Ali Umri : Dukung Pemekaran Daerah Yang Berpotensi Punya PAD Tinggi
Ali Umri, Anggota Komisi II DPR RI
Jakarta. Seputar Nusantara. Rabu (02/09/15), perwakilan beberapa daerah di Indonesia bersambang ke komplek parlemen Senayan, guna menghadiri Rapat Audiensi dengan komisi II DPR RI.
Mereka datang dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Riau dan Jawa Barat. Dalam audiensi itu, mereka meminta DPR menindaklanjuti keinginan pemerintah dan masyarakat setempat terkait rencana pemekaran daerah.
Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dilakukan dalam dua sesi, mengelaborasi berbagai dinamika seputar aspirasi dan prospek pemekaran daerah. Hadir dalam audiensi itu, Ali Umri, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara III. Mantan Walikota Binjai ini memaparkan bahwa secara prinsip dirinya sependapat dengan berbagai proyeksi pemekaran wilayah yang tengah berkembang.
Dalam hematnya, aspirasi pemekaran muncul akibat radar pembangunan kurang maksimal menjangkau daerah-daerah tertentu. Dalam kasus Papua misalnya, provinsi itu memiliki cakupan wilayah sangat luas, dengan jumlah kabupaten terhitung minim. Jangankan jarak antar kabupaten, jarak dari pinggiran ke pusat kabupaten pun sangat jauh.
“ Bahkan untuk sekadar pergi ke kantor kecamatan, warga Papua harus menempuh ratusan kilometer,” tutur Ali Umri.
Oleh karena itu, kasus seperti itu membuat wacana pemekaran menjadi cukup relevan. Dalam kacamata Ali Umri, salah satu faktor utama untuk mendukung tercapainya aspirasi pemekaran daerah adalah komitmen Gubernur dan Bupati setempat. Pasalnya, aspirasi pemekaran itu bersinggungan langsung dengan anggaran daerah setempat.
Jika pemekaran disetujui, para Gubernur dan Bupati induk harus menyisihkan separuh anggaran daerahnya untuk daerah persiapan pemekaran selama satu sampai tiga tahun. Dengan kata lain, proses awal pemekaran itu harus melibatkan pendanaan dari Provinsi atau Kabupaten induk.
Setelah dinyatakan menjadi daerah otonom, baru daerah-daerah pemekaran itu bisa mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri. Berikutnya, daerah-daerah otonom baru hasil pemekaran ini bisa memiliki cetak biru tentang pembangunannya sendiri. Kewenangan itu memungkinkan untuk menggali potensi-potensi sumber daya yang sebelumnya kurang terkelola.
Lebih lanjut, Ali Umri menegaskan bahwa pada prinsipnya, pemekaran wilayah yang disetujui Komisi II DPR adalah daerah-daerah dengan potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) besar.
“ Jangan daerah-daerah yang kecil tidak ada potensi dimekarkan juga,” paparnya.
Dia mencontohkan kasus Mandailing Natal di Sumatera Utara, yang dimekarkan dari Tapanuli Selatan. Sebelumnya tidak diketahui bahwa daerah itu mempunyai potensi emas, setelah dimekarkan baru potensi SDA itu diketahui. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru