Sahat Silaban : Ketua DPR RI Setya Novanto Tak Layak Untuk Dibela
Sahat Silaban, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem
Jakarta. Seputar Nusantara. Ketua DPR RI Setya Novanto dinilai tak layak dibela.
Indikasi pelanggaran kode etik oleh Setya dalam kasus “Papa Minta Saham” yang kini tengah diproses oleh Mahamah Kehormatan Dewan (MKD), terlihat begitu mencolok.
Rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan pejabat tinggi PT Freeport dan seorang pengusaha lain, mengindikasikan Ketua DPR itu berniat memanfaatkan akses jabatannya guna memupuk kepentingan pribadi.
“ Sepertinya Setya Novanto ini berniat memiliki saham dari PT Freeport, sudah gitu mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden pula,” gugat Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sahat Silaban, saat dimintai pandangannya di Kompleks Parlemen, Kamis (26/11).
Oleh karena itu, menurut Sahat, Setya Novanto tak layak untuk dibela, apalagi secara membabi buta. Fenomena ini, menurutnya, seperti terlihat dari apa yang dilakukan oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
Dua nama tersebut memang dikenal nyaring menyampaikan pembelaannya terhadap Setya. Fadli Zon, misalnya, justru menyebut Sudirman Said yang melanggar hukum dengan tindakannya melaporkan Setya Novanto ke MKD.
Tak kalah sengitnya, Fahri Hamzah menganggap laporan Sudirman Said telah mengganggu kinerja Parlemen. Keduanya bersikap seolah Setya Novanto tak berbuat salah barang sehelai rambut pun.
Sahat Silaban memandang kedua pimpinan DPR itu tak bisa memilah jabatan dengan urusan pribadinya.
“ Fadli Zon dan Fahri Hamzah tidak menempatkan diri sebagai Wakil Ketua DPR,” imbuh anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Sumatera Utara ini.
Sahat menjelaskan, Fadli dan Fahri secara pribadi mungkin berkawan dan berhubungan dekat dengan Setya Novanto, tapi di sisi lain mereka juga wakil rakyat. Dalam kacamata itu, menurutnya, mereka mestinya bersikap dan berkomentar demi kepentingan rakyat banyak, tidak hanya berdasar kedekatannya dengan Ketua DPR.
Apalagi, lanjutnya, kedua nama tersebut bukan sekadar anggota DPR, tapi juga Wakil Ketua DPR. Selayaknya mereka lebih disiplin memilah kepentingan pribadi dengan amanah jabatannya.
Dalam hemat Sahat, para pejabat itu terpilih untuk memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi. Ketika Setya Novanto memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi, itu tak layak dibela sama sekali.
Terakhir, Sahat mengimbau seluruh fraksi di DPR agar mendukung gerakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR yang saat ini tengah bergulir. Mosi itu digerakkan oleh beberapa anggota dewan lintas fraksi sebagai ekspresi ketidakpercayaan mereka terhadap pimpinan DPR yang dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan penyimpangan terhadap sumpah jabatannya.
“ 10 fraksi yang ada, tak ada lagi istilah KIH (Koalisi Indonesia Hebat), KMP (Koalisi Merah Putih). Seharusnya melihat kasus Setya Novanto berdasar kepentingan rakyat. Kalau ada mosi tidak percaya terhadap pimpinan yang melakukan pelanggaran, seharusnya mendukung,” pungkas Sahat Silaban. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah
- Putusan Sidang Paripurna : DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024