H. Imam Suroso : BPJS Ketenagakerjaan Harus Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Rakyat Indonesia

Jakarta. Seputar Nusantara. Pada hari Senin, 23 September 2019 Komisi IX DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Dewan Pengawas BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Rapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berlangsung di ruang rapat Komisi IX Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan.

Menurut H. Imam Suroso, S. Sos., SH., MH., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam rapat kerja tersebut Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan melaporkan hasil investigasi selama ini, karena dinilai oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bahwa kinerja BPJS Ketenagakerjaan kurang optimal.

” Oleh karena itu, tadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan ke Komisi IX DPR agar kinerja Direksi dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan lebih dimaksimalkan lagi,” ungkap Imam Suroso kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Senin 23 September 2019.

Imam Suroso menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Komisi IX akan mengadakan rapat kerja dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengevaluasi persoalan ini.

Kemudian, lanjut Imam Suroso, Komisi IX DPR menekankan kepada Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

” Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan membuka cabang di negara- negara yang banyak TKI- nya. Jadi, kami mendukung rencana tersebut, dan sebaiknya PMI yang ada di luar negeri terhubung dengan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) yang ada di luar negeri,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Tujuannya, lanjutnya, supaya mereka para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri mempunyai masa depan yang baik. Sehingga rakyat dijamin oleh pemerintah mengenai nasibnya di sektor pekerjaan.

” Saya tegaskan agar Menteri Ketenagakerjaan Bapak Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI Bapak Nusron Wahid agar bekerja maksimum dalam kaitannya peningkatan pelayanan kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Contoh Malaysia sedang ada program Pemutihan Tenaga Kerja, jadi saya minta segera di follow up pemutihan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI harus proaktif,” ucap Imam Suroso.

Imam Suroso menegaskan agar masalah TKI ini menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI, supaya nasib para TKI kita kedepannya semakin baik dan sejahtera.

” Sekitar pertengahan tahun 2020 ada APBN- P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan), nah kami Komisi IX DPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran bagi Kementerian dan Lembaga yang berkaitan langsung dengan nasib rakyat Indonesia,” ungkapnya.

” Para pekerja Indonesia harus mendapatkan Jaminan Pensiun, Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Perumahan, sehingga mereka mempunyai nasib yang bagus dan sejahtera,” pungkas Imam Suroso. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.