logo seputarnusantara.com

Komisi II DPR RI Mengusulkan Agar Debat Selanjutnya Tidak Perlu Melibatkan Tim Sukses Calon Presiden

8 - Jan - 2019 | 16:20 | kategori:Tokoh

Jakarta. Seputar Nusantara. Debat Capres belum dimulai namun sudah muncul polemik terkait format yang akan dijalankan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera berpendapat di debat selanjutnya, KPU merumuskan format debat tanpa melibatkan timses paslon.

Menurut Mardani, KPU punya wewenang untuk menentukan mekanisme dan prosedur debat yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU).

“KPU mau dengan PKPU saja dia sudah selesai. Karena dengan UU 7/2017 (tentang Pemilu) itu turunannya PKPU, itu mutlak jadi kewenangan mereka. Jadi pasangan 01 (dan) 02 mestinya nurut saja, gitu,” kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Mardani meminta kubu Jokowi- Amin dan Prabowo- Sandi untuk menjalani keputusan format debat yang sudah dibuat.

“Semua harus punya gentlemen attitude apa yang sudah katakan itu yang kita kerjakan,” ujar Mardani.

Politikus PKS ini menyarankan untuk dibuat suatu kesimpulan atau notulan rapat yang ditandatangani bersama. Hal ini dilakukan untuk mencegah polemik dan juga sebagai dasar komitmen bersama untuk mengerjakan hal yang telah diputuskan.
“Untuk itu agar tidak ada polemik, ke depannya KPU dengan walaupun sering kali pertemuannya (antartimses) santai, di ujung akhirnya harus ada kesimpulan. Kalau kami di Komisi II kan setelah RDP itu ada kesimpulan, notulen. Dan itu ditandatangani bersama yang dijadikan rujukan,” ujar Mardani.

Debat pertama akan digelar pada Kamis (17/1/2019) nanti. KPUmemutuskan dalam debat tersebut akan ada enam segmen. Segmen itu terdiri dari penyampaian visi-misi di segmen awal, empat segmen untuk debat, dan closing statement di segmen akhir.
Terkait polemik yang terjadi, KPU sempat keberatan karena seolah pemberian kisi-kisi alias bocoran pertanyaan debat dikeluarkan atas kemauan pihak KPU semata. KPU menyatakan timses capres-cawapres mesti bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil dalam rapat.

“Itu jadi tanggung jawab mereka untuk mensosialisasikan itu, jangan membebankan itu semua ke KPU. Biar KPU yang dipukuli banyak orang, kita nggak bertanggung jawab, nggak bisa gitu dong,” kata komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

“Jangan pas rapat senyam-senyum nggak protes, nggak apa, tapi di luar teriak-teriak, menurut saya itu tidak bertanggung jawab,” imbuh dia. (dtc/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Tokoh | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.