Eddy Kusuma Wijaya : Pengawas Pilkada Harus Mampu Buktikan Kecurangan
Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH., MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
Jakarta. Seputar Nusantara. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak tahun 2018 sudah selesai dilaksanakan.
Pesta Demokrasi Pilkada merupakan wahana untuk memilih para pemimpin baik tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota.
Pasca Pilkada serentak 2018, tentu ada pasangan calon yang menang dan ada yang kalah.
Pihak pasangan calon Kepala Daerah yang kalah sebagian dari mereka mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi).
Menurut Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH., MM., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa dengan adanya gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK, pihak KPU bisa mengevaluasi pelaksanaan Pilkada.
” Dengan adanya gugatan sengketa Pilkada ke MK membuktikan bahwa ada pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Artinya, pihak yang menggugat tersebut merasa ada ketidakberesan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018,” ungkap Eddy Kusuma kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa 10 Juli 2018.
Eddy Kusuma memaparkan, jika memang ada kecurangan dalam Pilkada seperti money politics, maka pihak pengawas Pemilu baik di daerah maupun di pusat, seharusnya bisa membuktikan kecurangan tersebut.
” Pengawas Pemilu di daerah seharusnya bisa dan mampu menberikan bukti- bukti yang kuat dan akurat terhadap kecurangan- kecurangan Pilkada. Misalnya money politics, pihak pengawas Pemilu seharusnya mampu membuktikannya,” tegas Eddy Kusuma, Politisi PDI Perjuangan ini.
Kemudian, lanjutnya, juga ada Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengawas Pemilu. Gakkumdu ini seharusnya mampu bekerja maksimal dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada.
” Gakkumdu harus mampu mengawasi dan menghadirkan bukti- bukti yang kuat dan akurat akan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Gakkumdu yang terdiri dari unsur Polisi, Jaksa dan Pengawas Pemilu harus mampu membuktikan kecurangan dalam Pilkada,” ucapnya.
Jadi, lanjutnya, unsur Polisi dalam Gakkumdu juga harus bisa bekerja sesuai profesinya sebagai penyidik. Profesi Polisi ini melekat menyelidiki dan menyidik setiap adanya pelanggaran hukum, termasuk didalamnya pelanggaran dalam Pilkada.
” Saya tegaskan agar KPU dan Pengawas Pemilu agar lebih baik lagi dalam melaksanakan Pilkada serentak kedepannya. Sebab, sudah menjadi tanggungjawab KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan pesta demokrasi termasuk Pilpres dan Pileg 2019,” pungkas Eddy Kusuma Wijaya di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
- Laporan Keuangan Telkom Tahun 2023, Konsisten Jalankan Transformasi, Telkom Catat Kinerja 2023 Positif Dengan Pendapatan Konsolidasi Rp 149,2 Triliun dan Pertumbuhan Laba Bersih 18,3% YoY
- Direktur Utama Jasa Raharja Hadiri Rakor Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyeberangan Merak- Bakauheni
- Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis Dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
- Gelar Safari Ramadhan, Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Ungkapkan Standar Pelayanan Samsat Sudah Bertransformasi, Cepat dan Nyaman
- Sukses Implementasikan TJSL Berkelanjutan, PT. Jasa Raharja Berhasil Meraih Penghargaan di Ajang BCOMSS Award 2024
- Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Stakeholders Terkait Gelar Rakor Kesiapan Operasi Ketupat 2024
- Mudik Gratis Idul Fitri Bersama BUMN Kembali Digelar, Yuk Buruan Daftar
- Perkuat Bisnis Global, Telin Milik Telkom Resmikan Telin Operation and Command Center (TOCC) Untuk Mendukung Kemajuan Bisnis, Sistem Integrasi dan Pengembangan Bisnis Global
- Safari Ramadhan 1445 H/ 2024 M TelkomGroup : Tinjau Kesiapan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi dan Salurkan Bantuan CSR
- Telkom Innovillage 2023 Lahirkan 163 Karya Inovasi Mahasiswa Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebanyak 2.385 Mahasiswa dari 101 Perguruan Tinggi di 30 Provinsi Turut Berpartisipasi Dalam Innovillage 2023
- Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Antara Indonesia dan Amerika
- Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas Bersama
- BAP Dewan Perwakilan Daerah RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Merupakan Akar Dari Konflik Agraria
- Anggota DPD RI Dailami Firdaus : Daripada Urus Pengeras Suara, Menteri Agama Disarankan Membuat Program Tingkatkan Kualitas Ibadah Ramadhan
- Telkom Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik Dalam Penanganan Krisis dan Pengelolaan Media Pada BCOMSS 2024 Dengan Boyong 4 Penghargaan. Telkom Juga Raih Penghargaan Pemberdayaan UKM dan Fasilitator Rumah BUMN
- PT. Telkom Semakin Mudahkan UMKM Jangkau Pasar B2B, PaDi UMKM Hadirkan Sistem Pembayaran Yang Efisien Untuk Transaksi Yang Lebih Mudah
- Menteri Agama Larang Pengeras Suara di Masjid dan Mushola Saat Ramadhan, Anggota DPD RI Haji Sudirman : Jangan Usik Kerukunan Beragama
- Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) Mendatangi Kantor DPD RI DIY Guna Mendukung Pembentukan PANSUS (Panitia Khusus) Kecurangan Pemilu 2024
- Perayaan Ulang Tahun Ke-2, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Untuk Lebih 10.000 Warga Desa Jambidan Yogyakarta. Bisnis Data Center NeutraDC Tunjukkan Komitmen Sustainability Melalui Pemberian Mesin & Mendirikan Bangunan Pengelolaan Sampah Untuk 1 Desa, Serta Membagikan Sejumlah Tempah Sampah Pilah