Hasan Aminuddin : Pemerintah Dihimbau Ajak Ormas Untuk Bina Eks Gafatar
Drs. H. Hasan Aminuddin, M. Si., Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem
Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Drs. H. Hasan Aminuddin, M. Si., mengkhawatirkan kondisi eks Gafatar yang akan mengalami keterasingan ketika dikembalikan ke daerahnya masing-masing.
Alasannya, warga sekitar lingkungan eks Gafatar akan melakukan resistensi, langsung ataupun tidak langsung, karena tidak jarang masyarakat menganggapnya sebagai aib.
Hal ini yang menurut mantan Bupati Probolinggo- Jawa Timur ini tidak boleh terjadi. Oleh karenanya, pemerintah dan organisasi Islam diharapkan bisa turun tangan guna melakukan pembinaan pada kurang lebih 5.764 eks pengikut Gafatar.
” Kolaborasi keduanya akan berdampak signifikan. Pertama akan mengembalikan keyakinannya dari Milah Abraham menjadi Islam seutuhnya. Kedua, mengembalikan kepercayaan diri sehingga tidak ada lagi keterasingan dari masyarakat,” ujar Hasan di ruang kerjanya, Rabu 3 Februari 2016.
“ Jangan diasingkan. Mereka bukan harus diasingkan atau diisolir tetapi sebaliknya, harus dibina kembali. Semisalnya mereka dari NU, maka kembalikan jalannya mereka Ke NU. Jika mereka dari Muhammadiyah maka kembalikan toriqohnya ke Muhammadiyah dan begitu ke ormas Islam lainnya,” tutur Hasan di ruang kerjanya.
Tokoh NU Jawa Timur ini mengakui bahwa Pemerintah tidak bisa menangani sepenuhnya persoalah eks Gafatar. Meski Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sudah menyediakan penampungan, namun menurut Hasan itu tidak Cukup.
Pada masa transisi ini para eks Gafatar perlu dibekali dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Kementerian Agama diimbau berbagi peran dengan Ormas terkait menghapus doktrinasi Gafatar. Selain itu pemerintah juga semestinya membagi anggaran secara proporsional kepada organisasi-organisasi Islam yang sudah ditunjuk.
“ Penting adanya pembinaan dari tokoh masyarakat dan agama setempat bagi pengikut Gafatar saat kembali ke kampung asalnya. Mereka yang khilaf ini dengan ada justifikasi bersalah tersebut, maka kadang mereka merasa asing saat kembali ke lingkungan,” tambah Hasan.
Politisi NasDem ini menilai, perkembangan kelompok aliran keagamaan seperti Gafatar tidak lepas dari faktor alpanya Kementerian Agama mendeteksi aliran keagamaan tertentu.
Padahal, setiap acara yang diselenggarakan sekumpulan orang, adalah kewajiban Negara untuk mengetahuinya. Gafatar, menurutnya, adalah organisasi yang gerakannya mengedepankan sisi ekonomi dengan berbalut ajaran keagamaan. Hal inilah yang menyebabkan ada aspek penistaan agamanya.
“ Sangat disayangkan. Kadang umat Islam terjebak oleh permainan orang yang ingin mengadu domba sesama orang Islam. Apapun bentuknya, saya tidak setuju penistaan agama,” ungkapnya.
Proses pemulangan eks pengikut Gafatar dari Kalimantan Barat masih terus berlangsung. Senin malam kemarin sebanyak 903 eks Gafatar tiba di Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan KRI Teluk Penyu. Menurut rencana, 5.764 eks Gafatar akan ditampung di empat kota yakni di Jakarta sebanyak 2.004 orang, Semarang 1.752 orang, Surabaya 727, dan Makassar 281 orang. Sampai saat ini proses pemulangan dari tempat singgah yang sudah ditunjuk pemerintah masih tetap berlangsung. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah
- Putusan Sidang Paripurna : DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
- Gim Paw Rumble Hasil Publishing Nuon Kini Tembus 2 Juta Download, Paw Rumble Jadi Gim Anak Bangsa Yang Populer Dengan Basis Pengguna Terbesar di India, Pakistan, dan Indonesia
- Perkuat Portofolio Bisnis, NeutraDC Selesaikan Konsolidasi Data Center Telin Singapore, Upaya TelkomGroup Perkuat Kapabilitas dan Tingkatkan Value Bisnis Data Center Melalui NeutraDC Yang Menginjak Usia ke- 2 Tahun Ini
- Kesepakatan WTO Ancam Nelayan Indonesia, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan Pemerintah Agar Mengutamakan Rakyat
- Jasa Raharja Sukses Gelar Puncak Kompetisi Inovasi Keselamatan Lalu Lintas Terbesar di Indonesia
- Jasa Raharja Bersama Korlantas Polri Gelar Aksi Keselamatan Jalan dan Mengusulkan 2 Maret Sebagai Hari Keselamatan Jalan Nasional
- Jasa Raharja dan Korlantas Polri Survei Jalur Jakarta- Surabaya Untuk Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran 2024
- Pembina Samsat Tingkat Nasional Gelar Kick Off Implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PT. Jasa Raharja Implementasikan ESG Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas