PSSI Datangi Komite III DPD RI Bahas Perihal Pembekuan Oleh Menpora
Jakarta. Seputar Nusantara. Sepak bola Indonesia mengalami pergolakan ketika Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi bernomor 0137 Tahun 2015 menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa tidak diakuinya kegiatan keolahragaan PSSI sejak 17 April 2015.
Menyikapi SK Menpora tersebut, Komite Eksekutif PSSI yang dikomando oleh Wakil Ketua Umum PSSI Erwin Dwi Budiawan bertemu dengan Komite III DPD RI membahas masa depan persepakbolaan Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komite III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/05/2015).
Dalam paparannya, Erwin mengungkapkan SK Menpora telah merusak tatanan sepakbola Indonesia. “FIFA akan menurunkan sanksi jika Kemenpora tidak mencabut SK Pembekuan sebelum 29 Mei 2015. Saat ini delegasi kami sedang berada di markas FIFA di Zurich, Swiss. Mereka akan update perkembangan terbaru, harapan kami sebelum 29 Mei SK pembekuan sudah dicabut,” ujarnya.
Erwin berharap Komite III DPD RI mendukung pencabutan SK Pembekuan PSSI. “Melalui Komite III DPD RI, kami harap dapat berkomunikasi dengan pihak Kemenpora, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya.”
Media Officer Persipura Ridwan Madubun menyepakati pernyataan Erwin bahwa pembekuan PSSI menimbulkan dampak negatif bagi persepakbolaan Indonesia.
“Pembatalan pertandingan meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi pemain, pelatih, tetapi juga masyarakat Indonesia apalagi kalau sampai di diskualifikasi AFC. Kita semua tahu bahwa olah raga terutama sepak bola mampu menjadi alat pemersatu bangsa, kita harapkan pembekuan PSSI ini segera dicabut.”
Sependapat dengan pernyataan Ridwan, senator asal Provinsi Papua Pdt. Charles Simaremare mendukung pencabutan SK Pembekuan PSSI. “Jangan sampai masyarakat kecewa. Persipura merupakan kebanggaan bagi Papua, karena itu kita desak Kemenpora untuk mencabut hal-hal yang merugikan PSSI dan Persipura,” tegasnya.
Menutup pertemuan, Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood menyampaikan dukungan Komite III DPD RI terkait pencabutan SK Pembekuan PSSI. “Undangan secara resmi telah disampaikan kepada Menpora, namun beliau berhalangan hadir hari ini. Secara resmi kami akan kirimkan surat agar Menpora mencabut SK Pembekuan PSSI,” tuturnya. (dpd.go.id/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah
- Putusan Sidang Paripurna : DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024