logo seputarnusantara.com

Ada Apa Mahkamah Agung Paksakan PK Sampai 3 Kali di Kasus Yang Sama?

Ada Apa Mahkamah Agung Paksakan PK Sampai 3 Kali di Kasus Yang Sama?

(kiri ke kanan) Danny Siagian, Manahan Sihombing, Mangalaban Silaban, dan Sugiono, saat Konferensi Pers

4 - Feb - 2019 | 15:52 | kategori:Headline
Jakarta, seputarnusantara.com
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) menurut pasal 66 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 untuk kasus yang sama, hanya diperbolehkan diajukan satu kali.
Tapi kenapa dalam kasus tanah Grant Sultan Deli, Medan milik ahli waris Datuk Muhamad Cheer (Dt. M. Cheer) di Mahkamah Agung (MA) bisa hingga 3 (tiga) kali?
“Kok bisa PK sampai 3 (tiga) kali untuk kasus yang sama di Mahkamah Agung? Padahal  UU No. 14 Tahun 1985 66 ayat 1 menyebutkan, permohonan Peninjauan Kembali diajukan hanya satu kali. Ini sangat janggal,” ujar Manahan Sihombing, Sabtu (19/01/2018) dalam konperensi pers di Hotel Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Manahan Sihombing, SH., MH sebagai tim Kuasa Hukum Ahli Waris, bersama Sugiono dan Mangalaban Silaban, SH., MH mempertanyakan ada apa dibalik PK 3 (tiga) kali itu. Sebab, sangat janggal dan tidak sesuai aturan.
Dijelaskan Manahan, apa yang terjadi dalam perkara tata usaha Negara (TUN) antara para ahliwaris Dt. M. Cheer melawan Badan Pertanahan Nasional, dan kawan-kawan, adalah Hakim tidak lagi memiliki naluri hukum dan keadilan, sehingga melahirkan putusan-putusan    yang ‘tak masuk akal’ atau absurd.
“Bagaimana mantan ketua MA Sarwata, SH. telah mengadili perkara No. 27 PK/TUN/1997 yang objeknya terkait langsung dengan dirinya, yaitu Keputusan Dirjen. Agraria No. 78/HP/DA/87 yang diterbitkan oleh Sarwata, SH. saat menjabat sebagai Dirjen Agraria?,” ungkapnya.
Menurutnya, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan : “Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung”.
“Konsekwensi atas pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Ketua MA R.I Sarwata, SH (1996-2000) tersebut, Mahkamah Agung tidak berdaya menghadang keberatan kuasa hukum ahliwaris Dt. M. Cheer tentang pembatalan atau menyatakan Putusan No. 27 PK/TUN/1997 tidak mempunyai kekuatan hukum,” bebernya.
Dilanjutkan Manahan, berikutnya, Majelis Hakim PK (kedua) dengan No. 02 PK/TUN/1998 menimbang dan memutus bahwa Pelanggaran Hukum Acara Oleh Ketua MA Sarwata, SH, tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO), dengan alasan/pertimbangan bahwa pasal 66 (1) UU.No.14 Th.1985 hanya mengijinkan permohonan PK satu kali.
Menurutnya, pertimbangan dan putusan hukum seperti ini sangat tidak layak dilakukan oleh hakim agung demi menegakkan kebenaran dan keadilan.
“Sebab, apabila majelis PK ini takluk di bawah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH., maka mereka tidak lebih dari ‘penjahat’ yang membiarkan penjahat lain melakukan kejahatan depan mata,” tandasnya.
Selanjutnya, Majelis Hakim PK (ketiga) No. 27 PK/TUN/1996 tanggal 18-9-2002 yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung (Bagir Manan), memberikan putusan yang pertimbangan dan amar putusannya sama atau identik dengan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 (pertama) tanggal 26-06-1997, hanya beda majelis Hakim dan Panitera saja.
“Majelis PK dalam Putusan No. 27 PK/TUN/1996 ketiga tanggal 18-9-2002 tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan latar belakang pelanggaran ketentuan Pasal 42 UU No. 14 Tahun 1985 yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH,” terangnya.
Melalui putusan ketiga ini, terbukti kembali bahwa hakim PK ketiga takluk di bawah pelanggaran ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH.
“Dengan kata lain, hakim majelis PK ketiga ini, tidak lebih dari ‘penjahat’ yang membiarkan kejahatan Ketua MA Sarwata, SH, yang begitu jelas di depan mata (One tends to blink at the fault of someone’s friend),” paparnya.
Hakim majelis PK ketiga ini, sengaja mengenyampingkan fakta atau bukti bahwa tanah yang diduduki oleh PT. TMI berdasarkan SK Dirjen Agraria Sarwata, SH, yakni Hak Pakai No. 194/Polonia an. Yasau, dengan HGB No. 1/1990 an. PT.TMI adalah eks tanah Adat (Grant Sultan No. 1 Tahun 1935).
“Hakim majelis PK ketiga ini, tidak mempertimbangkan bukti bahwa tanah Negara (Blad C4, 5, dan 6) yang diduduki PT. Taman Malibu Indah (PT. TMI) berdasarkan SK Dirjen Agraria Sarwata, SH, dengan Hak Pakai No. 194/Polonia atas nama Yasau, HGB No. 1/1990 atas nama PT.TMI tidak berada di atas tanah yang diduduki oleh PT. TMI,” tambahnya.
Menurutnya, bukti pengakuan kesalahan lokasi tanah tersebut di atas dinyatakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan melalui Surat  No. 600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 yang menyatakan :  (a). Blad C 4 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Anggrung dan Kelurahan Jati; (b). Blad C 5 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Jati dan Kelurahan Polonia; (c). Blad C 6 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Hamdan dan di Jalan  Juanda, Kelurahan Sukadamai; dan (d). Lokasi Perumahan Taman Malibu Indah ternyata tidak terdapat pada Blad C 4, C 5 dan C 6.
Dengan demikian, terbukti bahwa mengapa perkara PK TUN antara ahliwaris Dt. M. Cheer melawan BPN, dkk. harus dilakukan sampai tiga kali, adalah akibat dari :
Pelanggaran ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH. dalam PK kesatu.
Majelis Hakim PK kedua dan Majelis Hakim PK ketiga, sengaja melindungi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH.
Majelis Hakim PK ketiga, sengaja melindungi kejahatan BPN yang merubah status tanah Adat (Grant Sultan No. 1 Tahun 1935) menjadi tanah Negara (Blad C 4, 5, dan 6).
Majelis Hakim PK ketiga, sengaja melindungi kejahatan PT. TMI yang telah menduduki tanah yang bukan haknya.
Untuk itu, lanjutnya, tidak ada alasan Mahkamah Agung untuk tidak menyelesaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sarwata, SH, melalui proses peradilan yang benar dan adil.
“Sebab, selama MA tidak memperbaiki pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ketua MA tersebut, maka selama itu pula para ahliwaris Dt. M. Cheer berhak mengajukan PK keempat dan seterusnya, hingga kebenaran dan keadilan dalam perkara antara ahliwaris ditegakkan,” tandasnya lagi.
Diketahui, sengketa berawal dari adanya tanah ahli waris Dt. M.Cheer seluas 35 hektar, yang terletak di Jl.Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, diminta pihak Angkatan Udara Medan untuk digunakan sebagai perluasan pangkalan udara.
Dengan alasan perluasan Pangkalan Udara TNI-AU Polonia Medan itu, melalui Surat Keputusan No.1/HPL/DA/70 tanggal 3 Februari 1970, Dirjen Agraria mengabulkan permohonan Panglima Komando Wilayah Udara (Pangkowilu) I Medan, tentang pemberian tanah hak pengelolaan (HPL) seluas 1. 379. 659, 50 m2 di atas tanah yang terletak di Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan.
Ternyata, permintaan tanah oleh Pangkowilu I Medan dengan alasan ‘perluasan Pangkalan Udara Polonia Medan’ iyu, hanyalah kebohongan semata.
“Sebab sebagian dari tanah HPL tersebut, yang dalam hal ini tanah Adat/Grant Sultan No.1/1935 an. Datuk Muhamad Cheer seluas 219.506 m2 itu, diberikan kepada PT. Surya Dirgantara berdasarkan Skep. Pangkowilu I Medan No.019/B/VI/74 tanggal 1 Juni 1974,” tambahnya.
Akibat pengalihan tanah hak pengelolaan tersebut, Dirjen Agraria melalui Surat Keputusan No.150/DJA/82 tanggal 8 September 1982 membatalkan tanah hak pengelolaan (HPL) Pangkowilu I Medan, dengan ketentuan antara lain, mempersilahkan Pangkowilu I Medan untuk mengajukan permohonan Hak Pakai, dengan syarat: (1). Tanah yang diberikan harus bebas dari adanya hak-hak pihak ketiga yang ada di atasnya; dan (2). Bagian tanah yang terdapat hak-hak pihak ketiga dan secara objektif tidak diperlukan sebagai wilayah pangkalan Angkatan Udara, akan dikeluarkan dari pemberian Hak Pakai.
Namun anehnya, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah YASAU menjual tanah tersebut kepada developer PT. Taman Malibu Indah seharga Rp. 5.628.000.000,-, dan selanjutnya terbit Hak Guna Bangunan No, 1/1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah.
“Untuk perbuatan jual beli diatas eks tanah adat tersebut, mempertegas apa sesungguhnya menjadi latar belakang dari pengambilan tanah masyarakat, dengan alasan perluasan Pangkalan Udara Polonia Medan, bukan untuk kepentingan Negara. Tetapi untuk menguntungkan oknum-oknum tertentu TNI-AU Pangkalan Udara Polonia Medan,” pungkasnya.
Dalam konperensi pers yang dipandu Danny PH Siagian, SE., MM itu, Mangalaban Silaban juga memberi penjelasan dari sisi dan prosedur hukum acara dan hukum administrasi, yang berkaitan kasus Grant Sultan. AZIZ/DANS

Jakarta. Seputar Nusantara. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) menurut pasal 66 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 untuk kasus yang sama, hanya diperbolehkan diajukan satu kali.

Tapi kenapa dalam kasus tanah Grant Sultan Deli, Medan milik ahli waris Datuk Muhamad Cheer (Dt. M. Cheer) di Mahkamah Agung (MA) bisa hingga 3 (tiga) kali?

“Kok bisa PK sampai 3 (tiga) kali untuk kasus yang sama di Mahkamah Agung? Padahal  UU No. 14 Tahun 1985 66 ayat 1 menyebutkan, permohonan Peninjauan Kembali diajukan hanya satu kali. Ini sangat janggal,” ujar Manahan Sihombing, Sabtu (19/01/2018) dalam konperensi pers di Hotel Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Manahan Sihombing, SH., MH,. sebagai tim Kuasa Hukum Ahli Waris, bersama Sugiono dan Mangalaban Silaban, SH., MH., mempertanyakan ada apa dibalik PK 3 (tiga) kali itu. Sebab, sangat janggal dan tidak sesuai aturan.

Dijelaskan Manahan, apa yang terjadi dalam perkara tata usaha Negara (TUN) antara para ahliwaris Dt. M. Cheer melawan Badan Pertanahan Nasional, dan kawan-kawan, adalah Hakim tidak lagi memiliki naluri hukum dan keadilan, sehingga melahirkan putusan-putusan yang ‘tak masuk akal’ atau absurd.

“Bagaimana mantan Ketua MA Sarwata, SH. telah mengadili perkara No. 27 PK/TUN/1997 yang objeknya terkait langsung dengan dirinya, yaitu Keputusan Dirjen. Agraria No. 78/HP/DA/87 yang diterbitkan oleh Sarwata, SH. saat menjabat sebagai Dirjen Agraria?,” ungkapnya.

Menurutnya, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan : “Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung”.

“Konsekwensi atas pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Ketua MA R.I Sarwata, SH (1996-2000) tersebut, Mahkamah Agung tidak berdaya menghadang keberatan kuasa hukum ahliwaris Dt. M. Cheer tentang pembatalan atau menyatakan Putusan No. 27 PK/TUN/1997 tidak mempunyai kekuatan hukum,” bebernya.

Dilanjutkan Manahan, berikutnya, Majelis Hakim PK (kedua) dengan No. 02 PK/TUN/1998 menimbang dan memutus bahwa Pelanggaran Hukum Acara Oleh Ketua MA Sarwata, SH, tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO), dengan alasan/pertimbangan bahwa pasal 66 (1) UU.No.14 Th.1985 hanya mengijinkan permohonan PK satu kali.

Menurutnya, pertimbangan dan putusan hukum seperti ini sangat tidak layak dilakukan oleh hakim agung demi menegakkan kebenaran dan keadilan.

“Sebab, apabila majelis PK ini takluk di bawah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH., maka mereka tidak lebih dari ‘penjahat’ yang membiarkan penjahat lain melakukan kejahatan depan mata,” tandasnya.

Selanjutnya, Majelis Hakim PK (ketiga) No. 27 PK/TUN/1996 tanggal 18-9-2002 yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung (Bagir Manan), memberikan putusan yang pertimbangan dan amar putusannya sama atau identik dengan Putusan No. 27 PK/TUN/1996 (pertama) tanggal 26-06-1997, hanya beda majelis Hakim dan Panitera saja.

“Majelis PK dalam Putusan No. 27 PK/TUN/1996 ketiga tanggal 18-9-2002 tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan latar belakang pelanggaran ketentuan Pasal 42 UU No. 14 Tahun 1985 yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH,” terangnya.

Melalui putusan ketiga ini, terbukti kembali bahwa hakim PK ketiga takluk di bawah pelanggaran ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH.

“Dengan kata lain, hakim majelis PK ketiga ini, tidak lebih dari ‘penjahat’ yang membiarkan kejahatan Ketua MA Sarwata, SH, yang begitu jelas di depan mata (One tends to blink at the fault of someone’s friend),” paparnya.

Hakim majelis PK ketiga ini, sengaja mengenyampingkan fakta atau bukti bahwa tanah yang diduduki oleh PT. TMI berdasarkan SK Dirjen Agraria Sarwata, SH, yakni Hak Pakai No. 194/Polonia an. Yasau, dengan HGB No. 1/1990 an. PT.TMI adalah eks tanah Adat (Grant Sultan No. 1 Tahun 1935).

“Hakim majelis PK ketiga ini, tidak mempertimbangkan bukti bahwa tanah Negara (Blad C4, 5, dan 6) yang diduduki PT. Taman Malibu Indah (PT. TMI) berdasarkan SK Dirjen Agraria Sarwata, SH, dengan Hak Pakai No. 194/Polonia atas nama Yasau, HGB No. 1/1990 atas nama PT.TMI tidak berada di atas tanah yang diduduki oleh PT. TMI,” tambahnya.

Menurutnya, bukti pengakuan kesalahan lokasi tanah tersebut di atas dinyatakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan melalui Surat  No. 600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 yang menyatakan :  (a). Blad C 4 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Anggrung dan Kelurahan Jati; (b). Blad C 5 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Jati dan Kelurahan Polonia; (c). Blad C 6 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Hamdan dan di Jalan  Juanda, Kelurahan Sukadamai; dan (d). Lokasi Perumahan Taman Malibu Indah ternyata tidak terdapat pada Blad C 4, C 5 dan C 6.

Dengan demikian, terbukti bahwa mengapa perkara PK TUN antara ahliwaris Dt. M. Cheer melawan BPN, dkk. harus dilakukan sampai tiga kali, adalah akibat dari :

Pelanggaran ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH. dalam PK kesatu.

Majelis Hakim PK kedua dan Majelis Hakim PK ketiga, sengaja melindungi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH.

Majelis Hakim PK ketiga, sengaja melindungi kejahatan BPN yang merubah status tanah Adat (Grant Sultan No. 1 Tahun 1935) menjadi tanah Negara (Blad C 4, 5, dan 6).

Majelis Hakim PK ketiga, sengaja melindungi kejahatan PT. TMI yang telah menduduki tanah yang bukan haknya.

Untuk itu, lanjutnya, tidak ada alasan Mahkamah Agung untuk tidak menyelesaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sarwata, SH, melalui proses peradilan yang benar dan adil.

“Sebab, selama MA tidak memperbaiki pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ketua MA tersebut, maka selama itu pula para ahliwaris Dt. M. Cheer berhak mengajukan PK keempat dan seterusnya, hingga kebenaran dan keadilan dalam perkara antara ahliwaris ditegakkan,” tandasnya lagi.

Diketahui, sengketa berawal dari adanya tanah ahli waris Dt. M.Cheer seluas 35 hektar, yang terletak di Jl.Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, diminta pihak Angkatan Udara Medan untuk digunakan sebagai perluasan pangkalan udara.

Dengan alasan perluasan Pangkalan Udara TNI-AU Polonia Medan itu, melalui Surat Keputusan No.1/HPL/DA/70 tanggal 3 Februari 1970, Dirjen Agraria mengabulkan permohonan Panglima Komando Wilayah Udara (Pangkowilu) I Medan, tentang pemberian tanah hak pengelolaan (HPL) seluas 1. 379. 659, 50 m2 di atas tanah yang terletak di Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan.

Ternyata, permintaan tanah oleh Pangkowilu I Medan dengan alasan ‘perluasan Pangkalan Udara Polonia Medan’ iyu, hanyalah kebohongan semata.

“Sebab sebagian dari tanah HPL tersebut, yang dalam hal ini tanah Adat/Grant Sultan No.1/1935 an. Datuk Muhamad Cheer seluas 219.506 m2 itu, diberikan kepada PT. Surya Dirgantara berdasarkan Skep. Pangkowilu I Medan No.019/B/VI/74 tanggal 1 Juni 1974,” tambahnya.

Akibat pengalihan tanah hak pengelolaan tersebut, Dirjen Agraria melalui Surat Keputusan No.150/DJA/82 tanggal 8 September 1982 membatalkan tanah hak pengelolaan (HPL) Pangkowilu I Medan, dengan ketentuan antara lain, mempersilahkan Pangkowilu I Medan untuk mengajukan permohonan Hak Pakai, dengan syarat: (1). Tanah yang diberikan harus bebas dari adanya hak-hak pihak ketiga yang ada di atasnya; dan (2). Bagian tanah yang terdapat hak-hak pihak ketiga dan secara objektif tidak diperlukan sebagai wilayah pangkalan Angkatan Udara, akan dikeluarkan dari pemberian Hak Pakai.

Namun anehnya, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah YASAU menjual tanah tersebut kepada developer PT. Taman Malibu Indah seharga Rp. 5.628.000.000,-, dan selanjutnya terbit Hak Guna Bangunan No, 1/1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah.

“Untuk perbuatan jual beli diatas eks tanah adat tersebut, mempertegas apa sesungguhnya menjadi latar belakang dari pengambilan tanah masyarakat, dengan alasan perluasan Pangkalan Udara Polonia Medan, bukan untuk kepentingan Negara. Tetapi untuk menguntungkan oknum-oknum tertentu TNI-AU Pangkalan Udara Polonia Medan,” pungkasnya.

Dalam konperensi pers yang dipandu Danny PH Siagian, SE., MM., itu, Mangalaban Silaban juga memberi penjelasan dari sisi dan prosedur hukum acara dan hukum administrasi, yang berkaitan kasus Grant Sultan. (Aziz/ Dans)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Tulisan dengan Kategori Headline