Fadholi : Pemerintah Harus Perhatikan Sarana & Infrastruktur Pertanian
Drs. H. Fadholi, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat)
Jakarta. Seputar Nusantara. Beras tengah jadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.
Harga beras di Indonesia dianggap lebih mahal jika dibandingkan dengan negara sesama produsen beras di ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Myanmar.
Sementara harga beras di Indonesia sesuai dengan Permendag 47 Tahun 2017 tentang Harga Acuan, harga beras ditetapkan sebesar Rp 9.000/kg, sebelum kemudian aturan tersebut dibatalkan Menteri Perdagangan.
Di pasaran Indonesia, harga beras medium dijual dari kisaran Rp 7.800- Rp 11.000/ kg untuk beras medium.
Sementara untuk beras jenis kualitas premium dijual di kisaran Rp 12.000/ kg.
Bahkan di beberapa swalayan harga beras medium yang sudah dikemas di atas Rp 20.000/kg.
Menurut Drs. H. Fadholi, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem (Nasional Demokrat), bahwa dengan kondisi sekarang ini, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan operasi pasar agar harga beras stabil.
” Stok beras yang ada di Bulog harus dikeluarkan dan dilakukan operasi pasar, agar harga beras jadi stabi dan stok tercukupi di pasar. Ini sangat penting untuk menghadapi situasi darurat sekarang ini,” ungkap Fadholi kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Kamis 11 Januari 2017.
Menurut Fadholi, kondisi cuaca ekstrim sekarang ini memang menghambat produksi beras nasional, sehingga hasil panen para petani menjadi menurun. Cuaca ekstrim ini kejadian alam, sehingga tidak bisa menyalahkan petani.
” Mahalnya harga beras sekarang ini, disamping persoalan cuaca ekstrim, juga patut diwaspadai adanya oknum- oknum yang bermain dalam bisnis beras, misalkan penimbun beras. Kalau memang ada penimbun beras, maka aparat keamanan wajib menindak tegas,” terangnya.
Kemudian, lanjut Fadholi, yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi beras nasional adalah pendampingan bagi kelompok tani, baik terkait masalah SDM, penyediaan alat- alat pertanian dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan lain- lainnya.
” Anggaran Kementerian Pertanian ini cuma sekitar 25 Triliun, sedangkan untuk membiayai sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian nasional dibutuhkan anggaran sekitar 60 Triliun, jadi masih sangat jauh dari target. Sedangkan 25 Triliun tersebut kan hanya berapa persen yang dialokasikan untuk infrastruktur pertanian,” tegas Fadholi, Politisi Partai NasDem ini.
Fadholi memaparkan, sekarang ini Dana Desa sangat besar, rata- rata Rp 1 Miliar/ Desa/ Tahun. Sebaiknya Dana Desa sebagiannya dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian, misalnya 20% dari Dana Desa tersebut.
” Sejauh Bulog masih bisa menangani dan mencukupi suplai kebutuhan beras nasional, saya pikir tidak perlu impor. Terkecuali Bulog sudah tidak ada lagi stok beras, maka mau tidak mau untuk mencukupi kebutuhan beras nasional perlu impor,” pungkas Fadholi di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru