logo seputarnusantara.com

Komisi VIII Bahas Dirjen Bimas Katolik

10 - Feb - 2020 | 15:18 | kategori:Agama dan Opini

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimas Kementerian Agama (Kemenag) siang ini. Posisi Dirjen Bimas Katolik yang diisi pejabat beragama Islam sebagai pelaksana tugas juga akan dibahas dalam rapat.

“Ya, kita nanti akan rapat dengan Plt Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Budha dan Dirjen Bimas Hindu,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2020).

Menurut Ace, Komisi VIII DPR akan menanyakan ketidakmampuan Kemenag dalam mengisi jabatan Dirjen Bimas Katolik. Ace mempertanyakan apakah tidak ada konsep birokrasi yang terarah di Kemenag.

“Apakah ini disebabkan karena jenjang karier dan pengisian jabatan di internal Kementerian Agama ini tidak memiliki konsep birokrasi yang sistematis dan terarah?” lanjut dia.

“Kami akan menanyakan soal ketidakmampuan Kementerian Agama dalam mengisi jabatan eselon 1, terutama Dirjen Bimas Katolik yang sudah lama kosong,” ujar Ace.

Rapat dijadwalkan akan digelar siang ini pukul 14.00 WIB di ruang rapat Komisi VIII. Hanya pejabat eselon I Kemenag yang akan hadir.

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Bimas Katolik di Kementerian Agama dijabat oleh HM. Nur Cholis sebagai pelaksana tugas. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan penunjukan Nur Cholis sebagai Plt Dirjen karena ada benturan dalam aturan.

“Ada ketentuan pejabat Plt itu harus dari tingkat eselon yang sama,” kata Zainut, Sabtu (8/2).

Penunjukan Plt itu merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SEA/1v2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Aturan soal Plt harus dijabat pelaksana yang setingkat tertuang dalam bagian Isi Surat Edaran poin b nomor 12.

Berikut ini bunyi poin tersebut :
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya. (dtc/Riz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Agama dan Opini | TRACKBACK |

Silakan Mengisi Komentar

You must be logged in to post a comment.