Taufiqulhadi : Soal Kriminalisasi Kebijakan, DPR Dukung Pemerintah
Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si., Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem
Jakarta. Seputar Nusantara. Pernyataan Presiden Jokowi agar jangan ada kriminalisasi kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan di daerah didukung oleh DPR.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si., mewanti-wanti para penegak hukum agar berhati-hati menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah oleh daerah.
Statemen Presiden tersebut dilatar belakangi mandegnya serapan anggaran di daerah, karena ketakutan para aparatur pemda akan terjadinya kriminalisasi. Kemandegan ini mengakibatkan gerak ekonomi menjadi lambat. Padahal, serapan-serapan di daerah, diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari tekanan krisis ekonomi global yang tengah terjadi saat ini.
” Nah, karena itulah saya berharap penegak hukum itu harus hati-hati, agar jangan sampai tidak mendukung sikap nasional yang mendorong pemerintah-pemerintah daerah agar dana yang telah ada itu terserap untuk pembangunan,” ujarnya usai mengikuti sidang paripurna DPR RI, Selasa (25/8) di Jakarta.
Bentuk kehati-hatian itu, lanjut legislator Dapil Jatim IV ini, adalah adanya pembedaan antara kasus perdata dan pidana. Jangan cepat-cepat persoalan perdata dijadikan sebagai persoalan pidana.
Misalnya, Taufiq yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI ini, berharap kepada kejaksaan agar jika terjadi penyelewengan, diusut setelah proyek selesai.
” Tapi jangan ketika proyek sedang berlangsung. Itu akan menakutkan pemerintah di daerah. Mereka mengatakan ini adalah upaya untuk menakutkan-nakuti. Kalau itu dilakukan maka saya menganggap penegak hukum itu tidak membantu pemerintah secara keseluruhan. Itu akan mengakibatkan (upaya) pemerintah (menghadapi krisis) akan semakin tersendat -sendat,” ujarnya.
Saat ini, setidaknya ada Rp 255 Triliun dana yang mengendap di bank-bank milik daerah.
” Saya mendengar di salah kabupaten di Jawa Timur kemarin, seorang pimpro itu mengundurkan diri. (Kemudian dia) ditunjuk lagi dan mengundurkan diri lagi dan tidak mau. Mereka khawatir kalau mau jadi pimpro itu akan dikriminalisasikan,” ucap Taufiq.
Oleh karena itu, Taufiq menegaskan sikapnya bahwa kebijakan pemerintah ini harus didukung. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah