Muhammad Iqbal : Pemerintah Harus Perhatikan Tuntutan Para Buruh
Muhammad Iqbal, SE., M. Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP
Jakarta. Seputar Nusantara. Sebanyak 13 perusahaan besar di Indonesia akan melakukan PHK terhadap karyawannya pada awal tahun 2016 ini.
Ke- 13 perusahaan besar tersebut mem-PHK karyawannya karena akan gulung tikar.
Berikut daftar perusahaan yang akan melakukan PHK pada Januari sampai Maret 2016 :Panasonic, Toshiba, Shamoin, Starlink, Jaba Garmindo, Yamaha, Astra Honda Motor, Hino, Astra Komponen, AWP, Aishin, Musashi, dan Sunstar.
Menurut Muhammad Iqbal, SE., M. Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), bahwa alasan perusahaan tersebut mem- PHK karyawannya dikarena cost operasional perusahaan lebih besar daripada pendapatannya, sehingga dilakukan pengurangan karyawan.
” Itu memang salah satu strategi manajemen perusahaan. Nah, kita mengharapkan agar jangan sampai terjadi PHK terhadap para karyawan. Apa yang diperlukan kemudian adalah langkah- langkah pemerintah untuk membantu perusahaan- perusahaan yang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan,” ungkap Muhammad Iqbal kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa 9 Februari 2016.
Menurut Iqbal, langkah- langkah pemerintah untuk meringankan perusahaan dalam persoalan keuangan adalah seperti mempermudah masalah pajaknya. Karena pajak ini merupakan beban yang berat bagi perusahaan.
” Namun, kalau memang akhirnya perusahaan harus mem- PHK karyawannya, yang perlu dipertegas adalah masalah hak- hak buruh pasca PHK, seperti pesangon dll. Ini harus sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003, ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan tersebut,” tegas Iqbal, Politisi PPP ini.
Menanggapi aksi demo buruh secara besar- besaran beberapa hari yang lalu, Iqbal menegaskan, bahwa tuntutan buruh kali ini pertama, meminta untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) jilid II. Sebab, tercatat ada 13 perusahaan yang akan melakukan PHK pada Januari sampai Maret 2016.
” Kedua, buruh meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap menerapkan formula upah murah. Buruh juga meminta pemerintah untuk berunding mengenai masalah upah. Menurut buruh, kebijakan upah saat ini melanggar ketentuan karena tidak melibatkan buruh,” urai Iqbal, Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Kemudian, lanjutnya, tuntutan buruh yang ketiga adalah kembalikan hak berunding buruh dalam perhitungan dan penetapan upah minimum. Karena selama ini sudah melanggar konvensi organisasi buruh sedunia.
” Yang keras dari buruh adalah masalah PP No. 78 tahun 2015, oleh karena itu pemerintah harus melakukan revisi terhadap PP tersebut, khususnya pasal mengenai sistem pengupahan buruh. Buruh minta dilibatkan dalam pengaturan skema sistem pengupahan, seperti sebelum PP 78 terbit,” tegas Iqbal.
Kalau sekarang, terangnya, dengan adanya PP 78 tahun 2015, walaupun ada Dewan Pengupahan, tetapi hanya formalitas saja, padahal sudah ada rumusannya dari pemerintah. Artinya, Dewan Pengupahan tidak bisa berbuat apa- apa, hanya memberikan masukan saja kepada pemerintah.
” Kalau masalah demo buruh, itu kan diperbolehkan oleh UU. Tetapi, kita harapkan aksi demo buruh berjalan dengan damai dan tidak merugikan masyarakat. Boleh saja melakukan aksi demo buruh, karena itu merupakan hak mereka, tetapi harus berlangsung damai,” pungkas Muhammad Iqbal di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru
- Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo : Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Stok Pangan di Purworejo Aman dan Masyarakat Dapat Nyaman Merayakan Lebaran
- Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 : TelkomGroup Berangkatkan Lebih Dari 2.000 Pemudik Melalui Jalur Darat dan Laut. TelkomGroup Melaksanakan Program Mudik Gratis Bagi Para Karyawan, Teknisi, Pelanggan, UMKM Binaan, Serta Masyarakat Umum
- Komite IV DPD RI : ”Pentingnya Zonasi Usaha Untuk Mendorong Pemberdayaan UMKM di Daerah- Daerah”
- Rayakan HUT ke- 18, Finnet Milik PT. Telkom Lakukan Program Penanaman Pohon di Bandung. Penanaman Pohon Jadi Salah Satu Bentuk Nyata Kepedulian Finnet Untuk Ciptakan Kesinambungan Bisnis Dengan Lingkungan
- Kepala Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo : Kita Sinergi Dengan TNI dan Polri Serta Dinas Terkait Mengamankan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Lakukan Berbagai Langkah Untuk Menyambut Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H