“Kalau kita hentikan (reklamasi) tentu tidak ada dong (kontribusi 15 persen),” kata anggota tim sinkronisasi Marco Kusumawijaya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Marco kembali menegaskan komitmen dari Anies-Sandiaga soal penghentian reklamasi. Penghentian yang dimaksud adalah tidak mengeluarkan izin baru dan membatalkan izin yang sudah diberikan.

“Yang baru terlaksana kan hanya beberapa pulau, sebagian jadi, sebagian setengah jadi. Ini tetap akan disetop. Tapi kan harus dipikirkan pemanfaatannya apa,” sebut Marco.

“Dari Anies jelas arahannya untuk kepentingan umum semaksimal mungkin. Untuk itu perlu ada audit lingkungan,” lanjutnya.

Audit lingkungan dilakukan untuk menilai dampak negatif yang timbul akibat proyek reklamasi. Audit juga dilakukan untuk menindaklanjuti penghentian reklamasi agar sesuai dengan koridor hukum.

“Artinya seberapa dia (reklamasi) sudah menyebabkan dampak negatif, sejauh apa perlu diubah supaya dampak negatif dikurangi. Jadi audit lingkungan bukan untuk meneruskan reklamasi. Audit lingkungan untuk menentukan langkah apa yang tepat untuk menindaklanjuti penghentian reklamasi dengan baik yang sesuai koridor hukum dan mengembalikan keadaan lingkungan dengan baik,” sambung Marco. (dtc/Aziz)