Sulaeman Hamzah : Kita Apresiasi, Sipil Bersenjata Papua Gabung ke NKRI
H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua
Jakarta. Seputar Nusantara. 10 Anak buah Goliat Tabuni pimpinan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) turun ke Jayapura dan menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ke-10 orang tersebut diterima Wakapolda Papua, Brigjen Pol Rudolf Rodja, di Mapolda Papua, Selasa (26/1/2016).
Rudolf Rodja didampingi Waaslog Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Lukman dan Bupati Puncak Jaya, Drs Henock Ibo.
Rudolf Rodja mengatakan, keinginan 10 anggota TPN/OPM anak buah Goliat Tabuni untuk bergabung ke NKRI disambut baik. Mereka diharapkan kembali ke masyarakat dan bersama-sama membangun Papua.
Rudolf Rodja berharap Bupati Puncak Jaya dapat memberikan pembinaan bagi mereka dan menyediakan pekerjaan, sehingga mereka tidak lagi melakukan tindakan perlawanan terhadap pemerintah.
“Kita semua menginginkan Papua damai. Tidak ada lagi pertumpahan darah di Tanah Papua, itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Ke-10 nama yang menyatakan bergabung dengan NKRI yakni : Terianus Enumbi (Danton TON/OPM Tingginambut), Yandu Enumbi (anggota), Telak Kogoya (anggota), Tendison Enumbi (anggota), Paindin Enumbi (anggota), Yalingga Enumbi (anggota), Berengup Enumbi (anggota), Kopinggup Enumbi (anggota), Iend Enumbi (anggota), dan Tendiron Enumbi (anggota).
Menurut H. Sulaeman Hamzah, Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua, bahwa kelompok sipil bersenjata di Papua itu banyak, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya itu tidak saling koordinasi, mereka berjalan sendiri- sendiri.
” Jadi, bagi kelompok sipil bersenjata yang merasa sudah capek berjuang dan tidak tercapai tujuannya, mereka kembali ke NKRI, ini yang diinginkan pemerintah. Karena pemerintah sangat mendambakan agar kelompok sipil bersenjata di Papua kembali ke pangkuan NKRI dan tidak mengganggu keamanan di Papua,” ungkap Sulaeman Hamzah kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Senin 1 Februari 2016.
Sulaeman memaparkan, dengan kembalinya 10 eks kelompok sipil bersenjata di Papua tersebut, bukan berarti sudah habis total. Masih ada saja kelompok yang lain, jadi ada kelompok yang bergabung dengan NKRI, adapula yang masih terus berjuang mengangkat senjata.
Ada juga, lanjut Sulaeman, kelompok sipil bersenjata lama yang masih eksis di Papua, sehingga mereka terus berjuang disana. Kelompok yang masih eksis tersebut, juga tidak utuh.
” Saya sebagai wakil rakyat dari Dapil Papua merasa bahwa bergabungnya saudara- saudara kita yang selama ini berjuang di hutan, merupakan hal yang sangat baik dan patut diapresiasi. Secara bertahap, saya harap, Papua dengan Zona Damai itu bisa terwujud dan tercapai,” tegas Politisi Partai NasDem ini.
Kemudian, Sulaeman berharap agar kelompok sipil bersenjata lainnnya yang masih bersebrangan dengan pemerintah dan berjuang di hutan, suka atau tidak suka harus kembali ke pemerintah. Karena, kita harus berpikir bagaimana membangun Papua dan membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
” Kita juga harus berpikir bagaimana membangun anak- anak didik kita supaya terpelajar dan dapat setara dengan masyarakat lain di Indonesia. Karena, Papua harus segera dibangun, agar mampu sejajar dengan daerah- daerah lain di Indonesia,” ucap Sulaeman.
Alasan kelompok sipil bersenjata tersebut karena selama ini pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Mereka merasa pemerintah kurang perhatian terhadap rakyat Papua, sehingga muncul gerakan- gerakan sipil bersenjata.
” Tidak semua kelompok sipil bersenjata di Papua ingin memisahkan diri dari NKRI. Saya selaku wakil rakyat Papua merasa bahwa persoalan- persoalan yang dihadapi disana, termasuk kelompok sipil bersenjata itu karena faktor ketidakpuasan terhadap pemerintah. Memang ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya, karena selama ini kepentingan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah,” ungkap Sulaeman Hamzah, yang juga Anggota Komisi IV DPR RI ini.
” Saya selalu sampaikan bahwa saudara- saudara kita di hutan perlu dirangkul dan diajak bicara. Karena dulu dengan sekarang sudah beda. Dulu tidak ada perhatian dari Pemda maupun Pemerintah Pusat. Sekarang, Pemerintah pusat sudah masuk dan sudah mulai membangun Papua. Pemda dengan Otsusnya, juga sudah membuktikan membangun Papua. Presiden Jokowi sudah mulai membangun infrastruktur jalan di Papua yang menghubungkan antar Kabupaten, juga akan dibangun kereta api di Papua. Tidak boleh lagi ada predikat bahwa Papua miskin dan terbelakang, predikat tersebut harus dibuang jauh- jauh sehingga Papua dapat sejajar dengan daerah lain di Indonesia,” pungkas Sulaeman Hamzah di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah
- Putusan Sidang Paripurna : DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
- Gim Paw Rumble Hasil Publishing Nuon Kini Tembus 2 Juta Download, Paw Rumble Jadi Gim Anak Bangsa Yang Populer Dengan Basis Pengguna Terbesar di India, Pakistan, dan Indonesia
- Perkuat Portofolio Bisnis, NeutraDC Selesaikan Konsolidasi Data Center Telin Singapore, Upaya TelkomGroup Perkuat Kapabilitas dan Tingkatkan Value Bisnis Data Center Melalui NeutraDC Yang Menginjak Usia ke- 2 Tahun Ini
- Kesepakatan WTO Ancam Nelayan Indonesia, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan Pemerintah Agar Mengutamakan Rakyat
- Jasa Raharja Sukses Gelar Puncak Kompetisi Inovasi Keselamatan Lalu Lintas Terbesar di Indonesia
- Jasa Raharja Bersama Korlantas Polri Gelar Aksi Keselamatan Jalan dan Mengusulkan 2 Maret Sebagai Hari Keselamatan Jalan Nasional
- Jasa Raharja dan Korlantas Polri Survei Jalur Jakarta- Surabaya Untuk Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran 2024
- Pembina Samsat Tingkat Nasional Gelar Kick Off Implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PT. Jasa Raharja Implementasikan ESG Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas