logo seputarnusantara.com

Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

12 - Jan - 2018 | 15:46 | kategori:Nasional

Jakarta. Seputar Nusantara. Jaksa Agung H.M. Prasetyo sepakat usulan menunda pemeriksaan terhadap calon kepala daerah selama proses pilkada.

Ia mengatakan hal itu untuk mencegah kegaduhan.

“Harusnya (tidak ditunda). Tapi ini kan, ini kita melihat kemanfaatan. Kamu tahu nggak hukum itu bukan hanya kepastian dan keadilan. Tapi juga kemanfaatan itu harus kamu ingat, itu kalau sekarang ada proses pilkada, ada kegaduhan. Ada pemeriksaan, diperiksa, dipanggil jadi saksi atau tersangka apa nggak gaduh itu? Manfaatnya di mana,” ujar Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Ia mengatakan pilkada memerlukan biaya yang banyak sehingga sayang sekali jika terjadi kegaduhan. Nantinya setelah proses pilkada selesai, jika ada bukti yang cukup meski terhadap calon kepala daerah yang terlibat kasus akan diproses lagi.

“Ini pilkada kan membutuhkan biaya besar dan masyarakat mengharapkan hasilnya. Nanti setelah itu (pilkada, red), baru kemudian punya bukti dan fakta yang tak terbantahkan yang melibatkan mantan paslon yang sudah jadi pun baru diproses hukum. Tapi selama masih proses pilkada berlangsung kita nggak melakukan itu,” imbuhnya.

Proses hukum tersebut akan ditunda kecuali ada paslon yang tertangkap tangan. Ia mengimbau para paslon tetap menaati hukum.

“Siapapun, kecuali mungkin kalau tertangkap tangan lain lagi ceritanya. Makanya para paslon hati-hati lah pada proses apapun selama mengikuti proses pilkada atau persiapan ikuti pilkada ya hati-hati,” ucapnya.

Dia berharap penegak hukum bertindak independen tidak memihak siapa pun.

“Kami penegak hukum ya kita harapkan akan independen yang tidak terpengaruh ke sana ke mari. Bukan karena ada jaksa jadi paslon akan berpihak nggak boleh. Biar mereka itu bertarung. Jaksa yang ikut pun kita harus independen, penegak hukum kawal di sana,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, usulan agar aparat penegak hukum menunda kasus yang melibatkan peserta pilkada disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat dalam rapat konsultasi dengan DPR. Namun, usulan tersebut ditolak anggota Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana, anggota Fraksi Gerindra Reza Patria, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

Tito mengusulkan penundaan proses hukum tersebut karena tidak ingin institusinya dianggap melakukan kriminalisasi terhadap kandidat yang sedang berkontestasi. Meski demikian, dia menyatakan siap mengikuti suara terbanyak dari institusi penegak hukum lainnya terkait usulan tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo akan tetap memproses calon kepala daerah yang mempunyai kasus hukum. KPK bergerak sesuai aturan hukum dan tidak akan mencampuri proses politik di pilkada. (dtc/Anggi)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Nasional | TRACKBACK |

Silakan Mengisi Komentar

You must be logged in to post a comment.