Ketua DPR Setya Novanto Dicekal, KPK Yakin Kinerja DPR Tidak Terganggu
Setya Novanto, Dicekal ke Luar Negeri
Jakarta. Seputar Nusantara. Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan pencegahan Setya Novanto ke luar negeri dilakukan sesuai dengan aturan hukum.
Pencegahan dilakukan untuk mempermudah penyidikan perkara dugaan korupsi e-KTP.
“Jadi pencegahan perlu dilihat sebagai proses penegakan hukum. Dan kalau memang ada pertimbangan kembali tidak perlu menyampaikan surat tersebut (nota keberatan) akan lebih baik. Karena KPK juga akan melakukan pencegahan sesuai dengan kewenangannya menurut UU,” ujar Febri di kompleks gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Febri menilai pencegahan Novanto ke luar negeri semestinya tidak mengganggu kinerja DPR, seperti yang dikhawatirkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Sebab, tugas Ketua DPR masih bisa didelegasikan kepada pimpinan lain.
“Kami percaya DPR punya mekanisme ketika ketua sedang tidak berada di tempat, misalnya. Tentu ada mekanisme penggantian wakil ketua, sama seperti di KPK atau lembaga negara yang lain,” imbuh Febri.
DPR, menurut Febri, seharusnya melihat pencegahan ini dari sisi penegakan hukum. Pencegahan dilakukan terkait dengan penyidikan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.
“Jadi frame berpikirnya dari konteks penegakan hukum, bukan dari perspektif politik,” ujarnya.
Terkait dengan pemanggilan Novanto, Febri menyebut jadwal untuk Novanto bergantung pada tim penyidik.
“Nanti akan kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sesuai dengan strategi di penyidikan. Karena jadwalnya harus dilihat keterkaitan dengan keterangan saksi yang lain,” sambungnya.
Perihal pencekalan, Novanto menegaskan akan mematuhi proses hukum yang ada. Ia mengaku siap dipanggil KPK kapan saja terkait dengan kasus e-KTP.
“Masalah pencegahan di luar negeri, saya baru tahu tadi. Saya menghargai dan tentu apa pun yang diputuskan, saya sangat memberikan dukungan atas proses hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Novanto di DPR.
Meski, proses pemanggilan dirinya sebagai anggota Dewan, jika merujuk pada UU MD3, harus seizin Presiden Joko Widodo, Novanto akan tetap datang dipanggil tanpa proses itu.
“Saya siap kapan pun diundang atau dipanggil KPK karena ini proses hukum yang harus saya patuhi. Saya setiap saat selalu siap diundang,” ujarnya. (dtc/ Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru
- Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo : Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Stok Pangan di Purworejo Aman dan Masyarakat Dapat Nyaman Merayakan Lebaran
- Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 : TelkomGroup Berangkatkan Lebih Dari 2.000 Pemudik Melalui Jalur Darat dan Laut. TelkomGroup Melaksanakan Program Mudik Gratis Bagi Para Karyawan, Teknisi, Pelanggan, UMKM Binaan, Serta Masyarakat Umum
- Komite IV DPD RI : ”Pentingnya Zonasi Usaha Untuk Mendorong Pemberdayaan UMKM di Daerah- Daerah”
- Rayakan HUT ke- 18, Finnet Milik PT. Telkom Lakukan Program Penanaman Pohon di Bandung. Penanaman Pohon Jadi Salah Satu Bentuk Nyata Kepedulian Finnet Untuk Ciptakan Kesinambungan Bisnis Dengan Lingkungan