logo seputarnusantara.com

Kriminalisasi Akses Sumberdaya Alam

Kriminalisasi Akses Sumberdaya Alam

Susianah Affandy, Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB (Institut Pertanian Bogor)

31 - Jul - 2011 | 01:08 | kategori:Opini

Oleh : Susianah Affandy
Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB

Lagi, seorang petani kecil dikriminalkan karena telah mengumpulkan batu dari sawahnya sendiri lalu menjualnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Adalah Samuri Bin Darimin (35) warga Trenggalek Jawa Timur yang terpaksa menemui pimpinan DPR-RI di Jakarta (28/7) dengan harapan mendapat suaka keadilan setelah 18 hari lamanya menginap di Mahkamah Agung namun upanya kandas dengan pengusiran oleh petugas MA. Samuri yang kesehariannya dikenal dekat dengan masyarakat sebagai ustadz kampung (imam sholat di Mushollah) ini terjerat pasal 158 jo 67 No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Vonis 16 bulan penjara dan denda Rp. 500.000,- atas perbuatannya yang dianggap telah melakukan pertambangan ilegal.

Sebagai petani kecil Samuri tidak mengerti bahwa batu yang diambil di sawahnya tersebut mengandung tembaga sebesar 0,03 % . Kegiatannya mengumpulkan batu sebagai sandaran hidup itu sendiri dilakukan selama 34 hari dari tanggal 13 Mei 2010 sampai 16 Juni 2010 dengan menggunakan cangkul. Dari 5 ton batu yang terkumpul ia jual dengan harga Rp. 1.250.000 dengan dikurangi ongkos truck Rp. 200.000,- sehingga ia mengantongi hasil bersih sejumlah Rp. 1.050.000,-. Namun ketika ia terjerat tindak kriminal sejumlah uang Rp. 3.000.000,- ia keluarkan untuk oknum Polisi Polres setempat yang berjanji akan menyelesaikannya secara damai.

Kriminalisasi Petani
Samuri tidak sendirian. Kasus yang hampir mirip banyak menimpa para petani di Indonesia. Belum lama ini di Kediri Jawa Timur juga terjadi kriminalisasi kepada seorang petani bernama Kuntoro (45 tahun) karena telah menjual bibit jagung kepada masyarakat. Berbeda dengan Samuri, kasus Kuntoro ini mencuat ke ranah hukum setelah sebuah perusahaan yang mengklaim memiliki ijin tunggal sebagai produsen benih jagung di Kediri melaporkan ke polisi.

Dalam dua kasus antara Samuri dan Kuntoro menurut hemat penulis sangat nyata ada persoalan yang serius yang terjadi di “seputaran” akses sumberdaya alam. Samuri diancam penjara karena bertani di sawah miliknya sendiri. Seperti halnya orang yang tidak mencuri dituduh mencuri, dipaksapun sangat susah untuk mengakui perbuatannya. Begitupun dengan Samuri. Ia menolak tuduhan telah melakukan penambangan ilegal di sawahnya sendiri. Untuk menguatkan pendapatnya, Samuri membawa data-data berupa kesaksian dari Dinas Petambangan Kab. Trenggalek yang menerangkan bahwa daerahnya bukan wilayah pertambangan. Lalu?

Dalam kasus Kuntoro, perusahaan pelapor awalnya menuduh Kuntoro telah melakukan pemalsuan benih jagung yang diproduksi oleh salah satu perusahaan. Namun fakta logis sangat susah dibuktikan seorang petani yang tidak memiliki akses teknologi dan ilmu pengetahuan bisa melakukan pemalsuan. Akses teknologi yang telah dipatenkan sangatlah mustahil bisa dijangkau oleh petani miskin nun jauh dari Ibu Kota, demikian juga oleh kelompok kaya di pedesaan sekalipun. Tuduhan ini lemah dan secara hukum juga tidak berdasar. Karena sesuai pasal 10 UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul, Kuntoro terbebas dari tuduhan. Maka diajukanlah tuduhan baru yakni soal ijin pembibitan. Pertanyaan penulis, mungkinkah seorang petani bisa menembus prosedur birokrasi yang memakan waktu dan biaya sangat banyak hanya untuk mengantongi surat ijin jual benih tanaman?

Masalah Akses; Sumberdaya milik Siapa?
Kasus Samuri dan Kuntoro yang sama-sama terjadi di Jawa Timur dalam perjalanan sejarah Indonesia sebenarnya bukan kasus baru. Dalam penelitian yang memakan waktu lima tahun lebih di Indonesia Lynch (2006) merumuskan permasalahan utama konflik atas sumberdaya alam pada umumnya terletak pada lingkaran siapakah penguasa barang publik? Barang publik yang dirumuskan oleh Lynch (2006) adalah barang-barang yang tidak ada pemiliknya, maka barang-barang tersebut seringkali di klaim sebagai milik negara seperti hutan, danau, benua, gunung dan lain sebagainya. Konflik kerap muncul karena ada masyarakat yang hidupnya bergantung dari sumberdaya alam dan bertabrakan kepentingan dengan negara yang mengatur sumberdaya alam tersebut. Dalam konteks ini yang bisa diangkat contoh adalah kebijakan konservasi yang memaksa masyarakat lokal keluar dari hutan yang memberinya kehidupan puluhan generasi.

Peluso (2003) merumuskan akses sebagai kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatu, termasuk di antaranya obyek material, perorangan, institusi dan simbol. Akses dalam pandangan Peluso (2003) berbeda dengan konsep yang ada pada property right (hak kepemilikan). Akses hanya memberikan perhatian pada wilayah yang lebih luas pada hubungan sosial yang mendesak dan memungkinkan orang-per orang mendapat keuntungan dari sumberdaya. Konsep akses di sini sebenarnya memfokuskan pada analisa siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan dari sumberdaya dan bagaimana proses untuk mendapat keuntungan tersebut.

Secara empirik, teori akses memfokuskan pada siapa mendapatkan apa, dengan cara apa dan kapan mendapatkannya. Kemampuan mendapatkan keuntungan dari sumberdaya alam ini sangat erat terkait dengan kekuasaan. Dalam hal ini struktur kekuasaan di Indonesia yang diterjemahkan dalam bentuk perundang-undangan yang ada sangat “kentara” menempatkan sektor swasta sebagai pihak yang memiliki akses atas sumberdaya alam ketimbang petani kecil. Alih-alih pengaturan atas sumberdaya alam, dalam prakteknya di lapangan kerap memperhadapkan petani pada tindak kriminal, hanya karena secara yuridis formal mereka tertutup aksesnya atas sumberdaya alam dengan embel-embel bernama surat ijin penambangan dalam kasus Samuri atau ijin pemuliaan tanaman dalam kasus Kuntoro.

Jika teori akses dalam empiriknya hanya ditujukan pada sumberdaya alam yang tidak ada pemiliknya (hutan, gunung, danau dll) di mana setiap anggota masyarakat dapat mengambil keuntungan dari sumberdaya alam tersebut, tanpa bermaksud memilikinya (misal kepemilikan pribadi atas hutan) maka berbeda dengan teori properti. Dalam teori property right ini masing-masing anggota masyarakat memiliki keleluasaan mengambil keuntungan atas sumberdaya alam. Seorang yang memiliki sawah baik itu dari warisan nenek moyangnya maupun hasil akad jual-beli dan sewa, maka ia memiliki kewenangan untuk mendapat keuntungan dari sawah tersebut. Jika melihat kasus Samuri, di sinilah uniknya karena Samuri mendapatkan batu dari sawah yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya yang secara hukum dijamin oleh undang-undang untuk mengakses keuntungan dari sawah tersebut dan bahkan juga dapat dipindahkan kepemilikannya (dijual, disewakan, dihibahkan atau diwariskan) lalu mengapa ia terjerat pidana? Wallahu’alam

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Opini | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.