Apa Maksud Presiden Jokowi ‘Naikkan Pangkat’ Megawati Soekarnoputri?
15 - Mar - 2018 | 12:19 | kategori:PolitikJakarta. Seputar Nusantara. Posisi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah UKP PIP makin kuat setelah Jokowi menerbitkan Perpres No 7/2018.
Apakah itu bagian dari manuver politik Jokowi jelang Pilpres? Apa sasarannya?
“Yang jelas terlihat Jokowi sedang merayu Megawati karena posisi elektabilitasnya kurang baik. Dia lagi nanam budi sehingga tidak terlalu tersander ketika menentukan cawapres,” kata pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Kamis (15/3/2018).
Perpres No 7/2018 menjadikan Kepala BPIP memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri dan wakilnya setingkat wakil menteri.
Sementara itu, Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundangan.
Kini Dewan Pengarah memiliki kewenangan lebih besar, memiliki maksimal 3 staf yang membantu menjalankan tugasnya. Bahkan Megawati kini bisa membentuk satuan tugas khusus dalam kondisi tertentu. Megawati juga bisa membentuk Dewan Pakar dan mengatur semua ketentuannya.
Wewenang Megawati yang sangat kuat itu memunculkan tandatanya soal adanya pesan politik di balik keputusan Jokowi itu. “Jadi Jokowi ini dalam mengambil keputusan seperti membentuk UKP PIP ini berdasarkan emosional saja, dulu dibentuk kan setelah Ahok kalah di Pilgub DKI dan banyak persoalan bangsa, sekarang ini emosional untuk merayu tokoh bangsa,” kata Hendri.
“Sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan konkret seperti memperkuat ekonomi dan toleransi, itu yang bisa mengangkat Jokowi. Kalau mengangkat Megawati bisa menyelesaikan masalah itu sih ya silahkan saja. Tapi lain kali kalau bikin lembaga perencanannya yang bener jadi punya objektif yang jelas, nggak ngangkat-ngangkat terus,” kritiknya. (dtc /Anggi)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Politik
- PPP Tepis Klaim Yusril Ihza Mahendra Soal Kadernya Yang Pindah ke PBB
- Gabung Partai Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso Minta Restu Habibie
- Sukmawati Kembali Dipolisikan, Kali Ini oleh Tim Pembela Ulama
- Sandiaga Uno Rutin Laporkan ‘Revolusi Putih’ ke Prabowo Subianto
- Apa Maksud Presiden Jokowi ‘Naikkan Pangkat’ Megawati Soekarnoputri?
- Tak Penuhi Janji, Walikota Dipasung
- Anies Baswedan : Jakarta Punya Alat Penanggulangan Bencana Paling Lengkap
- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Sebut Bahwa Penolakan Presiden Jokowi Soal UU MD3 Sudah Terlambat
- Pilgub Jabar 2018, Ridwan Kamil- Uu Miliki Dana Kampanye Terbanyak
- Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp 800 Miliar Untuk Normalisasi Sungai
- Presiden Jokowi Meminta Daftar Barang Impor Terlarang Agar Terus Dikurangi
- Pesan Panglima TNI ke Satgas Kesehatan : Bantu Saudara Kita di Papua
- Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Akan Verifikasi Faktual Parpol Serentak
- Fahri Hamzah Nilai Rakyat Perlu Menentang Jokowi Yang Mirip Orba
- Mensos Khofifah Indar Parawansa Harap OK OCE Bisa Cepat Sejahterakan Warga
- Pengurus PKPI di Daerah Diminta Bersiap Untuk Verifikasi Faktual
- Agung Laksono Dorong Airlangga Hartarto Rombak Total Pengurus Partai Golkar
- PPP Ajak Kader Kembali Gabung
- Ini Alasan Presiden Jokowi Ajukan Marsekal Hadi Jadi Calon Panglima TNI
- Dukungan Munas Luar Biasa Partai Golkar Agar Diselenggarakan Pada Bulan Desember 2017 Semakin Menguat