Paulus Yohanes Sumino : Pemikiran Revolusioner Yang Berpihak Pada Rakyat

Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM.,(tengah), Anggota DPD RI dari Provinsi Papua

Jakarta. Seputar Nusantara. Kebijakan pemerintah belum berpihak kepada rakyat, seperti masalah Tenaga Kerja kita yang diposisikan dalam UMR (Upah Minimum Regional). Sehingga pengusaha menggaji tenaga kerja kita dengan standar itu yakni UMR. Ketika tenaga kerja digaji dengan UMR, maka kapan mereka bisa menabung, mempersiapkan jaminan kesehatan dan menyisihkan uangnya demi jaminan hari tua?

Hal tersebut disampaikan oleh Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM., Anggota DPD RI dari Provinsi Papua kepada seputarnusantara.com di Gedung DPD RI- Jakarta, pada hari Jumat 19 Agustus 2011.

Menurut Paulus, pegawai kita takut pensiun karena pendapatannya akan secara drastis menurun. Oleh karena itu harus ada perubahan yang sistemik, tenaga kerja kita harus diberikan jaminan sosial dan jaminan hari tua, sehingga mereka akan sejahtera.

” Demikian juga tentang pendistribusian barang. Dulu PNS (pegawai Negeri Sipil) mendapatkan distribusi bahan- bahan pokok melalui koperasi. Maka akan stabil ekonomi dan terhindar dari inflasi. Dulu jaringan distribusi tidak dikuasai oleh mekanisme pasar yang menguntungkan para pengusaha besar,” ungkap Paulus Yohanes Sumino.

Paulus menjelaskan bahwa sekarang ini pasar tradisional mulai mati, karena hadirnya toko swalayan- swalayan modern/ minimarket. Swalayan modern sudah masuk ke kampung- kampung. ” Saya takut sekali kalau tidak segera ada perubahan yang mendasar, maka rakyat kita akan semakin sengsara,” tegas Politisi asal Papua yang vokal ini.

Kemudian Paulus memaparkan bahwa dengan para PNS mendapatkan bahan- bahan pokok, maka tidak perlu setiap tanggal muda mereka berbondong- bondong untuk belanja. Karena hal tersebut akan dapat menimbulkan inflasi.

” Pemerintah mengeluarkan Kebijakan makro oke, tetapi kebijakan mikro juga harus diperhatikan. Sekarang yang harus dilakukan adalah set- up SDM (Sumber Daya Manusia). Kemendiknas harus mampu menyediakan tenaga- tenaga trampil yang bisa memberikan value added terhadap produk yang dimiliki. Sehingga kita bisa mengolah bahan- bahan dasar/ mentah menjadi barang jadi dan akan mempunyai nilai tambah,” ucap Paulus.

Dia juga memaparkan bahwa harus dikembangkan sekolah- sekolah yang mengutamakan skill dan harus dilakukan perubahan sistem yang cepat. Semua Kementerian dan Lembaga harus melakukan perubahan sistem dengan cepat dan terencana dengan bagus.

” Kebijakan revolusioner pemerintah harus segera dilakukan, dengan tujuan untuk Value Added terhadap produk dalam negeri. Para Menteri dan pejabat- pejabat eksekutif lainnya harus segera melakukan perubahan yang mendasar terhadap kebijakan, sehingga akan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” tegasnya.

” Potensi- potensi wilayah di Indonesia harus disentuh dan dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita membutuhkan pemikiran revolusioner yang berpihak kepada rakyat. Revolusioner bukan dalam arti kudeta, tetapi revolusioner dalam berpikir untuk segera mengambil kebijakan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” pungkas Paulus Yohanes Sumino di penghujung wawancara. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.