logo seputarnusantara.com

Donny Imam Priambodo : Sedikit- Banyak Buyback Akan Sangat Membantu

Donny Imam Priambodo : Sedikit- Banyak Buyback Akan Sangat Membantu

Donny Imam Priambodo, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

26 - Agu - 2015 | 14:10 | kategori:Headline

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah telah mengambil kebijakan melakukan buyback terhadap saham sejumlah BUMN yang telah go public.

Langkah tersebut diambil untuk mengintervensi pasar saham yang tengah anjlok. Sejauh ini pemerintah belum menjelaskan BUMN mana saja yang diintervensi dengan nilai Rp 10 triliun tersebut.

” Saya belum tahu mengenai BUMN mana saja yang di buat buyback. Kemarin Menteri Keuangan menyampaikam bahwa salah satu PMN yang dicairkan adalah Hutama Karya,” demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR RI drai Fraksi Partai NasDem Donny Imam Priambodo usai mengikuti sidang paripurna DPR, Selasa (25/8) di Jakarta.

Namun dia mempertanyakan apakah langkah tersebut sudah mendapatkan persetujuan DPR atau belum.

” Kenapa kok bisa cair? Karena sudah ada PP-nya, secara undang-undangkan seharusnya pada saat menteri menyampaikan usulan pengeluaran PP kepada presiden harus ada persetujuan. Komisi XI belum merasa dimintai ijin,” ujarnya.

Namun saat ini tengah ada proses ricek terkait hal tersebut. Komisi yang terkait dengan kebijakan buyback adalah Komisi VI dan XI.

Apakah langkah buyback ini akan mampu mengatasi kelesuan di pasar saham, menurut Donny, selama buy back dilakukan dengan niatan bisa meningkatkan produksi yang berorientasi meningkatkan laba dan ekspor, sedikit banyak akan membantu.

” Nah, sedangkan besarannya berapa, kita perlu cek lagi, apakah signifikan melakukan percepatan perbaikan ekonomi atau tidak,” tambahnya.

Terkait pernyataan Presiden Jokowi tentang kriminalisasi kebijakan terhadap pemerintah daerah, Donny memandang langkah presiden sudah tepat.

” Kalau memang itu yang dilakukan kesalahan administrasi, ya berikanlah sanksi administrasi, jangan sanksi pidana,” ucapnya.

Sikap Presiden terkait kriminalisasi kebijakan ini dimaksudkan agar anggaran di daerah yang mangkrak di bank-bank milik daerah segera terserap oleh program-program pembangunan. Besarnya serapan akan membantu perekonomian nasional menghadapi tekanan ekonomi global yang cukup besar. Setidaknya, ada Rp 255 triliun dana anggaran pembangunan daerah yang masih tersimpan di bank-bank milik pemda. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Tulisan dengan Kategori Headline