Ali Umri : Dampak & Sengketa Pilkada Serentak 2015 Harus Segera Diselesaikan
H. Ali Umri, SH., M.Kn., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem
Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi II DPR RI melakukan evaluasi penyelenggaran pemilihan kepala derah (Pilkada) serentak tahun 2015, yang akan diulangi pada tahun 2017.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, H. Ali Umri, SH., M.Kn., mengatakan bahwa harus ada suatu perbaikan dari yang telah terjadi pada tahun 2015, dengan cara dievaluasi secara cermat bersama Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“ Komisi II akan menjadi Komisi yang sibuk. Tahun ini ada banyak agenda yang sangat penting terkait dengan kehidupan berdemokrasi Indonesia,” ungkap Ali Umri kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Jakarta, pada Selasa 2 Februari 2016.
Menurut Ali Umri, Pilkada serentak tahun 2015 kemarin tergolong cukup bagus. Tetapi, yang perlu diingat, jangan sampai menghilangkan citra dari Pilkada serentak itu sendiri.
” Mengapa? karena ada beberapa daerah seperti di Dapil saya Kabupaten Siantar dan Simalungun itu sampai ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, red.). Sebenarnya Menteri Dalam Negeri bisa meminta ke Mahkamah Agung agar proses di PTUN itu bisa dipercepat. Hal ini supaya tidak menghilangkan citra Pilkada serentak 2015,” ucap Ali Umri.
Sewaktu rapat dengan Mendagri, menurut Ali Umri, dirinya sudah menyampaikan bahwa masalah yang terkait dengan Pilkada serentak 2015 itu harus dipercepat penyelesaiannya. Sehingga jangan sampai berlaru- larut yang dikhawatirkan akan mengganggu Pilkada serentak 2017.
” Kalau Pilkada serentak 2015 ini tidak cepat diselesaikan masalah- masalah yang timbul, maka saya khawatir akan mengganggu Pilkada serentak 2017. Dan apabila ternyata tidak semua daerah yang seharusnya melaksanakan Pilkada serentak 2015, berarti ya bukan serentak namanya,” tegas Politisi Partai NasDem ini.
” Harapan kita, jangan sampai lewat bulan Maret 2016 ini, Pilkada Simalungun bisa dilaksanakan. Sehingga tidak mengganggu Pilkada serentak pada tahun 2017. Sehingga tidak menghilangkan citra Pilkada serentak 2015. Mengenai sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi, red.), bahwa keputusan MK itu final dan mengikat, sehingga siapapun harus mematuhi keputusan MK. Kalau sudah selesai keputusan MK maka pelantikan akan segera bisa dilaksanakan,” pungkas Ali Umri di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah
- Putusan Sidang Paripurna : DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
- Gim Paw Rumble Hasil Publishing Nuon Kini Tembus 2 Juta Download, Paw Rumble Jadi Gim Anak Bangsa Yang Populer Dengan Basis Pengguna Terbesar di India, Pakistan, dan Indonesia
- Perkuat Portofolio Bisnis, NeutraDC Selesaikan Konsolidasi Data Center Telin Singapore, Upaya TelkomGroup Perkuat Kapabilitas dan Tingkatkan Value Bisnis Data Center Melalui NeutraDC Yang Menginjak Usia ke- 2 Tahun Ini
- Kesepakatan WTO Ancam Nelayan Indonesia, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan Pemerintah Agar Mengutamakan Rakyat
- Jasa Raharja Sukses Gelar Puncak Kompetisi Inovasi Keselamatan Lalu Lintas Terbesar di Indonesia
- Jasa Raharja Bersama Korlantas Polri Gelar Aksi Keselamatan Jalan dan Mengusulkan 2 Maret Sebagai Hari Keselamatan Jalan Nasional
- Jasa Raharja dan Korlantas Polri Survei Jalur Jakarta- Surabaya Untuk Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran 2024
- Pembina Samsat Tingkat Nasional Gelar Kick Off Implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PT. Jasa Raharja Implementasikan ESG Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas