Sahat Silaban : NasDem Pahami Pemerintah Beri Amnesti Din Minimi
Sahat Silaban, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem
Jakarta. Seputar Nusantara. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memenuhi tuntutan amnesti dari Din Minimi dan kelompoknya.
Pria yang memilki nama lengkap Nurdin Ismail tersebut menyerahkan diri pada Desember 2015 lalu.
Din Minimi kemudian mengajukan amnesti bagi diri dan kelompoknya.
Untuk memutuskan pemberian amnesti tersebut, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan mewakili Pemerintah melakukan rapat konsultasi dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/7/2016).
Terkait hal tersebut, Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan bahwa hal pemberian amnesti merupakan hak prerogatif yang diberikan Presiden kepada seseorang atau kelompok. Hanya saja, dalam pemberiannya terlebih dahulu dikonsultasikan oleh lembaga tinggi negara lainnya, salah satunya yakni DPR.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sahat Silaban.
” Kami dari Fraksi NasDem DPR dapat memahami keinginan Pemerintah itu. Jika memang ini demi menjaga stabilitas keamanan nasional serta kemanusian, kami siap mendukung langkah Presiden dalam pemberian amnesti tersebut,” ujar Sahat.
Apalagi, terangnya, Din Minimi tidak masuk dalam konteks melakukan perlawanan terhadap negara dan pemberontakan terhadap NKRI. Keberadaan Din beserta kelompoknya lebih pada merasa tidak puas terhadap kebijakan Pemerintah Aceh.
” Sudah dijelaskan kepada Pak Sutiyoso (Kepala BIN) saat mereka menyerahkan diri dikarenakan tidak sejalan dan sepaham dengan kepala daerahnya. Tuntutan amnesti ini juga sudah dijanjikan oleh Bapak Kepala BIN yang mewakili Negara, ketika mereka turun (menyerahkan diri),” tutur Ketua Marga Silaban se-Dunia itu.
Diakui oleh Sahat, di beberapa kesempatan kelompok ini sempat melakukan kejahatan dan tindakan kriminal. Oleh karena itu penegakan hukum pun mesti ditegakkan.
” Negara kita merupakan negara hukum, maka penegakan hukum harus tetap ditegakkan dan diutamakan walaupun pada akhirnya amnesti dipertimbangkan untuk diberikan kepada Din Minimi dan kelompoknya. Apakah bentuknya nanti ada pemberian grasi dalam proses hukumnya. Tentu nanti Pemerintah yang akan mengkaji lebih lanjutnya,” papar pria kelahiran Tapanuli Utara ini.
Terlepas dari itu, legislator Sumatera Utara II ini berharap pemberian amnesti ini memberikan pengaruh positif kepada gerakan separatis yang masih bersikeras lepas dari NKRI seperti OPM dan lainnya.
” Semoga mereka menyadari bahwa kita ini satu kesatuan dalam bingkai NKRI dan tidak ada keinginan berperang dengan sesama anak bangsa. Adanya keinginan dari Pemerintah Jokowi- JK saat ini lebih memilih soft power dibandingkan dengan hard power (kontak senjata) dalam menangani gerakan separatis, haruslah diapresiasi,” pungkasnya.? (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru
- Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo : Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Stok Pangan di Purworejo Aman dan Masyarakat Dapat Nyaman Merayakan Lebaran
- Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 : TelkomGroup Berangkatkan Lebih Dari 2.000 Pemudik Melalui Jalur Darat dan Laut. TelkomGroup Melaksanakan Program Mudik Gratis Bagi Para Karyawan, Teknisi, Pelanggan, UMKM Binaan, Serta Masyarakat Umum
- Komite IV DPD RI : ”Pentingnya Zonasi Usaha Untuk Mendorong Pemberdayaan UMKM di Daerah- Daerah”
- Rayakan HUT ke- 18, Finnet Milik PT. Telkom Lakukan Program Penanaman Pohon di Bandung. Penanaman Pohon Jadi Salah Satu Bentuk Nyata Kepedulian Finnet Untuk Ciptakan Kesinambungan Bisnis Dengan Lingkungan
- Kepala Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo : Kita Sinergi Dengan TNI dan Polri Serta Dinas Terkait Mengamankan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Lakukan Berbagai Langkah Untuk Menyambut Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- PT. Telkom Berkomitmen Bantu Masyarakat Hadapi Era Ekonomi Digital, Gelar Kelas Digital Marketing Gratis Untuk Cetak Talenta Siap Bisnis Yang Mampu Bersaing di Dunia Internasional
- Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Purworejo : Jelang Idul Fitri 1445 H, Pemeliharaan Rutin Jalan Dilaksanakan Untuk Perlancar Arus Mudik dan Balik
- KORPRI SETJEN DPD RI Salurkan Bingkisan di Tengah- Tengah Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Idul Fitri