logo seputarnusantara.com

Mahfud MD : Begitu Bongkar Kasus e-KTP, KPK Diangket

18 - Jul - 2017 | 18:14 | kategori:Tokoh

Jakarta. Seputar Nusantara. Pakar hukum tata negara Prof. DR. Mahfudz MD menilai Pansus Hak Angket KPK baru terbentuk ketika kasus e-KTP sedang marak dan disebutkan soal keterlibatan sejumlah anggota DPR.

Menurutnya, pembahasan Pansus Angket mulai melebar saat ini.

“Begitu dibongkar kasus e-KTP, KPK diangket. Agenda pertama memanggil Miryam karena memberikan keterangan tidak benar sampai sekarang tidak dipanggil. Tetapi dalam perkembangan muncul pemikiran bagus seperti ini,” ujar Mahfud di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Mahfud mengatakan persepsi publik saat ini adalah Pansus terbentuk saat kasus e-KTP sedang ramai dibahas. Ia menjelaskan, KPK dapat ditindak dan dievaluasi tetapi bukan dengan hak angket anggota DPR.

“Baru muncul sesudah ribut. Paling tidak ini di publik. Makanya publik mengatakan itu ada, tapi pada posisinya dari sudut saya KPK bisa ditindak, tapi bukan angket. Kita berpikirnya prosedur seperti itu,” paparnya.

Pernyataan Mahfud disela Wakil Ketua Pansus Hak Angket Masinton Pasaribu. “Kalau KPK tidak bisa diangket, kalau langgar UU kemana?” tanya dia.

Mahfud menjawab, jika KPK melanggar dapat diproses di pengadilan.

“Kalau pelanggaran pidana, KPK bisa dibawa ke pengadilan. Hakim MK pun sudah ada 2 dibawa ke penjara. Kalau administrasi misal dari BPK ada pelanggaran, ini masuk,” ucapnya.

Kemudian Mahfud memaparkan soal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke sejumlah lembaga. Ia mengaku tak begitu percaya opini WTP.

“Saya 7 tahun dapat WTP. Saya tidak percaya kalau WTP bersih. Orang BPK datang kalau salah diperbaiki, saya tidak percaya WTP. MA 2 Minggu WTP ditangkap,” ucapnya.

Menurut Mahfud, KPK tidak bisa diangket berdasarkan UU MD3 pasal 79.

“Beda angket dengan pemerintah, tidak bisa anda menyatakan pendapat. Anda simpulkan saja berdasarkan data, dibuat saja data. Angket itu ujungnya kemana sih? Kenapa sekarang saja diajukan? Nanti timbul diskusi, pemerintah dengan stakeholder,” ungkap Mahfud. (dtc/Riz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Tokoh | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.