Azam Azman Natawijaya : Perintah SBY Agar TNI- Polri Netral, Sangat Bagus

Ir. H. Azam Azman Natawijaya, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, dia berencana akan menyambut Presiden baru hasil Pemilihan Presiden 2014 di Istana Kepresidenan Jakarta dengan sebuah tradisi politik baru.

“Siapapun yang terpilih nanti apakah Pak Jokowi (Joko Widodo, red) ataupun Pak Prabowo (Prabowo Subianto, red), saya akan menyambut dengan penuh kehormatan. Dan bahkan saya telah merancang sebuah tradisi baru,” kata Presiden SBY dalam pidato pengarahannya kepada perwira tinggi TNI- Polri di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (2/6).

SBY menjelaskan, pada 20 Oktober 2014  setelah bersama-sama menghadiri Sidang MPR (Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019), dia akan bersiap di Istana untuk menyambut presiden yang baru dengan upacara militer.

“Kami berdua, yang lama dan yang baru, out going dan incomming leader, akan menerima penghormatan dengan upacara militer. Setelah itu, masuk ke dalam Istana, pamitan dengan perangkat Lembaga Kepresidenan, karena saya harus mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan meminta apa yang mereka berikan kepada saya berikan pula kepada presiden baru,” terang SBY.

Kalau tradisi ini berjalan, Presiden SBY meyakini akan lahir tradisi  baru yang baik dalam transisi kepemimpinan di Indonesia. Tradisi politik demikian, menurut Presiden SBY, akan meneduhkan, menentramkan, dan mulia. “Rakyat akan bersuka-cita melihat pergantian kepemimpinan yang baik seperti itu,” kata Presiden SBY.

Usai upacara berpamitan, Presiden SBY akan meninggalkan Istana dan kembali ke masyarakat sebagai warga biasa. Acara pengarahan di hadapan perwira tinggi TNI-POLRI yang disebut Presiden SBY sebagai Commander Call itu antara lain dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yosgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Jendral Moeldoko, Kepala BIN Marciano Norman, Kapolri dan para Kepala Staf TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Menurut Ir. H. Azam Azman Natawijaya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa pidato SBY merupakan pidato seorang negarawan yang sangat baik, merupakan tradisi baru dan tidak melanggar Undang- Undang.

” Tradisi tersebut akan menciptakan situasi yang kondusif dan ini merupakan suatu tradisi yang perlu didukung dan dilestarikan. Sehingga tidak ada rasa bahwa Presiden yang lama yang turun jabatan, merasa kalah dan yang naik jabatan merasa menang. Tetapi suatu penghormatan bahwa kalah dan menang adalah hal yang biasa. Silahkan masuk Presiden baru sesuai dengan protokoler dan UU dan Presiden lama akan menjadi masyarakat biasa. Ini suatu hal yang baru oleh SBY dan sebuah tradisi baik,” ungkap Azam kepada seputarnusantara.com di Gedung Komisi VI DPR RI- Senayan, pada Senin 2 Juni 2014.

Azam memaparkan bahwa, bahwa tradisi baik perlu dilestarikan walaupun tidak ada dalam UU, demi menjaga situasi kondusif dan meningkatkan kerukunan. Seperti di DPR- Senayan, ada hal- hal yang tidak ada dalam UU tetapi merupakan sebuah tradisi yang baik, maka itu tidak masalah untuk dilaksanakan dan dilestarikan.

” Mengenai perintah Presiden SBY kepada jajaran TNI dan Polri untuk netral dalam Pilpres, merupakan hal yang sangat bagus dan penting. Hal tersebut juga yang ditanyakan oleh sejumlah kader Partai Demokrat saat Rapimnas Demokrat kepada Prabowo Subianto, apakah kalau ada Perwira aktif yang mendukung Prabowo- Hatta, mereka berdua setuju? Dijawab oleh Prabowo tidak setuju,” tegas Azam.

Sebab, lanjut Azam, jajaran TNI dan Polri mempunyai jalur Komando tersendiri, diluar TNI dan Polri tidak bisa ikut- ikut mengatur dan mengkomando jajaran TNI dan Polri. Diluar TNI dan Polri tidak bisa masuk dalam kewenangan Komando tersebut.

” Sehingga kalau ini diikuti dan dipatuhi bersama oleh seluruh jajaran TNI dan Polri, maka akan menjadi aman negara ini. Kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY dan itu menjadi catatan bagi Partai Demokrat. Jangan ada perwira TNI dan Polri yang ditarik- tarik untuk mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres,” terang Azam.

Selanjutnya Azam menegaskan, bahwa perintah SBY kepada Perwira TNI dan Polri untuk netral dalam Pilpres, itu yang diantisipasi oleh Presiden. Karena negara tidak bisa mengawasi satu per-satu personil TNI dan Polri, maka ada perintah Presiden SBY kepada para Perwira agar netral.

” Kalau perintah SBY dipatuhi, maka tidak akan ada gesekan- gesekan dalam pesta demokrasi Pilpres. Sebab, kalau TNI dan Polri netral, maka akan fokus menjaga keamanan dan ketertiban. Ini merupakan bagian preventif Presiden SBY dalam Pilpres dan ini betul- betul sangat penting untuk dipatuhi oleh semua pimpinan angkatan,” pungkas Azam dipenghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.