logo seputarnusantara.com

Soal Keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto di Kasus Korupsi e-KTP, KPK : Kalau Ada Alat Bukti, Akan Jadi Tersangka

24 - Mar - 2017 | 13:47 | kategori:Hukum

Jakarta. Seputar Nusantara. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan kasus dugaan korupsi e-KTP tak hanya berhenti pada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Bila alat bukti cukup, KPK akan menetapkan tersangka baru.

“Sejak awal kita sudah sepakat untuk menaikkan ini ke tingkat penyidikan, jadi tidak ada keraguan, apa pun yang terjadi kalau masalah di luar proses hukum kita tidak akan menghiraukan itu,” kata Basaria kepada wartawan di gedung KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2017).

Penegasan tersebut disampaikan Basaria saat ditanya wartawan mengenai dugaan keterlibatan pihak lain di kasus e-KTP termasuk Setya Novanto.

Basaria mengatakan, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan status hukum lanjutan dalam skandal e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

“Biarlah ini berjalan sebagai apa adanya, kalau memang alat bukti itu ada dia akan tetap jadi tersangka. Tapi bagaimana prosesnya sudah barang tentu tentu makan waktu yang tidak sebentar. Sidang-sidang harus kita ikuti dulu, penyidik masih bekerja keras sekarang untuk lakukan telaahan untuk menemukan bukti-bukti, petunjuk lainnya,” kata Basaria menjawab pertanyaan soal Setya Novanto.

Selain Andi Narogong, KPK dalam sudah menetapkan dua orang tersangka lainnya yakni eks pejabat Kemdagri Irman dan Sugiharto. Keduanya sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Andi Narogong menjadi tersangka di KPK karena diduga memiliki peran utama dalam proses anggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan e-KTP.

Andi melakukan sejumlah pertemuan dengan dua orang tersangka lainnya, Irman dan Sugiharto serta sejumlah anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Selain itu Andi juga disebut memberikan aliran dana kepada sejumlah pihak. Dia juga disebut mengkoordinir Tim Fatmawati yang diduga dibentuk untuk kepentingan pemenangan tender. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Tulisan dengan Kategori Hukum