Ali Mahir : Dana Aspirasi Dikhawatirkan Timbulkan Ketimpangan Pembangunan
Ali Mahir, Anggota Fraksi Nasdem DPR RI
Jakarta. Seputar Nusantara. DPR RI benar-benar menutup mata semua kritik masyarakat. Mereka tetap mengesahkan dana aspirasi untuk diusulkan ke pemerintah. Padahal, ada tiga Fraksi di DPR yang menolak usulan tersebut.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Peraturan DPR tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi menjadi Peraturan DPR.
Keputusan tersebut diambil dalam sidang paripurna DPR, pada Selasa 23 Juni 2015. Uniknya, meski ditolak oleh 3 Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Partai Hanura, dana aspirasi tetap disetujui tanpa melalui proses musyawarah mufakat maupun voting.
Menurut pendapat Ali Mahir, Anggota DPR RI Periode 2014- 2019 dari Fraksi Partai Nasdem, bahwa PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Hanura dengan tegas menolak dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dengan istilah dana aspirasi.
” Mengapa kami menolak? Karena dikhawatirkan dana UP2DP dari DPR dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan Nasional. Sebab, dapat dipastikan jika benar nanti dana UP2DP tersebut bisa cair, maka pembangunan akan lebih banyak di Pulau Jawa,” ungkap Ali Mahir kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa 23 Juni 2015.
Lebih tegas Ali Mahir menyampaikan, bahwa komposisi anggota DPR RI paling banyak di Pulau Jawa. Maka, kalau dana UP2DP tersebut cair dan masing- masing anggota DPR mendapatkan alokasi dana Rp 20 Miliar/ tahun, maka dipastikan pulau Jawa akan semakin banyak pembangunannya, sedangkan diluar Jawa akan timpang.
” Ketimpangan pembangunan akan terjadi diluar Jawa. Sebab, pembangunan akan lebih banyak di Pulau Jawa sesuai dengan komposisi anggota DPR RI yang terbanyak di Jawa. Ini yang tidak kita mau, padahal seharusnya sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, pembangunan dapat merata di seluruh Indonesia,” terang Ali Mahir, yang juga anggota Komisi IX DPR RI ini.
Ali Mahir lebih lanjut menegaskan bahwa dana aspirasi ini bukan dalam bentuk uang cash. Tetapi, dana UP2DP berbentuk program yang diusulkan oleh anggota DPR RI untuk pembangunan di daerah pemilihannya (Dapilnya) masing- masing.
” Dana UP2DP juga akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di daerah masing- masing anggota DPR. Misalnya di suatu Kabupaten A membutuhkan pembangunan jembatan penghubung antar desa, maka anggota DPR dari dapil Kabupaten A mengusulkan program pembangunan jembatan penghubung antar desa,” ucap Politisi Partai Nasdem ini.
” Atau misal daerah di luar Pulau Jawa membutuhkan pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian, maka anggota DPR dari dapil tersebut mengusulkan program pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian. Sekali lagi saya tegaskan bahwa anggota DPR RI tidak menerima uang tunai, tetapi mengusulkan program pembangunan di dapilnya masing- masing,” pungkas Ali Mahir di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah