logo seputarnusantara.com

SBY Ganti Menteri

SBY Ganti Menteri

24 - Sep - 2011 | 01:33 | kategori:Opini

Jakarta. Seputar Nusantara. Rumor ganti menteri kembali mencuat. Itu karena semakin banyaknya menteri selebor. Tidak efektif bekerja, menyimpangkan pekerjaan, dan diindikasikan korup. Adakah benar SBY akan mengganti menterinya yang acakadul itu?

Saban mendekati bulan Oktober, isu reshuffle kabinet selalu berdengung. Sebab bulan itu sebagai pembatas, kontrak kerja menteri sudah berjalan setahun. Maka setiap mendekati bulan itu, rakyat selalu berharap-harap agar menteri tertentu tidak lagi dipakai. Itu karena kinerjanya buruk atau watak kerjanya yang buruk.

Jika dilihat setahun ini, menteri yang semakin buruk kian banyak. Pertama yang terlihat seperti itu adalah Menteri Perdagangan. Sektor ini paling strategis. Wajah negeri ini dipertaruhkan. Kebijakan pro-rakyat tidak boleh dikalahkan apa saja. Dan Mari Pangestu sebagai menteri mengalahkan itu.

Dengan dalih pasar bebas Mari menjadikan negeri ini hanya sebagai pasar. Produk asing merajalela. Semua kebutuhan impor. Dari beras, jagung, kedelai, garam, gula, sayur, buah-buahan, coklat, ubi, tepung, mainan anak, garmen, elektronik, hingga pernik-pernik aksesoris impor. Dengan begitu apa yang dikonsumsi dan dipakai rakyat negeri ini sekarang mayoritas adalah produk asing.

Akibat itu, sebagian sentra produk lokal sudah sekarat. Tak lama lagi akan mati jika kebijakan ini tidak disudahi. Asing tidak hanya menggelontorkan produk jadinya masuk negeri ini, tetapi mengawalnya dengan pendanaan (bank asing), distribusi, serta pendirian supermarket sampai pelosok negeri.?

Jika ketentuan produk boleh dan tidak boleh dijual dalam supermarket mereka yang sekarang sedang digodok asing diberlakukan, maka resmi sudah negeri ini kembali sebagai negeri terjajah. Kita menanam apa saja harus setor ke mereka untuk diolah, dan kita wajib membeli olahan itu untuk kebutuhan saban harinya.

Menteri kedua yang tidak berorientasi untuk membangun rakyat negeri ini adalah Menteri Pertanian. Sebagai negara agraris kita sering uring-uringan dengan sektor pertanian yang tidak kunjung mencerahkan. Saking mandulnya kementerian ini, sampai muncul wacana untuk mendirikan Dewan Pangan Nasional. Itu karena impor pangan yang semakin gila-gilaan dan petani terabaikan.

Menyikapi keresahan terhadap kebutuhan pangan itu Menteri Pertanian tidak memperbaiki irigasi, membereskan distribusi penyaluran pupuk, atau memantau kinerja anak buahnya yang tersebar di desa-desa, tetapi justru melibatkan diri pada polemik soal surplus beras yang tidak jelas itu.

Selain kementerian penting yang menentukan nasib rakyat di alam globalisasi itu, ada beberapa kementerian pasif yang layak untuk diganti. Kementerian Sosial dan Kementerian Daerah Tertinggal terasa tidak efektif. Kementerian ini tidak jelas kerjanya. Atau memang menterinya yang kurang paham wilayah kerjanya?

Kementerian BUMN, Kementerian PU, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian UKM dan Kementerian KLH kurang dinamis. Ini sama dengan Kementerian Kehutanan yang tidak kunjung mampu menyelesaikan RT/RW sebagai urat nadi pembangunan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia rasanya masih dipertahankan. Menteri asal PAN ini belum dibarterkan dengan kader PAN lain, Viva Yoga. Juga tidak dilukir seperti Golkar di Menko Kesra. Namun di tengah semangat pemberantasan korupsi yang meninggi, kementerian ini perlu ditingkatkan keberaniannya. Utamanya menyangkut penindakan terhadap banyaknya Kalapas terlibat ‘permainan’ dengan terpidana korupsi atau bandar sabu, mafia hukum yang tidak kunjung reda, dan sanksi hukum yang rendah terhadap koruptor

Bagaimana dengan Kemenakertrans dan Kemenpora? Rasanya dua kementerian ini memang sudah mencederai pakta kesepakatan. Kendati pembuktian secara hukum masih dalam proses, tetapi keyakinan rakyat telah terlanjur memvonis, muskil aliran dana mega proyek tidak diketahui menterinya. Apalagi kerja mereka juga tidak bagus-bagus amat.

Tapi omong-omong, adakah arus deras yang berharap dilakukannya penggantian menteri itu akan direalisasi SBY? Sebab selama ini reshuffle kabinet kerap muncul dan hanya menjadi rumor. Selentingan-selentingan yang kemudian menghilang.?

Jika SBY paham waktu, inilah waktu paling pas mengumumkan itu. Timingnya tepat. Di tengah menteri banyak tersandung masalah yang secara etik dan moral tidak dibenarkan. Pamor SBY turun akibat sikap leloledung. Dan Partai Demokrat perlu pengalihan isu, maka semuanya bakal tuntas dengan pergantian menteri.

Kalau momentum itu tidak dimanfaatkan, maka segalanya itu akan bermasalah dan menjadi masalah. Sebab pengumuman reshuffle cabinet kali ini bak pepatah sekali dayung tiga pulau terlampaui. Adakah benar akan terjadi pergantian menteri? Itu hak prerogatif SBY sebagai presiden!

*) Djoko Suud Sukahar adalah pengamat sosial budaya. Penulis tinggal di Jakarta.

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Opini | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.