HUT 1 Juli, Menagih Janji Polri Yang Profesional, Humanis & Transparan

Jakarta. Seputar Nusantara. Polri merayakan ulang tahun ke-70 di 1 Juli 2016 ini.

Perayaan hari lahir Polri ini bertepatan dengan beralihnya tongkat komando dari Jenderal Badrodin Haiti ke Komjen Tito Karnavian.

Harapan membuncah, ketika masyarakat sudah bergerak di era digital dengan aneka media sosial, tentu Polri juga harus ikut berubah. Era transparansi dan profesionalitas kini mesti dikedepankan. Dan tak lupa humanis.

“Untuk serius mereformasi diri agar menjadi institusi penegak hukum yang independen, profesional, transparan, akuntabel dan humanis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Desakan tersebut merujuk pada terus meningkatnya laporan dan pengaduan masyarakat terhadap buruknya kinerja kepolisian ke LBH dari tahun ke tahun,” kata Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, Jumat (1/7/2016).

Menurut dia, selama ini reformasi kepolisian masih jalan di tempat. Selama ini Kepolisian nampak tidak serius untuk membenahi pola kerjanya. Kinerja penegakan hukum kepolisian memburuk, kasus salah tangkap, kriminalisasi dan penyiksaan terus berulang dengan intensitas yang meningkat.

Sebagai perbandingan, pada 2015, Komnas HAM mencatat selama tiga tahun berturut turut polisi adalah institusi teratas yang dilaporkan masyarakat kepada Komnas Ham terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pengaduan terhadap kinerja Polri yang tertinggi adalah terkait hak untuk memperoleh keadilan (3.252 berkas aduan), hak atas rasa aman (646 berkas aduan ) dan hak atas kesejahteraan (3.252 berkas aduan).

“Melalui momentum hari Kepolisian Nasional ke-70 yang jatuh pada hari ini, Jumat, 1 Juli 2016 dan terpilihnya Kapolri yang baru, LBH Jakarta mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk serius berbenah mereformasi diri agar menjadi institusi penegak hukum yang humanis, independen, profesional, transparan, dan akuntabel,” urai dia.

“LBH Jakarta juga berharap Kepolisian Republik Indonesia berupaya keras menjadi polisi sipil yang amanah mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya,” tutup Alghif. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.