logo seputarnusantara.com

Balas Serangan Mahfud MD, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan : Sing Waras Ngalah!

31 - May - 2018 | 19:33 | kategori:Politik
Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD turut menyerang anggota DPR terkait polemik gaji. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menanggapi dingin pernyataan Mahfud itu.
“Sing (yang) waras ngalah. Artinya itu (pernyataan Mahfud) tidak dalam porsi sebenarnya. Kalau dikatakan anggota DPR Rp 1 M masuk kantong masing-masing anggota DPR, itu ngawur. Karena semuanya (anggaran) soal anggota DPR sudah diatur dalam persetujuan Menkeu,” ungkap Taufik menanggapi pernyataan Mahfud, Kamis (31/5/2018).
Dalam pernyataannya, Mahfud menyinggung soal dana aspirasi setiap anggota DPR yang diberikan pemerintah. Taufik membantah dana aspirasi digunakan untuk pribadi.
Baca juga: Mahfud: Anggota DPR Dapat Rp 1 Miliar, Kenapa Nggak Diributkan?
“Soal dana aspirasi saat masa reses, setiap reses anggota DPR memang dapat sarana untuk komunikasi ke masyarakat. Tapi itu dipertanggungjawabkan. Dana reses tergantung geografis daerah pemilihannya, diatur secara proporsional. Itu diatur oleh peraturan Menkeu, untuk aspirasi dan satunya untuk akomodasi-transportasi,” paparnya.
“Misal dapil Bandung dengan Maluku/Papua lain. Tak ada Rp 1 M gelondongan masuk kantong, itu ngawur. Rp 1 M dari mana? dari Hongkong,” lanjut Taufik.
Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu menyebut sebelumnya memang ada rencana soal anggaran untuk usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) yang bisa diajukan masing-masing anggota DPR. Besarannya adalah Rp 20. Namun Taufik memastikan rencana itu tidak berjalan karena ditolak pemerintah.
“Yang Rp 20 M per orang itu dalam bentuk program, walau di paripurna sudah setuju tapi pemerintah nggak setuju, jadi tidak jadi itu dilaksanakan,” tutur Waketum PAN itu.
Baca juga: Fadli Zon Tepis Ada Dana Rp 1 M DPR yang Diungkit Mahfud MD
Taufik tak mau menanggapi lebih lanjut soal ’serangan’ Mahfud ke anggota DPR. Namun dia menepis tudingan eks Ketua MK itu.
“Biar masyarakat yang menilai,” kata Taufik.
Mahfud MD sebelumnya meluruskan informasi soal hak-hak keuangan anggota BPIP termasuk sang pimpinan, Megawati Soekarnoputri. Saat memberi pernyataan itu, dia juga menyinggung soal besarnya penghasilan pejabat negara lainnya.
“Coba DPR berapa itu gajinya. Saya pernah anggota DPR tahun 2004 saja saya kalau di luar gaji pokok itu sudah membawa pulang rata-rata Rp 150 juta tahun 2004. Ini udah 14 tahun berarti di sana udah lebih dari Rp 200 juta udah pasti DPR ya,” ucap Mahfud dalam jumpa pers di Kantor BPIP di Komplek Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (31/5).
“Malah sekarang DPR itu sudah tambah lagi satu komponen uang serap aspirasi masing-masing anggota DPR Rp 1 miliar, kenapa tidak itu yang diributin,” sambungnya.
Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD turut menyerang anggota DPR terkait polemik gaji.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menanggapi dingin pernyataan Mahfud itu.

“Sing (yang) waras ngalah. Artinya itu (pernyataan Mahfud) tidak dalam porsi sebenarnya. Kalau dikatakan anggota DPR Rp 1 M masuk kantong masing-masing anggota DPR, itu ngawur. Karena semuanya (anggaran) soal anggota DPR sudah diatur dalam persetujuan Menkeu,” ungkap Taufik menanggapi pernyataan Mahfud, Kamis (31/5/2018).

Dalam pernyataannya, Mahfud menyinggung soal dana aspirasi setiap anggota DPR yang diberikan pemerintah. Taufik membantah dana aspirasi digunakan untuk pribadi.

“Soal dana aspirasi saat masa reses, setiap reses anggota DPR memang dapat sarana untuk komunikasi ke masyarakat. Tapi itu dipertanggungjawabkan. Dana reses tergantung geografis daerah pemilihannya, diatur secara proporsional. Itu diatur oleh peraturan Menkeu, untuk aspirasi dan satunya untuk akomodasi-transportasi,” paparnya.

“Misal dapil Bandung dengan Maluku/  Papua lain. Tak ada Rp 1 M gelondongan masuk kantong, itu ngawur. Rp 1 M dari mana? dari Hongkong,” lanjut Taufik.

Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu menyebut sebelumnya memang ada rencana soal anggaran untuk usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) yang bisa diajukan masing-masing anggota DPR. Besarannya adalah Rp 20 M. Namun Taufik memastikan rencana itu tidak berjalan karena ditolak pemerintah.

“Yang Rp 20 M per orang itu dalam bentuk program, walau di paripurna sudah setuju tapi pemerintah nggak setuju, jadi tidak jadi itu dilaksanakan,” tutur Waketum PAN itu.

Taufik tak mau menanggapi lebih lanjut soal ’serangan’ Mahfud ke anggota DPR. Namun dia menepis tudingan eks Ketua MK itu.

“Biar masyarakat yang menilai,” kata Taufik.

Mahfud MD sebelumnya meluruskan informasi soal hak-hak keuangan anggota BPIP termasuk sang pimpinan, Megawati Soekarnoputri. Saat memberi pernyataan itu, dia juga menyinggung soal besarnya penghasilan pejabat negara lainnya.

“Coba DPR berapa itu gajinya. Saya pernah anggota DPR tahun 2004 saja, saya kalau di luar gaji pokok itu sudah membawa pulang rata-rata Rp 150 juta tahun 2004. Ini udah 14 tahun berarti di sana udah lebih dari Rp 200 juta udah pasti DPR ya,” ucap Mahfud dalam jumpa pers di Kantor BPIP di Komplek Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (31/5).

“Malah sekarang DPR itu sudah tambah lagi satu komponen uang serap aspirasi masing-masing anggota DPR Rp 1 miliar, kenapa tidak itu yang diributin,” sambungnya. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Politik | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.