ICW : Setya Novanto Seharusnya Ditahan, Agar Tidak Mempengaruhi Para Saksi
Setya Novanto, Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar / tersangka KPK dalam kasus Korupsi e-KTP
Jakarta. Seputar Nusantara. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK segera menahan Setya Novanto, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.
Hal tersebut mengingat sejumlah kesaksian yang menyebut Novanto terlibat dalam perkara korupsi ini.
“Kami menilai sangat penting bagi KPK melakukan langkah hukum segera untuk menahan Setya Novanto. Karena dalam kesaksian persidangan menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Setya Novanto untuk mempengaruhi saksi,” ungkap Komisioner ICW Donal Fariz dalam diskusi di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017).
Donal mengingatkan soal pernyataan terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman. Selain itu, kesaksian Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang namanya ikut terseret dalam kasus ini saat ia masih menjadi anggota Komisi II DPR.
“Seperti menyampaikan kepada Irman agar menyebut dia tidak kenal dengan Setyo Novanto. Atau keterangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar yang menyebut ada pertemuan dengan Setya Novanto dan meminta Ganjar agar tidak galak-galak dalam kasus e-KTP,” ucapnya.
ICW pun menyatakan hal tersebut membuktikan bahwa ada upaya aktif dari Novanto untuk berbicara dengan saksi-saksi yang dihadirkan KPK. Hal tersebut, menurut Donal, sangat berbahaya.
“Kalau tidak ada upaya hukum lanjutan, seperti penahanan, upaya-upaya mendekati saksi mengatur pihak-pihak itu bisa dilakukan. Baik itu Setya Novanto, kuasa hukum, maupun pihak yang berkepentingan,” kata Donal.
ICW juga khawatir akan ada upaya penghilangan alat bukti yang dilakukan Novanto ataupun pesuruhnya. Namun keberadaan Novanto tanpa ditahan dinilai bisa berkepentingan mempengaruhi saksi lain.
“Ya. Saksi juga bukti yang bisa dihadirkan di persidangan. Ketika saksi diputuskan dihadirkan di persidangan mengkonstruksi kasus yang ditangani oleh KPK, di situ menurut saya sangat mungkin mempengaruhi saksi upaya upaya menghilangkan alat bukti,” tutur Donal.
Namun itu berpulang kepada kebijakan penyidik KPK. Hanya, kata Donal, penahanan Novanto setelah penetapannya sebagai tersangka sangat diperlukan.
“Kalau kita mencermati fakta-fakta persidangan kesaksian, maka mereka dipengaruhi oleh Setya Novanto, mengaku tidak kenal atau paling tidak, tidak galak-galak, menyebut keterlibatan orang tentu dalam kasus e-KTP,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari. Dia menyebut ada potensi Novanto menghilangkan alat bukti.
“KPK akan segera melakukan penahanan Setya Novanto karena ada potensi Novanto akan menghilangkan barang bukti atau potensi melarikan diri,” kata Ferry dalam kesempatan yang sama.
Dia mengimbau Partai Golkar segera melakukan pergantian ketua umum menyusul penetapan Novanto sebagai tersangka. Bila itu tidak dilakukan, suasana akan menjadi tidak kondusif.
“Dalam kondisi itu, daripada Golkar tawar-menawar dengan keadaan mencoba menggoyang KPK dengan segala macam, lebih baik memberikan posisi ini kepada kader lain yang terbaik dalam mengelola partai,” ujar dia.
“Tanpa sikap tegas dari Golkar akan menjadi bulan-bulanan partai lain, baik di parlemen dan eksekutif. Dengan ketua partai yang sibuk menghadapi masalah hukum yang sedang berjalan,” tutur Ferry.
Adapun pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, memberikan imbauan yang sama. Ini terkait dengan penahanan Novanto.
“Yang namanya tersangka sudah pasti ditahan, kebiasaannya seperti itu. Keterlibatan Novanto saya kira, selain ada alat bukti, kepentingannya untuk menahan ada perspektif-subjektif dan objektif,” ucap Fikar. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah