Pandangan Umum Fraksi PKB DPRD Kabupaten Purworejo Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Purworejo 2021

Purworejo. Seputar Nusantara. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah mengadakan Rapat Paripurna DPRD pada Senin 13 Juni 2022. Rapat Paripurna diselenggarakan di Gedung Arahiwang- Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPRD Kabupaten Purworejo dalam Pandangan Umumnya menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikirannya.

Yang pertama, Fraksi PKB menyampaikan keprihatinan yangmendalam atas musibah yang menimpa warga masyarakat petani di Kabupaten Purworejo baru-baru ini. Seperti diketahui bersama bahwa hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada beberapa minggu yang lalu telah mengakibatkan tanaman padi siap panen di beberapa desa di wilayah Kecamatan Purwodadi dan Ngombol roboh dan rusak parah.

Berkaitan dengan kejadian tersebut, maka Fraksi PKB berharap kepada Pemda (Pemerintah Daerah) agar melakukan langkah- langkah yang diperlukan guna membantu masalahtersebut, setidaknya untuk mengurangi beban mereka. Termasuk didalamnya adalah menjembatani dengan pihak Jasindo tentang klaim asuransi. Karena bagaimanapun juga, musibah hujan lebat dan angin kencang tersebut merupakan peristiwa alam, di luar kendali manusia.

Selain itu, perlu lebih diintensifkan lagi dalam melakukan sosialisasi kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), misalnya dengan memberlakukan sinergi antara program bantuan dengan kewajiban mengikuti AUTP bagi setiap Poktan (Kelompok Tani). Seperti diketahui bersama, jumlahkepesertaan AUTP di Kabupaten Purworejo tergolong masih rendah, yaitu baru mencapai sekitar 5,9% dari total 86.962 orang petani.

Kemudian kedua, Fraksi PKB DPRD Purworejo menilai bahwa hingga kini, setiap Fraksi PKB terjun ke masyarakat, termasuk saat reses, mendapati para petani masih terus mengeluhkan persoalan harga hasil panen. Terkesan ada permainan harga yang tak pernah kunjung berakhir. Singkatnya, biaya tanam begitu tinggi, tetapi hasil panen yang didapat terlalu rendah,
dan akibatnya petani terus merugi.

Termasuk didalamnya adalah problem kelangkaan pupuk saat dibutuhkan, juga menjadi momok bagi para petani. Oleh karena itu, Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah Daerah agar melakukan campur tangan yang kongkrit, seperti melakukan pengawasan terhadap distributor dan agen agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, lalu memfasilitasiterbentuknya semacam Badan Usaha Milik Petani, yang menjalankan misi dapat menjaga hasil panen agar tidak jatuh ketika panen raya, dan sebagainya. Dengan demikian keberpihakan Pemda kepada petani menjadi nyata sesuai dengan visi dan misi Bupati.

Selanjutnya, ketiga, Fraksi PKB menyampaikan bahwa permasalahan banjir yang rutin terjadi tetapi belum ada penanganan yang baik maupun koordinasi yang efektif dengan pihak pemangku otoritas sungai. Akibatnya rakyatlah yang selalu menjadi korbannya. Di sisi lain, masalah kekeringan yang selalu terjadi pada musim kemarau, khususnya di daerah-daerah langganan seperti di daerahpegunungan Menoreh Bagelen, juga belum tertanganisecara permanen.

Salah satu yang barangkali bisa dilakukan oleh Pemkab Purworejo adalah berkoordinasi dan menegosiasi dengan Pemerintah Pusat agar ke depan juga diberikan alokasi air bersih dari Bendungan Bener untuk daerah kekeringan di Kecamatan Bagelen. Yang tidak kalah urgennya adalah mengenai keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang membutuhkan 200 liter per- detik pasokan air bersih dari bendungan yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo tersebut.

Kemudian keempat, keprihatinan Fraksi PKB tertuju pada parapetani peternak, berhubung dengan mewabahnya
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Para peternak sedang
terpuruk saat ini, mereka harus menanggung kerugian karena hewan ternaknya terpapar PMK. Fraksi PKB berharap Pemerintah Daerah bisa memberikan perhatian yang seriusdalam penanganan masalah ini, apalagi tidak lama lagimasyarakat akan merayakan Idul Adha dan jumlahhewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi keperluan ibadah kurban sangatlah besar. Hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing haruslah sehat dan bebas PMK, karena dagingnya akan dikonsumsi masyarakat. Harus dipastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi benar-benarsteril. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait perlu melakukan pengobatan massif agar sapi-sapi aman dari PMK, termasuk penyemprotan kandang secara massal.

Selanjutnya yang kelima, Fraksi PKB juga turut berempati dengan kabar kurang sedap yang menimpa para tenaga honorer. Seperti diketahui, baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah resmi menghapus tenaga honorer di seluruhinstansi pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Penghapusan tenaga honorer ini akan berlaku efektifmulai 28 November 2023 yang akan datang, seperti
tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian
di Lingkungam Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Fraksi PKB memaklumi, bagi para tenaga honorer keputusan itu mungkin cukup menyedihkan, bahkan di sisi lain bagi banyak instansi tak sedikit yang masih membutuhkan kehadiran dan tenaga mereka. Namun diakui bahwa keputusan tersebut memang menjadi sebuah konsekwensi dari implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014tentang ASN, yang disana disebutkan bahwa pegawaiASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga para pegawai di luar itu tentu haruslah diadakan penyesuaian secara bertahap. Berkaitan dengan persoalan tersebut, Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah Daerah melalui BKPSDM agar secepatnya melakukan pemetaan tenaga kontrak berdasarkan usia dan kualifikasi pendidikan sebagai dasar penyusunan formasi CPNS maupun PPPK.

Tidak lupa Fraksi PKB juga mengingatkan, khusus tenaga honorer dari unsur guru agama Islam agar mendapat perhatian lebih, mengingat semakin berkurangnya ketersediaan guru PAI di SD-SD maupun SMP. Kemudian, bagi tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat dalam mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK tetapi masih dibutuhkan, mohon agar sungguh-sungguh dicarikan solusi terbaik sesuai kemampuan daerah, seperti diarahkan melalui proses outsourcing (tenaga alih daya) oleh pihak ketiga atau dipersiapkan untuk mencari alternatif lain, seperti BUMD-BUMD maupun perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

Fraksi PKB juga menyoroti poin penting yang menjadi titik fokus pada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Purworejo, yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021, terutama yang menyangkut Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah
sebesar Rp. 2.290.242.967.778,00 (dua trilyun dua ratus sembilan puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yaitu melampaui target hingga sebesar Rp 123.315.248.684,00 (seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dari anggaran sebesar Rp 2.166.927.719.094,00 (dua trilyun seratus enam puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan puluh rupiah). Ini merupakan prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang patut
kita apresiasi, mengingat realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 mencapai 105,69%.

Apalagi, lanjut Fraksi PKB, jika menilik kenaikannya justru pada Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, bukan yang bersumber dari Pendapatan Transfer. Namundemikian, Fraksi PKB melihat di tengah naiknya pendapatan daerah tersebut terdapat jenis pendapatan yang masih jauh dari target, yaitu Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Dari retribusi yang dianggarkan sebesar Rp 6 milyar sekian, tetapi realisasinya hanya tercapai sebesar Rp 2 milyar sekian, atau tepatnya realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalanumum hanya tercapai 43,43% dari anggaran. Menyikapi hal ini maka perlu Saudara Bupati untuk memerintahkan kepada Dinas Perhubungan agar lebih mengintensifkan penarikannya serta mengelola dengan lebih baik lagi guna meminimalisir kebocoran.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.135.478.213.580,00 (dua trilyun seratus tiga puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dari anggaran sebesar Rp 2.296.267.754.041,83 (dua trilyun dua ratussembilan puluh enam milyar dua ratus enam puluh tujuh
juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen). Hal ini berarti bahwa
yang tidak terealisasi sebesar Rp 160.789.540.461,83
(seratus enam puluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus
enam puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen), atau sebesar 7%.

Penyebabnya adalah adanya efisiensi penggunaan Anggaran pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Bunga, khususnya untuk pos Belanja Operasi. Sementara itu realisasi Belanja Tidak Terduga hanya mencapai 6,17% disebabkan adanya pergeseran atas anggaran Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang termasuk dalam kriteria keperluan mendesak dan mendesak
lainnya, serta disesuaikan dengan kebutuhan bencana alam yang terjadi.

Fraksi PKB melihat bahwa tingkat penyerapan hingga 93% sudah tergolong baik, apalagi melihat alasan penyebabnya, terutama pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan. Meski demikian, F-PKB berharap agar kedepan dengan perencanaan yang terukur serta serapan yang makin
maksimal realisasinya bisa lebih sempurna hingga 99
sampai 100% dari anggaran yang sudah dirancang, sehingga nilai manfaatnya semakin bisa dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKB juga menemukan perbedaan angka pada posisi kewajiban, dimana Posisi Kewajiban Kabupaten Purworejo per- tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 40.729.600.868,40, sedangkan pada Buku Catatan atas Laporan Keuangan tertulis berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada penulisan angka Saldo Kas Akhir.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Purworejo dari pemeriksaan BPK dengan hasil penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesekian kalinya. Berkaitan dengan hal itu, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Purworejo merekomendasikan ; pertama, untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 diharapkan tetap dipertahankan mengacu pada Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka peningkatan kualitas dokumen LKPJ, maka perlu ditambah dengan impact dan benefit dari setiap kegiatan yang dilaksanakan serta menjabarkan data setiap capaian dari target indikator kinerja di masing- masing Kecamatan. Kemudian, menyelaraskan sistematika urusan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014.

Kedua, mendorong keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan peningkatkan kualitas SDM dengan melakukan ; peningkatkan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang telah terbukti memiliki korelasi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, mengoptimalkan peran Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten yang diketuai oleh Wakil Bupati untuk memperkuat
sinergi antar SKPD dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Penting juga untuk melakukan evaluasi terhadap besaran jumlah belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan
kesejahteraan rakyat, terutama kegiatan seperti penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor, kegiatan rapat koodinasi dan konsultasi, dan sejenisnya.

Hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pembangunan pertanian.

Kemudian ketiga, merekomendasikan kepada Bupati untuk : mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam kebijakan paska panen yang lebih menguntungkan petani, serta memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Petani. Kemudian, melakukan pembenahan terhadap BUMD yang dinilai kurang sehat dengan melakukan penguatan kelembagaan, proses seleksi pengurus dan rekrutmen pegawai secara profesional dan pengawasan yang lebih baik.

Selanjutnya, perlu mendorong keterbukaan penggunaan dana CSR dari Dunia Usaha yang ada di Kabupaten Purworejo, dengan memberikan informasi dan data perencanaan Pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan TJSLP secara transparan sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dan meningkatkan kegiatan Wawasan Kebangsaan serta pencegahan radikalisme melalui kerjasama dengan organisasi Keagamaan dan Pondok Pesantren.

Pandangan Umum Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)DPRD Kabupaten Purworejo ditandatangani oleh Ketua Fraksi : H.M. EKO SUSILO W, S.IP. dan Sekretaris : H. BUDI SUNARYO, A.Md. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.