Anggota Pansus Terkait Kasus Korupsi e-KTP, ICW : Ada Konflik Kepentingan
Jakarta. Seputar Nusantara. Sejumlah anggota Pansus DPR RI hak angket terhadap KPK terkait dengan kasus korupsi e-KTP.
Pegiat antikorupsi dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Donald Fariz menilai akan ada konflik kepentingan dalam proses angket itu.
“Pihak-pihak pansus disebut-sebut dalam kasus e-KTP. UU dan Kode Etik KPK diatur KPK dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang ditangani KPK,” ungkap Donald, Jumat (9/6/2017).
Ada pun yang terkait dengan proses hukum kasus korupsi e-KTP adalah Ketua Pansus, Agun Gunanjar (Golkar), kemudian dua anggotanya. Yakni Masinton Pasaribu (PDIP) dan Bambang Soesatyo (Golkar).
Agun yang kini bertugas di Komisi I DPR disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP. Dalam surat dakwaan, KPK menyebut ada nama Agun ketika Andi Agustinus (Andi Narogong) membagikan uang itu di ruang kerja (almarhumah) Mustokoweni pada kurun waktu September- Oktober 2010.
Disebutkan dalam surat dakwaan itu, Agun menerima USD 1 juta saat menjadi Ketua Komisi II di periode DPR tahun 2009-2014. Politikus Golkar ini juga sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi.
Kemudian nama Masinton dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait karena namanya disebut saat persidangan. Keduanya bersama 4 anggota Komisi III lainnya disebut mengancam Miryam, anggota Fraksi Hanura yang menjadi tersangka dalam kasus e-KTP.
Penyidik KPK, Novel Baswedan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor menyebut Miryam mengaku mendapat ancaman dan tekanan dari mereka sehingga mencabut BAP nya.
Untuk itu, Donald menyebut ini jadi alasan kuat agar KPK tidak datang apabila dimintai kehadirannya. Sebab tuntutan dalam pansus adalah agar KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam untuk membuktikan benar ada atau tidaknya pengakuan soal ancaman itu.
“Itu jadi alasan kuat agar KPK tidak datang. Karena sejumlah anggota pansus disebut dalam kasus e-KTP. Contoh seperti KPK kemarin menolak Amien Rais,” tuturnya.
Donald juga menilai keterlibatan nama-nama yang terkait dalam kasus e-KTP dalam pansus karena ada conflict of intereset. Dia menyatakan memang tampak ada tendensi pansus angket dibentuk DPR dengan maksud tertentu.
“Tentu saja ada konflik kepentingan, ada tendensi yang mengarah ke kasus-kasus strategis,” sebut Donald.
Agun sudah membantah ikut terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga lebih dari Rp 2 triliun itu. Masinton dan Bamsoet juga sudah memastikan tidak pernah menekan atau mengancam Miryam. Miryam juga telah membuat pernyataan tertulis bahwa dirinya tidak pernah ditekan oleh para koleganya tersebut. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru
- Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo : Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Stok Pangan di Purworejo Aman dan Masyarakat Dapat Nyaman Merayakan Lebaran
- Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 : TelkomGroup Berangkatkan Lebih Dari 2.000 Pemudik Melalui Jalur Darat dan Laut. TelkomGroup Melaksanakan Program Mudik Gratis Bagi Para Karyawan, Teknisi, Pelanggan, UMKM Binaan, Serta Masyarakat Umum
- Komite IV DPD RI : ”Pentingnya Zonasi Usaha Untuk Mendorong Pemberdayaan UMKM di Daerah- Daerah”
- Rayakan HUT ke- 18, Finnet Milik PT. Telkom Lakukan Program Penanaman Pohon di Bandung. Penanaman Pohon Jadi Salah Satu Bentuk Nyata Kepedulian Finnet Untuk Ciptakan Kesinambungan Bisnis Dengan Lingkungan
- Kepala Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo : Kita Sinergi Dengan TNI dan Polri Serta Dinas Terkait Mengamankan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Lakukan Berbagai Langkah Untuk Menyambut Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- PT. Telkom Berkomitmen Bantu Masyarakat Hadapi Era Ekonomi Digital, Gelar Kelas Digital Marketing Gratis Untuk Cetak Talenta Siap Bisnis Yang Mampu Bersaing di Dunia Internasional
- Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Purworejo : Jelang Idul Fitri 1445 H, Pemeliharaan Rutin Jalan Dilaksanakan Untuk Perlancar Arus Mudik dan Balik