Muhammad Iqbal, M.Com.: Dana Aspirasi DPR Akan Meratakan Pembangunan
Muhammad Iqbal, SE., M. Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
Jakarta. Seputar Nusantara. Dana UP2DP (Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan) atau yang lebih dikenal dengan istilah dana aspirasi, sudah disahkan oleh DPR RI.
Rencananya, Rp 20 miliar akan dijadikan pagu anggaran bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk merealisasikan UP2DP setiap tahunnya.
Dengan total 560 anggota Dewan, maka dana sebesar Rp 11,2 triliun tengah diperjuangkan untuk masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk menjadi platform perealisasian pembangunan Dapil (daerah pemilihan).
Menurut Muhammad Iqbal, SE., M. Com., Anggota Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) DPR RI, bahwa dana aspirasi merupakan dana yang melekat pada anggota Dewan, baik itu anggota DPRD Kota/ Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI.
” Jadi, kita tidak perlu khawatir jika nantinya pada tahun 2016 dana aspirasi bisa cair. Sebab, dana aspirasi tidak akan menimbulkan ketimpangan pembangunan, seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan,” ungkap Muhammad Iqbal kepada seputarnusantara.com di depan Gedung Komisi IX DPR RI- Senayan, pada Kamis 25 Juni 2015.
Menurut Iqbal, memang sebagian besar anggota DPR RI berasal dari dapil di pulau Jawa. Tetapi yang dari dapil diluar pulau Jawa juga banyak, sehingga tidak akan terjadi ketimpangan pembangunan.
” Justru menurut saya sebaliknya, sebelum ada dana aspirasi, ketimpangan pembangunan terjadi. Di pulau Jawa pembangunan sangat pesat, sedangkan di luar pulau Jawa lambat. Dengan adanya dana aspirasi nantinya, pembangunan akan semakin merata antara pulau Jawa dengan luar Jawa,” tegas Iqbal, yang juga anggota Komisi IX DPR RI ini.
Lebih lanjut Iqbal memaparkan, selama ini pembangunan hanya fokus di pulau Jawa saja. Dengan adanya dana aspirasi DPR RI, maka anggota Dewan bisa memberikan kontribusi bagi daerah pemilihannya. Karena AP
BD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terbatas, maka dengan adanya dana aspirasi Dewan bisa meningkatkan pembangunan di daerah pemilihan.
” Dana aspirasi DPR ini sudah disahkan di Paripurna DPR. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mengikuti dan mendukung keputusan ini. Mudah- mudahan pemerintah mendukung keputusan dana aspirasi Dewan. Seharusnya antara Eksekutif dan Legislatif seiring sejalan, sehingga dapat mempercepat akselerasi pembangunan nasional,” tegas Iqbal, Politisi PPP ini.
” Kan begini ceritanya, selama ini usulan aspirasi dari masyarakat sangat banyak, tetapi kita tidak bisa memenuhinya karena tidak mempunyai usulan program dan alokasi anggaran. Seperti saya di Komisi IX DPR, kan tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat akan pembangunan jembatan misalnya. Dengan adanya dana aspirasi, maka kita bisa melakukan eksekusi dan kontribusi untuk pembangunan- pembangunan di daerah pemilihan,” pungkas Muhammad Iqbal di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah