logo seputarnusantara.com

PAN Soal e-KTP Tercecer : Itu Bagian dari Kecerobohan Pemerintah

10 - Dec - 2018 | 08:32 | kategori:Hukum

Jakarta. Seputar Nusantara. PAN meminta pemerintah untuk serius mengusut tuntas persoalan tercecernya e-KTP.

Sebab, kasus ini menjadi sorotan banyak pihak jelang Pemilu 2019.

“Tercecernya e-KTP ini dinilai menjadi sorotan terutama menjelang pemilu. Apalagi, partai-partai politik belakangan menuntut adanya koreksi terhadap DPT yang dikeluarkan KPU. Faktanya, setelah diverifikasi ulang, memang ditemukan adanya ketidaksesuaian data dengan DPT yang ada,” ujar Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Senin (10/12/2018).

Saleh mengatakan, tak hanya rawan disalahgunakan untuk kepentingan Pemilu, tercecernya e-KTP juga berpotensi disalahgunakan dalam berbagai aspek. Mengingat banyak proses administrasi yang membutuhkan KTP.

“Sangat tidak wajar jika temuan seperti ini dianggap sepele. Di Indonesia, mau mengurus apa saja selalu dipersyaratkan KTP. Misalnya, urusan perbankan, sekolah, kuliah, melamar pekerjaan, mau naik haji, menikah, mengurus paspor, dan masih banyak lagi hal lain yang mempersyaratkan KTP,” katanya.

Saleh menilai tercecernya e-KTP ini bukti bahwa data kependudukan Kemendagri carut-marut. Hal itu juga bukti kecerobohan pemerintah dalam menangani e-KTP.

“Jika e-KTP banyak yang tercecer, diyakini data kependudukannya pun carut-marut. Terlepas dari apakah e-KTP itu sudah kedaluwarsa atau tidak, yang jelas keterceceran itu sendiri merupakan bagian dari kecerobohan (pemerintah). Mesti ada cara yang baik untuk mengamankannya agar tidak tercecer seperti yang terjadi belakangan ini,” tutur Saleh.

Saleh pun meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendagri untuk secara serius mengusut tuntas persoalan ini. Apalagi, penemuan e-KTP yang tercecer di Duren Sawit, Jakarta Timur, bukanlah yang pertama kalinya.

“Kementerian dalam negeri jangan menganggap tidak ada masalah. Ini adalah temuan yang kesekian kalinya. Pengusutan dan penyelesaian masalah e-KTP ini diyakini akan menguntungkan semua pihak. Dalam melaksanakan program pembangunan, pemerintah tentu membutuhkan data riel dan konkrit seluruh masyarakat. Dari situlah target dan sasaran pembangunan bisa dirumuskan secara baik, adil, dan bertanggung jawab,” katanya.

Sebelumnya, Polsek Duren Sawit mengamankan sejumlah e-KTP yang tercecer di dekat persawahan. Ada 1.706 e-KTP yang ditemukan, namun kebanyakan e-KTP itu sudah tidak berlaku lagi atau expired.

Atas penemuan itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh kemudian mengeluarkan arahan khusus untuk kepala disdukcapil se-Indonesia. Dalam keterangan yang diterima dari Zudan, Minggu (9/12), alasan arahan itu dikeluarkan salah satunya terkait kasus tercecernya e-KTP di Jakarta Timur.

“Rekan-rekan kadisdukcapil se-Indonesia yang dirahmati Allah SWT, mencermati beberapa kejadian yang menimpa dukcapil seperti OTT pungli, pemalsuan KTP elektronik di Pasar Pramuka, calo KTP elektronik, penjualan blangko di toko online, KTP elektronik dibuang di Pondok Kopi, Jakarta, tolong semua segera untuk mengkonsolidasikan diri,” jelas Zudan. (dtc/Ath)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Tulisan dengan Kategori Hukum