Komisi III DPR RI Memberikan Masukan Soal Amnesti Untuk Din Minimi dkk
Bambang Soesatyo (kiri), Ketua Komisi III DPR RI dan Aziz Syamsuddin (kanan), Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar
Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi III DPR RI memberikan pertimbangan soal usulan BIN (Badan Intelijen Negara) agar Pemerintah memberi amnesti kepada Din Minimi dan kelompoknya.
Komisi III DPR tak keberatan Din Minimi diberi amnesti, namun status hukum kelompok sempalan GAM ini harus diperjelas.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengingatkan agar pemerintah tak mudah memberi amnesti.
Dia berpesan agar jangan sampai kemurahan amnesti dimanfaatkan kelompok bersenjata lainnya yang murni kriminal untuk minta amnesti.
” Apakah ada jaminan setelah amnesti ada situasi keamanan di Aceh? Sekali lagi untuk penyelesaian Aceh jangan sampai ini jadi contoh tempat lain, ‘kok Aceh gini, saya juga sama’,” ujar Benny yang juga Anggota Fraksi Partai Demokrat itu.
Sementara itu mewakili Fraksi PKS, Tifatul Sembiring menghargai upaya pemerintah melakukan pendekatan lunak. Menurut dia saat ini sudah tidak relevan lagi bertindak represif.
” Saya setuju dengan teman- teman bahwa kriminal murni harus dihukum. Menurut saya harus dibawa ke hal yang lebih positif lagi. Indonesia dengan banyak pulau ini jaga stabilitasnya enggak gampang. Tapi pendekatan soft power di manapun saya setuju selama masih mau gabung Indonesia,” tutur Tifatul.
Selain Tifatul, dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin juga sepakat dengan upaya pendekatan lunak. Soal amnesti, Aziz juga mengambil contoh sikap dari pemerintah sebelumnya bahwa amnesti juga pernah diberikan.
Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo lalu menyimpulkan bahwa pihaknya pasti akan memberikan pertimbangan. Namun, Komisi III DPR meminta proses hukum dilakukan dulu untuk menetapkan status kelompok Din Minimi ini.
” Amnesti dimungkinkan bagi kelompok yang status hukumnya jelas. Tak ada yang tak setuju untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden. Sebelum ditutup maka kita tarik kesimpulan. Yang kita persoalkan adalah 120 yang proses. Untuk 162 eks kombatan tak masalah, 37 DPO yang sudah tersangka juga tak masalah,” tutup Bambang. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah