{"id":81415,"date":"2026-11-12T18:00:00","date_gmt":"2026-11-12T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/seputarnusantara.com\/?p=81415"},"modified":"2026-11-12T19:54:00","modified_gmt":"2026-11-12T12:54:00","slug":"81415","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/seputarnusantara.com\/?p=81415","title":{"rendered":"Kepala DPPPAPMD Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah Tegaskan Agar Pilkades Dilaksanakan Sesuai Regulasi dan Ciptakan Situasi Kondusif Dalam Pesta Demokrasi di Tingkat Desa Untuk Memilih Pemimpin yang Amanah"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Keterangan foto : Laksana Sakti, AP., M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purworejo. Seputar Nusantara<\/strong>. Pemerintah Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah telah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2027. Sebanyak 340 Kepala Desa di Kabupaten Purworejo akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 8 Mei 2027 mendatang.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Laksana Sakti, AP., M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah<\/strong> bahwa tahapan Pilkades Serentak di Kabupaten Purworejo mulai dilaksanakan pada bulan November 2026, hal ini sesuai dengan ketentuan Regulasi yang mengharuskan tahapan dimulai enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.<\/p>\n\n\n\n

” Untuk pelaksanaan Pilkades Serentak 2027, akhir masa jabatan Kepala Desa sejumlah 340 Desa akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2027. Secara Regulasi, enam bulan sebelumnya tahapan sudah harus dimulai. Dari perhitungan kami, tahapan dimulai pada bulan November 2026 ini,\u201d ungkap Laksana Sakti, pada Kamis 12 November 2026.<\/p>\n\n\n\n

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa terkait dengan tahapan Pilkades Serentak 2027, Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti telah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) mengenai pelaksanaan Pilkades di 340 Desa dan Pilkades Antar Waktu di 3 Desa. Tahapan awal sudah dimulai pada tanggal 4 November 2026 yakni pengarahan dari Bupati Purworejo kepada para Kepala Desa, Pj. Kepala Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejumlah 343 Desa.<\/p>\n\n\n\n

” Kemudian tahapan berikutnya adalah pemilihan dan penetapan Panitia Pilkades yang dilaksanakan pada kurun waktu 10- 16 November 2026 yang dibentuk oleh BPD. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Desa serta aturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026,” tegas Laksana Sakti.<\/p>\n\n\n\n

Lebih lanjut dirinya memaparkan bahwa seluruh tahapan Pilkades Serentak di Purworejo sudah melalui pembahasan yang matang pada Tim yang yang telah dibentuk dan mempunyai kewenangan dan juga sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan dalam tahapan tersebut menghitungnya sesuai dengan hari kerja, sehingga hari H pencoblosan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2027 yang kebetulan bertepatan dengan bulan Puasa Ramadhan. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

” Kebetulan hari H pencoblosan jatuh pada Bulan Suci Ramadhan, maka mari kita laksanakan Pilkades dengan suasana yang aman, tertib, LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Mari kita sukseskan Pilkades Serentak 2027 untuk memilih Pemimpin di tingkat desa yang amanah. Sekarang ini sudah dibentuk Timwas (Tim Pengawas) tingkat Kecamatan yang akan mendampingi seluruh tahapan Pilkades di tingkat Desa,” terangnya dengan detail.<\/p>\n\n\n\n

Sedangkan untuk pendaftaran Calon Kepala Desa, sambungnya, akan dilaksanakan pada tanggal 25 November – 7 Desember 2026. Dia menegaskan, bagi warga yang ingin mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, silahkan mempersiapkan diri dan melengkapi syarat- syaratnya sesuai dengan Regulasi yang berlaku. <\/p>\n\n\n\n

” Untuk syarat mendaftar Calon Kepala Desa minimal lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Untuk anggaran Pilkades Serentak 2027 yang akan dilaksanakan di 340 Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah menganggarkan APBD tahun 2027 senilai Rp 5,6 Miliar. Ini berbentuk bantuan keuangan, artinya tidak semua operasional Pilkades menggunakan APBD, namun sifatnya bantuan keuangan, jadi selebihnya ditanggung oleh APBDes,” ucapnya.<\/p>\n\n\n\n

Dari angka bantuan keuangan APBD Kabupaten Purworejo untuk Pilkades Serentak 2027 senilai Rp 5,6 Miliar tersebut, lanjutnya, tentu tidak sama jumlahnya di masing- masing desa, ada formulasinya. Formulasinya adalah desa yang mempunyai jumlah pemilih lebih banyak, tentu bantuan keuangannya juga lebih besar dan desa yang jumlah pemilihnya sedikit, bantuan keuangannya juga sedikit.<\/p>\n\n\n\n

” Sedangkan penetapan Calon Kepala Desa akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2027. Jadi nantinya, sebelum penetapan Calon Kepala Desa, akan ada verifikasi dan validasi kelengkapan- kelengkapan persyaratan Calon Kepala Desa. Setelah penetapan Calon Kepala Desa pada tanggal 1 Februari 2027, kemudian akan ada pengarahan bagi para Calon Kepala Desa, kemudian ada masa kampanye, selanjutnya masa tenang dan dilanjutkan hari H pencoblosan,” ungkapnya. <\/p>\n\n\n\n

” Saya berpesan, pertama<\/em><\/strong>, mari bersama- sama kita kawal Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Purworejo ini. Kemudian kedua<\/em><\/strong>, mari kita sukseskan Pilkades Serentak untuk menghasilkan Pemimpin di tingkat Desa yang amanah. Ketiga<\/em><\/strong>, mari kita laksanakan demokrasi di tingkat Desa ini dengan sehat dan penuh kedewasaan. Keempat<\/em><\/strong>, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani saat hari H pencoblosan. Dan kelima<\/em><\/strong>, hindarilah pelanggaran- pelanggaran dalam proses dan pelaksanaan Pilkades,” pungkas Laksana Sakti di penghujung wawancara dengan Media Online seputarnusantara.com (Aziz<\/strong>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Keterangan foto : Laksana Sakti, AP., M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-81415","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-headline"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81415","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=81415"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81415\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81452,"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81415\/revisions\/81452"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=81415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=81415"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/seputarnusantara.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=81415"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}