Paulus Yohanes Sumino : Terorisme Karena Pemahaman Ideologi Yang Salah

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM., Anggota DPD RI dari Provinsi Papua

Jakarta. Seputar Nusantara. Aksi- aksi teroris kembali mengguncang Indonesia. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok- kelompok radikal di Indonesia sangat tidak manusiawi dan beradab. Aksi teror tidak mengenal korbannya, siapapun bisa menjadi korban aksi teroris. Karena para teroris melakukan aksinya dimanapun ketika peluang dan kesempatan itu ada. Disamping Polisi sebagai korban, aksi teroris juga memakan korban rakyat biasa.

Menurut Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM., Anggota DPD RI dari Provinsi Papua, bahwa aksi- aksi teroris akhir- akhir ini, itu bukan masalah perang antar agama, tetapi lebih kepada keyakinan/ ideologi yang mereka yakini dan kemudian diimplementasikan secara salah dengan melakukan aksi teror yang merusak dan memakan korban jiwa. Disamping itu, teroris juga ingin menunjukkan perlawanan mereka kepada pemerintah.

” Tentu, karena pemerintah dianggap sebagai musuh. Juga Polisi dianggap oleh teroris sebagai musuh karena dianggap menghambat gerakan mereka,” ungkap Paulus Sumino kepada seputarnusantara.com di Gedung DPD RI- Senayan, pada Selasa 11 September 2012.

Menurut Sumino, sebagai negara hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengedepankan azas penegakan hukum. Tetapi ini bisa menjadi dilema, kalau Densus 88 bertindak sebelum adanya aksi, maka bisa dianggap melanggar HAM dan tidak mentaati hukum. Namun, jika Densus 88 lambat bertindak terhadap teroris, maka akan jatuh korban baik harta maupun jiwa.

Jadi, ini bisa menjadi sebuah hal yang dilematis. Maka perlu segera dibuat regulasi yang jelas, perlu perumusan siapa sesungguhnya musuh negara. Kalau sudah ada pihak- pihak yang dianggap musuh negara, maka akan mudah untuk menindaknya. Politikus harus berani merumuskan siapa musuh negara itu.

” Menurut saya yang kebobolan utama itu bukan Polisi, tetapi lembaga pendidikan yang kebobolan pertama. Sebab lembaga pendidikan inilah yang menelorkan generasi- generasi yang akan datang. Nah, dari lembaga pendidikan inilah ideologi ditanamkan. Maka perlu pengawasan yang ketat di lembaga pendidikan, sehingga tidak melenceng dari nilai- nilai luhur Pancasila. Pengawasan lembaga pendidikan tentu dari pemerintah, aparat penegak hukum dan juga masyarakat,” tegas Paulus Sumino.

Pendidikan ideologi ini tidak ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi “calon pengantin” itu dididik. Maka sangat penting untuk mengawasi lembaga- lembaga pendidikan baik formal maupun informal, agar tidak muncul “pengantin- pengantin baru.” Ini masalah ideologi, karena para teroris ditawari “Surga” yang penuh kenikmatan. Tapi pertanyaannya adalah adakah “Surga” bagi orang- orang yang merusak dan membunuh? Jadi ini ajaran yang sesat dan menyesatkan.

” Menurut saya, pendidikan ideologi yang salah di lembaga pendidikan itu hal yang pertama menyebabkan terosrisme, kemudian kedua, ketika para teroris berlatih dan meningkatkan kualitas dirinya dalam hal- hal teknis aksi teror dan ketiga, para teroris melakukan praktek di lapangan dengan aksi pembunuhan, pengeboman dan juga bom bunuh diri,” ungkapnya.

Menurutnya, peran serta seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi aksi terorisme sangat penting. Seperti, lapor kepada RT/ RW jika ada tamu atau orang- orang yang mencurigakan dilingkungan tempat tinggal. Jadi, tidak betul jika intelijen kita kecolongan. Yang betul adalah lembaga pendidikan kita yang kecolongan.

Pemerintah punya kewajiban untuk membuat masyarakat sejahtera, adil, makmur dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Sehingga dapat meminimalisir peluang rakyat untuk menjadi teroris. Sebab, akar permasalahan teroris bukan pada hal- hal tersebut, tetapi lebih kepada pemahaman yang salah terhadap ideologi yang diyakini oleh mereka.

” Antisipasi untuk meminimalisir teroris, pertama, pemerintah harus meningkatkan kualitas intelijen, seperti peningkatan anggaran, jumlah personilnnya dan kualitas pendidikan intelijen. Kedua, semua elemen pemerintah yang terkait bisa bekerjasama. Aksi teroris ini juga salah satu kegagalan Kementerian Agama dalam membina lembaga pendidikan agama, termasuk pengawasan dan rekrutmen terhadap para penceramah Agama. Saya ragu- ragu, apakah 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu diajarkan di lembaga- lembaga pendidikan agama? Menurut saya, 4 pilar tersebut harus diajarkan di lembaga pendidikan, baik itu formal maupun informal,” pungkas Paulus Yohanes Sumino dipenghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.