Theresia E.E.Pardede : Implementasi Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Eksistensi Budaya dan Pendidikan Nasional

Theresia E.E.Pardede, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Memperingati hari Kesaktian Pancasila berarti memperingati hasil pemikiran besar Sukarno dilihat sebagai Nilai Kekayaan Intelektual Bangsa yang harus bisa diaktualisasikan dan dilindungi, bukan lagi hanya pengkultusan terhadap tokohnya.  Karena Pancasila adalah filosofi yang berasal dari ide dan pemikiran mengenai bagaimana berbangsa dan bernegara yang digagas oleh Sukarno.

Hal tersebut disampaikan oleh Theresia E.E.Pardede,S.Sos.,Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dan Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat).

Menurutnya, Pancasila yang ketika itu disepakati sebagai konsensus nilai, telah melewati sejarahnya yang panjang. Sistem presidensial, parlementer dan akhirnya menemui sistem presidensial demokratis paska orde baru menjadi dinamika  ikhwal sejarah yang dilewati.

” Kerangka berpikir Sukarno menghasilkan Pancasila sebagai Dasar Kebangsaan Indonesia. Sejatinya Pancasila harus menjadi jawaban atas tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia bukan hanya perwujudan simbol atau kenangan sejarah. Reformasi di satu sisi membuka keran kebebasan sebagai konsekuensi logis demokratisasi, namun di sisi lain kita mengalami krisis identitas yang ditekan oleh banyak faktor,” ungkap Tere, panggilan akrabnya.

Faktor- faktor tersebut diantaranya adalah dampak globalisasi di seluruh aspek kehidupan seperti komodifikasi media, industri komunikasi, lahirnya budaya massa, masifnya pertumbuhan budaya masa sebagai inti kebudayaan populer yang mendesak eksistensi kebudayaan lokal, dan beragam ekses negatif masyarakat informasi : mulai dari masuknya nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila, keseragaman nilai, hingga hilangnya identitas dan karakter bangsa.

Faktanya menurut Tere  adalah “ Orang Indonesia tidak bangga menjadi Bangsa Indonesia?”. Untuk itu dibutuhkan penguatan kebijakan publik untuk meningkatkan eksistensi Indonesia melalui Kebudayaan dan Sistem Pendidikan Nasional dalam berbagai kebijakan publik yang berujung pada peningkatan rasa nasionalisme bangsa yang positif.

” Permasalahan yang lain adalah pengelolaan negara dan civil society seyogyanya tidak hanya dilihat dalam perspektif teknis prosedural semata, tapi lebih jauh lagi harus ditelaah dalam konteks rendahnya pemahaman nilai nilai Pancasila dalam aktifitas bernegara dan bermasyarakat yang berkorelasi terhadap tindak korupsi, terorisme, munculnya ideologi yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan konflik horisontal akibat kesadaran Kebhinekaan Indonesia,” jelas Politisi Partai Demokrat ini.

” Menghadapi permasalahan tersebut dibutuhkan penerapan metode yang bersinergi antara Edukasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional yang diterapkan sejak dini baik formal maupun informal dengan disertai  pendekatan emosional melalui transformasi budaya disegala aspek budaya yang terstruktur dan dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual. Diharapkan pemahaman Pancasila secara nilai dapat mendorong perbaikan pribadi bangsa yang berkorelasi dengan meningkatnya eksistensi Indonesia,” pungkasnya. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.