Soepriyatno : UU Tax Amnesty Akan Sukses Jika Ada Kepastian Hukumnya
Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)
Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait RUU Tax Amnesty, dengan Bursa Efek Indonesia dan berbagai kalangan akademisi di ruang rapat komisi XI, Nusantara I, Komplek MPR, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Direktur Utama BEI Tito Sulistio menjelaskan, Tax Amnesty dapat dijadikan sebagai umpan pancingan agar dana kembali masuk ke Indonesia.
” Tax Amnesty bisa jadi salah satu gerbong awal untuk ini. Kami sarankan selain deposito, obligasi, dan saham, maka Tax Amnesty juga bisa disalurkan melalui reksadana dan saham yang di locked up. Keuntungannya adalah membuat investasi jadi menarik, modal lokal naik, dan investor asing juga ikut masuk. Jadi, Tax Amnesty semacam pancingan untuk membuat umpan agar dana tersebut masuk lagi ke Indonesia,” ujar Tito, Rabu (27/4/2016).
Sedangkan menurut Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa terdapat beberapa fokus utama terkait Tax Amnesty ini, yaitu bagaimana investasi yang masuk ke Indonesia dari dampak pengampunan pajak itu bisa memberikan keuntungkan yang berkelanjutan. Kemudian, bagaimana membuat Tax Amnesty menjadi menarik, bagaimana investasi di Indonesia menguntungkan.
” Ini menyangkut persepsi dan referensi. Karena UU yang menyangkut Tax Amnesty ini masih kontradiksi dengan UU yang lain. Sebut saja misalnya melanggar UU Perbankan, UU PPh dan PPN, dan juga KUP. Ini yang harus diluruskan dan disinkronkan, makanya kita membutuhkan masukan dari berbagai kalangan dan lembaga, termasuk masukan dari Polri, KPK dan PPATK,” tegas Soepriyatno.
Setelah itu, dalam konteks pembahasan, tentu kita perlu mengundang mereka. Karena masukan mereka itu, baik akademisi, kalangan pengusaha, Perbankan dan juga lembaga- lembaga negara, sangat penting sebelum kita mengambil keputusan.
” Kesuksesan Tax Amnesty, tergantung kepada kepastian hukumnya. Kalau tidak ada kepastian hukumnya, maka saya yakin tidak akan berhasil UU Tax Amnesty ini. Kemudian, ada faktor kerahasiaan atau confidentiality, artinya semua data yang masuk itu tidak boleh dibuka untuk berbagai macam kepentingan,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.
” Saya kira ini sangat penting untuk menyamakan persepsi. Karena Tax Amnesty tidak boleh berhubungan dengan kejahatan Terorisme, Narkoba dan Perdagangan Manusia. Sebab, ini merupakan aturan dunia, Tax Amnesty tidak boleh berhubungan dengan kejahatan Terorisme, Narkoba dan Human Trafficking,” pungkas Soepriyatno di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah
- Putusan Sidang Paripurna : DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024