logo seputarnusantara.com

Merdeka Dari Koruptor !

Merdeka Dari Koruptor !

17 - Aug - 2011 | 07:51 | kategori:Opini

Jakarta. Seputar Nusantara. Tanggal 17 Agustus 2011, Indonesia telah 66 tahun merdeka dari fasisme Jepang, setelah sebelumnya dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad. Meski Indonesia secara de facto dan de jure telah merdeka, namun selama 66 tahun, secara tidak sadar kita masih dijajah bangsa lain, seperti eksploitasi kekayaan alam dan ketergantungan bahan dari luar.

Kita tidak merasa dijajah sebab, karena sama seperti penjajahan masa lalu, ada pihak-pihak yang menikmati sehingga penjajahan itu dibiarkan saja selama masih menguntungkan dirinya. Dari sekian bentuk penjajahan yang masih ada dan sekarang benar-benar kita rasakan adalah penjajahan yang dilakukan oleh koruptor.

Dulu banyak kaum priyayi, di kalangan bupati, banyak yang bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonialisme demi kekuasaan dan harta. Hal demikian terungkap dari berita yang dtulis oleh seorang wartawan bernama Raden Mas Djokomodo Tirto Adhi Soerjo (1880-1918).

Sudarjo Tjokrosisworo dalam bukunya Sekilas Perjuangan Suratkabar (terbit November 1958) menggambarkan Tirto Adhi soerjo sebagai seorang pemberani. Dialah wartawan Indonesia yang pertama-tama menggunakan suratkabar sebagai pembentuk pendapat umum, dengan berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pihak kekuasaan dan menentang paham-paham kolot. Kecaman hebat yang pernah ia lontarkan terhadap tindakan-tindakan seorang kontrolir, menyebabkan Tirtohadisoerjo disingkirkan dari Jawa, dibuang ke Pulau Bacan.

Maka sekarang para bupati atau gubernur mengulangi hal yang sama, namun tidak untuk kepentingan pemerintah kolonial tetapi untuk kepentingannya sendiri dengan cara melakukan korupsi. Sehingga hak-hak yang seharusnya menjadi milik rakyat, menjadi milik pribadi.

Jumlah bupati atau gubenur seperti itu tidak satu atau dua, namun ratusan orang. Pernah tercatat ada sekitar 158 bupati/walikota dan 17 gubernur sebagai tersangka dalam kasus korupsi, bahkan Makamah Agung (MA) telah menyampaikan seluruh kepala daerah terindetifikasi melakukan tindak pidana korupsi. Di Jawa Tengah saja dari 35 bupati, 20 diantaranya sudah terindentifikasi melakukan tindak korupsi.

Tentu saja apa yang dilakukan itu merugikan rakyat, uang sekian miliar hingga triliunan yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan ditilep untuk kepentingan sendiri, entah untuk kepentingan balik modal selepas pilkada atau untuk persiapan pilkada, dan bisa juga untuk kepentingan hari tuanya.

Korupsi yang terjadi ternyata tidak hanya di tingkat bupati atau gubernur, namun sudah pada level di atas itu, bisa menteri, anggota parlemen, para pengusaha. Sudah banyak cerita anggota parlemen yang melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Saat ini tindakan korupsi yang mendapat sorotan tajam dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin. Disinyalir, Nazaruddin tidak sendiri namun melibatkan banyak pihak, sehingga bila semua diungkap secara jujur dan terbuka maka banyak pihak yang akan terkena dalam masalah ini.

Penjajahan bangsa Indonesia oleh para koruptor itu bisa terjadi secara massal karena adanya sistem yang mendukung dan adanya budaya korupsi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sama seperti mengapa Indonesia dahulu lama dijajah oleh pemerinta kolonial Belanda karena ada sistem feodal yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga kolonialisme dan feodalisme saling melengkapi untuk melanggengkan penjajahan.

Seorang bupati atau gubenur yang sudah terindetifikasi melakukan tindakan korupsi namun mereka masih bertahan pada jabatannya karena adanya perselingkukahan hukum antara aparat hukum dengan para kepala daerah itu. Pada April 2011, disebut penyidikan kasus di Kejaksaan Agung yang melibatkan 61 Kepala Daerah terhambat dikarenakan belum adanya izin pemeriksaan dari Presiden. Kejaksaan mencatat sepanjang tahun 2005-2011, sebanyak 61 Kepala Daerah tersebut belum mendapat izin presiden terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Kemudian pada awal Agustus 2011 diberitakan, Kejaksaan Agung belum juga melakukan pemeriksaan terhadap sembilan kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung mengaku belum bisa meneruskan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sembilan kepala daerah karena pihaknya masih melakukan kajian.

Tidak hanya di Kejaksaan Agung tempat para kepala daerah itu bersembunyi dari kejaran hukum, namun banyak pula yang bersembunyi di partai politik. Partai Demokrat merupakan partai politik yang banyak dijadikan tempat baru bagi kepala daerah. Entah apa alasan mereka bermigrasi ke Partai Demokrat, entah karena untuk kepentingan pilkada, karena Partai Demokrat dirasa mempunyai potensi yang besar untuk memenangi pilkada, atau untuk tempat bersembunyi bagi para kepala daerah dari kasus yang menimpanya. Merekalah yang bisa menjawab pertanyaan ini.

Menghadapi penjajahan dari para koruptor tentu harus ada perlawanan-perlawanan seperti bagaimana kita memerdekaan Indonesia, apakah itu perlawanan fisik, perundingan dan diplomasi, pemogokan, pemberontakan bahkan bila perlu menggalang kekuatan internasional. Semua langkah untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh para koruptor harus dilakukan agar kita benar-benar merdeka, menjadi negara berdaulat yang tidak didikte dan disibukan oleh ulah para koruptor. Bayangkan saja gara-gara ulah Nazaruddin kita jadi tidak fokus untuk membangun bangsa dan negara.

Penulis : Ardi Winangun

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Opini | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.