Muhammad Iqbal : Pertumbuhan Ekonomi Rendah, Perusahaan Kolaps
Muhammad Iqbal, SE., M. Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP
Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah menyiapkan tiga aturan sebagai langkah anti kriminalisasi bagi pejabat daerah yang ingin mencairkan anggaran.
Selama ini, pemerintah daerah ketakutan mencairkan anggaran sehingga akhirnya dana-dana tersebut mangkrak di Bank Pemerintah Daerah (BPD).
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang S. Brodjonegoro mengaku, tiga aturan anti kriminalisasi ini terkait turunan Undang-undang (UU) Administrasi Pemerintahan. Ketiga aturan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Instruksi Presiden (Inpres).
Sedangkan menurut Muhammad Iqbal, SE., M.Com., Anggota Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) DPR RI, bahwa mangkraknya anggaran daerah tersebut disebabkan oleh birokrasi yang sangat rumit. Sehingga pejabat daerah cenderung sulit untuk mencairkan anggaran daerah tersebut.
” Menurut saya, pejabat daerah sangat berhati- hati dalam mencairkan anggaran daerah, sebab mereka khawatir akan terjerat kasus hukum, itu pengalaman pada waktu lalu,” ungkap Muhammad Iqbal kepada seputarnusantara.com di gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Jumat 28 Agustus 2015.
Iqbal berharap agar anggaran daerah tersebut bisa secepatnya dicairkan. Sebab, dengan mangkraknya anggaran di Bank Daerah, berakibat minimnya pembangunan di daerah.
” Yang penting pejabat daerah mengikuti aturan- aturan yang berlaku dalam pencairan anggaran daerah. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, saya rasa pejabat daerah tidak perlu takut terjerat kasus hukum,” terang Iqbal, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Lebih jauh Iqbal memaparkan, selama ini pejabat daerah takut terjerat kasus hukum dalam pencairan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan. Iqbal yakin bahwa aparat penegak hukum tidak akan menjerat pejabat daerah kalau itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku.
” Kecuali pejabat daerah memang sengaja bermain- main dengan anggaran itu, ya pasti akan terjerat kasus hukum. Tapi kalau sesuai aturan yang berlaku, penegak hukum juga tidak gegabah dalam menetapkan seseorang tersangkut pidana,” tegas Politisi PPP ini.
Dampak mangkraknya anggaran di Bank Daerah, menurut Iqbal, pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah. Karena dengan lambatnya pencairan anggaran tersebut, secara otomatis penyerapan anggaran menjadi sedikit. Kalau penyerapan anggaran kecil, maka sangat berimbas pada laju pembangunan di daerah, yang berujung pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.
” Dengan penyerapan anggaran yang kecil, secara otomatis perekonomian masyarakat bawah tidak jalan. Kalau perekonomian masyarakat bawah tidak jalan, maka berpengaruh pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat,” ucap Politisi PPP ini.
Menurut Iqbal, Presiden sudah menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya agar penyerapan anggaran lebih ditingkatkan, termasuk dana transfer pusat ke daerah.
” Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah, sudah barang tentu berdampak pada tenaga kerja. Artinya, kalau pertumbuhan ekonomi rendah, akan banyak perusahaan yang kolaps. Kalau banyak perusahaan yang kolaps tentu akan banyak terjadi PHK yang sangat merugikan tenaga kerja kita. Apalagi sekarang ini kondisi rupiah yang semakin terpuruk terhadap dollar AS,” pungkas Muhammad Iqbal di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru
- Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo : Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Stok Pangan di Purworejo Aman dan Masyarakat Dapat Nyaman Merayakan Lebaran
- Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 : TelkomGroup Berangkatkan Lebih Dari 2.000 Pemudik Melalui Jalur Darat dan Laut. TelkomGroup Melaksanakan Program Mudik Gratis Bagi Para Karyawan, Teknisi, Pelanggan, UMKM Binaan, Serta Masyarakat Umum
- Komite IV DPD RI : ”Pentingnya Zonasi Usaha Untuk Mendorong Pemberdayaan UMKM di Daerah- Daerah”
- Rayakan HUT ke- 18, Finnet Milik PT. Telkom Lakukan Program Penanaman Pohon di Bandung. Penanaman Pohon Jadi Salah Satu Bentuk Nyata Kepedulian Finnet Untuk Ciptakan Kesinambungan Bisnis Dengan Lingkungan
- Kepala Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo : Kita Sinergi Dengan TNI dan Polri Serta Dinas Terkait Mengamankan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Lakukan Berbagai Langkah Untuk Menyambut Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- PT. Telkom Berkomitmen Bantu Masyarakat Hadapi Era Ekonomi Digital, Gelar Kelas Digital Marketing Gratis Untuk Cetak Talenta Siap Bisnis Yang Mampu Bersaing di Dunia Internasional
- Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Purworejo : Jelang Idul Fitri 1445 H, Pemeliharaan Rutin Jalan Dilaksanakan Untuk Perlancar Arus Mudik dan Balik
- KORPRI SETJEN DPD RI Salurkan Bingkisan di Tengah- Tengah Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Idul Fitri