan pihak yang paling terkait dengan masalah bencana.
” Kami sudah bicara di Komisi VIII DPR RI agar koordinasi antara Kemensos dan BNPB harus bagus. Kalau dua Lembaga tersebut koordinasinya baik, saya yakin penanganan bencana alam juga akan cepat dilakukan. Kami menegaskan kepada dua Lembaga itu agar sinergi menangani bencana,” ungkap Linda Megawati kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Rabu 18 Februari 2015.
Linda Megawati lebih lanjut menjelaskan, bahwa komunikasi antara Kemensos, BNPB dan BPBD (Badan Penanganan Bencana Daerah) harus intensif. Sebab, kalau tidak ada informasi yang cepat dari daerah yang mengalami bencana alam, maka respon dari Kemensos dan BNPB juga akan lambat. Oleh karena itu, setiap daerah sebaiknya mempunyai BPBD agar bisa segera melakukan komunikasi dan koordinasi jika sewaktu- waktu terjadi bencana alam.
” Kalau tidak ada BPBD di daerah, ya bagaimana akan bisa cepat menangani bencana? Maka sebaiknya Bupati/ Walikota wajib membentuk BPBD, itu sangat penting. Contoh, waktu ada bencana gunung meletus di Gunung Sinabung, kata Bupatinya tidak perlu ada BPBD, akhirnya didemo oleh masyarakat dan Bupatinya lengser dari jabatannya,” ucap Politisi Partai Demokrat ini.
Menurut Linda Megawati, korban bencana alam pasti membutuhkan bantuan, karena mereka dalam kondisi darurat. Dan sudah menjadi kewajiban Kemensos dan BNPB untuk membantu para korban bencana alam, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Maka, daerah yang terkena bencana alam, perlu menyampaikan data- data, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena bencana alam.
” Saya selaku anggota Komisi VIII DPR RI menegaskan dan menekankan kepada Kementerian Sosial dan BNPB, agar segera melakukan langkah kongkrit jika ada bencana alam terjadi. Kalau koordinasi dilakukan dengan baik dan mereka saling sinergi, saya yakin penanganan bencana alam dapat dilakukan dengan cepat,” pungkas Linda Megawati di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah