DPR RI Meminta Agar RUU Pertanahan Tidak Tergesa-gesa Disahkan
Viva Yoga Mauladi (paling kiri), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dan Henry Yosodiningrat (paling kanan), Anggota Panja (Panitia Kerja) RUU Pertanahan
Jakarta. Seputar Nusantara. Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Henry Yosodiningrat (Fraksi PDI Perjuangan) meminta agar RUU Pertanahan ditunda untuk disahkan menjadi Undang- Undang.
Sebab, kata Henry, masih banyak poin- poin penting yang harus dibahas secara komprehensif.
” Saya akan sangat menyayangkan kalau itu didesak atau tergesa-gesa harus sudah diundangkan. Karena kebetulan saya Anggota Panja RUU Pertanahan, juga anggota tim sinkronisasi, tim harmonisasi dan tim perumus,” kata Hendri dalam diskusi ‘RUU Pertanahan: Menyejahterakan atau Sengsarakan Rakyat?’, di Gedung DPR RI- Senayan, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019.
Henry mengatakan, dalam beberapa kali konsinyasi dengan Kementerian ATR/BPN, Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan hampir 1.000 poin.
Beberapa di antaranya terkait Hak Pengelolaan (HPL) seperti di kawasan sekitar Senayan, misalnya Hotel Century, Hotel Mulia, Senayan City, dan Plaza Senayan yang HPL atas nama badan pengelola GBK.
“Kami rapat dengan Kementerian Sekretariat Negara karena GBK dan Kemayoran berada di bawah Setneg, pertanyaan sederhana adalah sampai kapan kontrak dengan PT yang mengelola hotel tersebut dan berapa nilainya,” ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.
Selain itu, kata Henry, dirinya juga menyoroti soal usulan HPL dijadikan hak atas tanggungan. Menuru dia, usul tersebut jika diakomodasi akan sangat berbahaya.
Henry menilai, dengan alasan apapun, HPL tidak boleh dibebani dengan hak atas tanggungan. Mengingat, arah kebijakan yang diinginkan DPR adalah keberpihakan kepada rakyat.
“Memang banyak sekali instansi yang harus dilibatkan, tidak cukup hanya kementerian ATR/BPN saja. Seperti tadi saya dengar, Kementerian Pertanian, Kementerian PU kaitannya dengan jalan dan infrastruktur,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi (Fraksi PAN).
Menurut Viva, RUU Pertanahan tak perlu dipaksakan untuk segera disahkan di periode 2014- 2019 ini.
Apalagi, kata Viva, RUU Pertanahan ini melibatkan banyak stakeholder seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PUPR, ESDM.
Dia pun meminta agar pengesahan RUU ini tidak menimbulkan kecurigaan dari publik.
“Saya baca ternyata dari pihak asosiasi pengusaha kayu, KADIN dan beberapa stakeholder yang terlibat di dalamnya misalkan asosiasi politik, dekan belum diundang secara resmi di Panja,” ujar Viva.
“Jadi menurut saya, kita tidak perlu memaksakan RUU Pertanahan ini akan selesai dalam periode ini, karena bayangkan, di dalam pemerintah sendiri pun terjadi konflik antara Menteri ATR/ BPN dengan Menteri ESDM ditambah Menteri LHK, Menteri KKP,” imbuh Viva Yoga. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru