Bahrum Daido : Sistem Tata Negara Rancu, Saling Pangkas Kewenangan
DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat
Jakarta. Seputar Nusantara. Tugas dan fungsi DPR (Legislatif) adalah penyusun Anggaran, pembuat Undang- Undang dan Pengawasan.
Sedangkan Pemerintah (Eksekutif) adalah pelaksana dari Anggaran dan Undang- Undang.
Namun, tugas dan fungsi antara Legislatif dan Eksekutif seringkali over lapping (tumpang tindih).
Menurut DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI, tugas dan fungsi antara Legislatif dan Eksekutif seringkali rancu.
” Salah satu contoh, keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) bahwa DPR tidak boleh membahas Anggaran sampai ke satuan 3. Hal ini sangat berpengaruh dalam penyusunan anggaran, sebab, DPR tidak boleh membahas secara detail anggaran Eksekutif,” ungkap Bahrum Daido kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Senin 9 Oktober 2017.
Menurut Bahrum, bagaimana DPR bisa menyusun anggaran dengan baik kalau tidak boleh membahas di satuan 3? Ini salah satu hal yang rancu dalam tata negara di Indonesia. Seharusnya DPR membahas anggaran sampai satuan 3, sehingga bisa membahas secara detail anggaran eksekutif.
” Seharusnya pemerintah tidak usah ikut campur dalam pembahasan anggaran, karena fungsi anggaran adalah kewenangan DPR. Kemudian pemerintah yang melaksanakan anggaran dan UU, jadi jangan setengah- setengah seperti sekarang ini,” tegas Bahrum Daido.
Bahrum melanjutkan, di Indonesia sekarang ini sistemnya setengah- setengah. Kewenangan DPR dipangkas pemerintah, demikian juga kewenangan pemerintah dipangkas oleh DPR.
“Contoh lainnya, kewenangan pemerintah dalam hal pengangkatan Kapolri, Panglima TNI, Duta Besar dll…tetapi harus persetujuan DPR, padahal itu kewenangan murni eksekutif. Jadi, sistem di negara kita ini seperti banci,” terang Bahrum, yang juga Anggota Komisi V DPR RI ini.
” Contoh lain, pengangkatan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), itu kan kewenangan Eksekutif. Tetapi, lagi- lagi Komisioner OJK pun harus mendapatkan persetujuan DPR, hal- hal seperti ini yang rancu dan seperti banci,” pungkas Bahrum Daido di penghujung wawancara. (Aziz).
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah