DR. Pieter Zulkifli Simabuea, SH.,MH. : Kapolri dan Wakapolri Harus Mampu Percepat Reformasi Kultural Polri
DR. Pieter Zulkifli Simabuea, SH.,MH, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat
Jakarta. Seputar Nusantara. Sudah saatnya pergantian Wakapolri memberikan gambaran bahwa Polri berbenah, profesional dan objektif dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Polri harus mampu memenuhi harapan rakyat dengan bersikap tegas, adil dan tidak berpihak pada kepentingan elit.
Hal tersebut disampaikan oleh DR. Pieter Zulkifli Simabuea, SH.,MH, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Pieter, dengan diangkatnya Nanan Soekarna sebagai Wakapolri yang baru seharusnya bisa mempercepat reformasi kultural di tubuh Polri. ” Saya berharap Kombinasi antara Kapolri Pak Timur Pradopo dan Wakapolri Pak Nanan Soekarna akan mampu membangun citra dan integritas Polri yang selama ini diragukan oleh publik,” ungkap Pieter Zulkifli kepada seputarnusantara.com di Gedung DPR- Jakarta.
” Saya berharap pada masa yang akan datang, semua pihak melihat kinerja Polri atas landasan konstitusi, bukan atas kepentingan elit. Sehingga kinerja Polri akan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Pieter Zulkifli memaparkan bahwa reformasi kultural Polri sangat dekat dengan tanggung- jawab moral terhadap wibawa dan integritas lembaga. Kinerja Polri dapat baik sepanjang pimpinan Polri mampu memberikan tugas dan jabatan kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya.
” Saya berharap pimpinan Polri bisa memberikan jabatan sesuai dengan basic kompetensinya. Harapan saya ke depan tradisi kelompok A, kelompok B dst…ditubuh Polri dihilangkan. Jangan sampai orang yang bermasalah, tetapi mampu memberikan sesuatu kepada pimpinan kemudian dikasih jabatan, ini yang tidak benar,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai masalah perjudian yang kembali marak di Indonesia, menurut Pieter Zulkifli bahwa kita punya KUHAP yang jelas- jelas mengatur masalah perjudian. Sekarang tergantung niat dan keseriusan dari Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Kita punya UU yang lengkap kenapa tidak implementatif. Sehebat apapun produk UU yang dibuat oleh DPR, tetapi kalau aparat penegak hukum tidak serius, maka tidak akan ada gunanya.
” Jadi menurut saya, tergantung kepada pimpinan Polri, bagaimana tanggung- jawab moral dan sosial dapat dibuktikan di masyarakat. Banyak orang hebat di Indonesia tetapi tidak mampu merubah citra lembaga penegak hukum di Indonesia, maka tergantung mereka ( aparat penegak hukum, red) serius apa tidak dalam menjalankan tugas. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah